BPK Serahkan LHP Kinerja Efektivitas Penanganan Sampah ke Pemerintahan Kabupaten Sleman

setdprd.slemankab.go.id – Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) Perwakilan DIY menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (KGPAA) Paku Alam X, Bupati Sleman H. Sri Purnomo, M.Si. dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Arif Kurniawan, S.Ag., M.H. (30/9).

Serah terima LHP terkait dengan efektivitas penanganan sampah rumah tangga tahun anggaran 2019 sd semester I tahun 2020. Tidak hanya Kabupaten Sleman, BPK DIY juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke Pemerintah DIY, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Yogyakarta V.M Ambar Wahyuni dan diterima oleh Bupati Sleman Sri Purnomo dan Wakil Ketua DPRD Arif Kurniawan di aula kantor BPK Yogyakarta disertai dengan pendandatanganan berita acara.

“Pemeriksaan kinerja ini dilakukan berdasarkan standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai mengenai kinerja entitas.” jelas V.M Ambar Wahyuni.

Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Penanganan sampah didasari pada meningkatnya kegiatan perekonomian dari sektor pendidikan, pariwisata, pelayanan kesehatan dan industri, serta bertambahnya jumlah penduduk di wilayah Provinsi DIY yang menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya yaitu permasalahan mengenai sampah. BPK perlu berperan aktif mendorong dan membantu Pemerintah Daerah meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan persampahan, tegas V.M Ambar Wahyuni.

Untuk Kabupaten Sleman sendiri Pemerintah bersama-sama dengan DPRD saling bersinergi dan  bekerjasama dalam upaya menangani sampah didaerah Kabupaten Sleman. Penyediaan sarana pengumpulan sampah berupa TPS3R sebanyak 24 unit, Transfer Depo sebanyak 17 unit, serta TPS yang disediakan bersama dengan masyarakat sebanyak 309 unit yang tersebar di 17 kecamatan diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah yang timbul dari adanya sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga.

BPK DIY juga memberikan sejumlah rekomendasi bagi setiap Kabupaten/Kota yang perlu ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan diterima. 

©Humas DPRD 2020 (lul,afp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *