Penyampaian LKPJ Bupati Sleman Tahun 2020 kepada DPRD

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2020 disampaikan Bupati kepada DPRD, dalam agenda rapat Paripurna DPRD Penyampaian LKPJ Bupati Sleman tahun Anggaran 2020 di Gedung DPRD Kabupaten Sleman (15/2).

Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam pidatonya bupati Sleman menyampaikan, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati 2016-2021 akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2021, maka LKPJ Tahun Anggaran 2020 kami sampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna hari ini. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Daerah disampaikan sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan ketugasan pemerintah daerah. Materi LKPJ berupa informasi capaian pelaksanaan kebijakan strategis, sasaran program, dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021, RKPD tahun 2020, dan APBD tahun 2020. “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2020 yang kami sampaikan kepada para anggota DPRD terdiri dari tiga buku yaitu, Laporan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Data Perkembangan Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan”, tambahnya.

tema pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2020 adalah “Memantapkan potensi ekonomi lokal daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya” tema tersebut dituangkan dalam 8 Prioritas pembangunan daerah dan 15 sasaran Pembangunan yang dilaksanakan 48 perangkat daerah dengan jumlah anggaran 2,9 Triliun Rupiah dan terealisasi 2,63 triliun rupiah atau 90,68%, pandemic covid19 berdampak pada capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun anggaran 2020, refocusing anggaran dilakukan untuk mengatasi pademi sehingga perlu dilakukan penyesuaian prioritas sasaran indicator, indikator sasaran dan target kinerja daerah.

Kinerja peningkatan tata kelola pemerintahan tahun 2020 ditunjukkan dengan kinerja diantaranya mempertahankan Predikat A selama dua tahun berturut-turut dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai SAKIP tahun 2019 sebesar 81,99. Pemkab Sleman juga meraih Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-9 kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019. Selain itu Pemkab Sleman juga meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2018 dengan kategori ‘sangat tinggi’ nilai 3,514.

Sri Purnomo juga mengatakan bahwa, “pandemi COVID-19 berdampak pada kinerja keuangan daerah. Dari aspek penerimaan PAD tahun 2020 terealisasi Rp788,247 miliar atau turun Rp183,803 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp972,049 miliar, Namun bila dilihat dari aspek perencanaan presentase realisasi pendapatan asli mencapai 29,79%, dari target 27,25% atau berkinerja 109,28%,” tambahnya.

Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta menyampaikan bahwa secara normatif LKPJ tersebut memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi pengawasan DPRD. Oleh karenanya, diperlukan informasi yang disusun secara lengkap dan transparan, sehingga menjadi masukan bagi DPRD dalam menyusun rekomendasi berupa catatan yang bersifat strategis. Selanjutnya, DPRD akan membentuk Panitia Khusus untuk melaksanakan pembahasan LKPJ.

©Humas DPRD 2021 (afp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *