4 Raperda ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Sleman

Setelah melalui serangkaian pembahasan peraturan daerah mulai dari rapat dengan pansus DPRD pada tanggal 11 September 2020 dan pelaksanaan rapat kerja dalam rangka sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati pada tanggal 14 September 2020 telah diperoleh kesamaan pandang dan kesepakatan  terkait rancangan 4 peraturan daerah. Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Haris Sugiharta dan dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Sleman, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Kepala OPD dan sebagian melalui video Conference(16/9).

Sebelum ditetapkannya Raperda tersebut, Bupati memberikan pendapat akhir atas Raperda Kabupaten Sleman tentang :

  1. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender dengan berlandaskan pada 7 prasyarat yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, tata terpilah dan analisis gender menjadi fokus perhatian bersama dalam rangka percepatan pembangunan dan mewujudkan kesetaraan gender.
  2. Penyelenggaraan Perlindungan anak, dimana upaya pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab pemerintah daerah, lembaga maupun orang tua. Anak perlu diberikan bimbingan dan perlindungan agar mendapatkan haknya dan mampu menghargai hak orang lain.
  3. Pengelolaan ruang terbuka hijau. Penyediaan ruang terbuka hijau sangat diperlukan sebagai penyeimbang antara ruang terbangun dan ruang tak terbangun. Dalam hal ini diperlukan komitmen seluruh stakeholder untuk mewujudkan ruang terbuka hijau yang baik dan sehat.
  4. Rencana Detail tata ruang kawasan sleman timur 2021-2040
  5. Pelaksanaan pembangunan jalan tol dan proyek strategi nasional lainnya telah disinkronisasikan dengan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan diharapkan tidak akan mengganggu lahan pertanian.
  6. Pengaturan perwujudan zona lindung terutama untuk zona lindung sungai, mata air, dan embung atau waduk dalam rencana detail tata ruang sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan air di Kabupaten Sleman
  7. Peninjauan kembali RDTL dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  8. Sosialisasi RDTL kepada masyarakat

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka  Penyelenggaraan pengarusutamaan gender, Penyelenggaraan Perlindungan anak, Pengelolaan ruang terbuka hijau, Rencana Detail tata ruang kawasan sleman timur 2021-2040  dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

©Humas DPRD 2020, (lul,afp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *