Komisi A DPRD Kabupaten Sleman menerima Tamu dari DPRD Kota Binjai

setdprd.slemankab.go.id – 17/1/2019 – DPRD Kabupaten Sleman menerima kunjungan dari DPRD Kota Binjai Sumatra Utara. Bertepat di Ruang komisi A, ditemui langsung oleh Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sleman Sri Riyadiningsih, S.Pd. juga memaparkan selayang pandang tentang Kabupaten Sleman serta anggota DPRD Kabupaten Sleman. Sri Riyadiningsih yang juga anggota komisi A DPRD Sleman membidangi bagian pemerintahan menjelaskan ketugasannya di komisi A DPR Kabupaten Sleman.

Pimpinan rombongan DPRD Kota Binjai H. Antasari Lubis, S.Pd.I. menyampaikan maksud dan tujuan berkunjung ke Sleman selain bersilaturahmi juga sharing tentang pemilih muda dan perizinan di Kabupaten sleman. Berkenaan dengan tahun politik bahwa pemilih muda diharapkan dan dipastikan masuk dalam daftar pemilih pada pemilu langsung April 2019 mendatang.

Berkaitan dengan raperda yang sudah ditetapkan mengenai administrasi kependudukan yang berisi bahwa Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil bersama KPU berkonsentrasi dengan data pemilih muda. Dinas Dukcapil merupakan pusat data kependudukan diharapkan dapat memvalidasi data dengan dilakukan perekaman e-KTP. Upaya lain Dinas Dukcapil yaitu upaya jemput bola oleh petugas di sekolah agar semua data pemilih pemula dapat tercover sesuai hak pemilihnya.

Mengenai Dinas untuk pengurusan perizinan yaitu dinas DPMPT (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu). Sri Riyadiningsih menjelaskan bahwa apabila persyaratan pengajuan perizinan sudah dipenuhi dan apabila sudah lengkap maka perizinan bisa langsung diproses dan disetujui. Berbagai perijinan dapat langsung diberikan izin oleh dinas kecuali untuk IMB (Izin Mendirikan Bangunan) masih menjadi masalah krusial terutama status tanah atau sawah yang masih dalam status pengeringan, dinas terkait belum bisa memberikan izin pendirian bangunan.

Masalah yang sedang dialami di Binjai yaitu terkait BKD tentang pendidik (honorer K2) menuntut menjadi PNS. Dengan mendengarkan keadaan di Binjai tersebut bahwa PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) belum diberlakukan di kabupaten Sleman, namun Anggota DPRD Kabupaten Sleman memperhatikan pegawai honorer K2 tersebut. Ini dibuktikan dengan kebijakan mengenai pendidik dengan kategori K2 mendapat tambahan intensif dari pemerintah daerah kabupaten Sleman.

Di sisi lain yang juga ketugasan Sri Riyadiningsih di komisi A yaitu menyoroti kasus “klitih” yang akhir-akhir ini marak dan meresahkan warga Sleman. Dahulu istilah “klithih” adalah istilah dalam bahasa Jawa guna menyebut kegiatan cari angin, namun sekarang digunakan untuk sekelompok anak muda keluar rumah dengan tujuan mencari masalah dengan tindak kekerasan seperti sekarang ini. Anggota komisi A tersebut merasa prihatin dengan pelaku dan korban masih berstatus sebagai pelajar. Sri Riyadiningsih berharap dengan pencegahan dan penanganan masalah klithih pada akhirnya kabupaten Sleman menjadi kabupaten ramah anak dan merupakan “smart regency” dapat terwujud optimal.  (Yuki)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *