BPK RI Kantor Perwakilan DIY menyerahkan LHP Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan PT BPR Bank Sleman

setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021).

Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 15 tahun 2004, maka kami menyambut baik atas pemeriksaan BPK terhadap kinerja dan efektivitas tata kelola operasional BUKP dan BPR tahun buku 2020-2021 pada semester 1. Pemeriksaan tersebut telah dilaksanakan selama kurang lebih 60 hari kerja. “Atas nama Pemda DIY saya memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI kantor perwakilan DIY dan para pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaannya secara optimal, kami beserta jajaran terkait menindaklanjuti sebagaimana mestinya dalam rangka perbaikan kinerja dan efektivitas tata kelola operasional BUKP dan BPR”.

(Afp) 2021

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *