Galeri Foto

dprdsleman

BPK Serahkan LHP Kinerja Efektivitas Penanganan Sa

BPK Serahkan LHP Kinerja Efektivitas Penanganan Sampah Ke Pemerintah Kabupaten Sleman

setdprd.slemankab.go.id – Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) Perwakilan DIY menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (KGPAA) Paku Alam X, Bupati Sleman H. Sri Purnomo, M.Si. dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Arif Kurniawan, S.Ag., M.H. (30/9).

Serah terima LHP terkait dengan efektivitas penanganan sampah rumah tangga tahun anggaran 2019 sd semester I tahun 2020. Tidak hanya Kabupaten Sleman, BPK DIY juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke Pemerintah DIY, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Yogyakarta V.M Ambar Wahyuni dan diterima oleh Bupati Sleman Sri Purnomo dan Wakil Ketua DPRD Arif Kurniawan di aula kantor BPK Yogyakarta disertai dengan pendandatanganan berita acara.

“Pemeriksaan kinerja ini dilakukan berdasarkan standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai mengenai kinerja entitas.” jelas V.M Ambar Wahyuni.

Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Penanganan sampah didasari pada meningkatnya kegiatan perekonomian dari sektor pendidikan, pariwisata, pelayanan kesehatan dan industri, serta bertambahnya jumlah penduduk di wilayah Provinsi DIY yang menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya yaitu permasalahan mengenai sampah. BPK perlu berperan aktif mendorong dan membantu Pemerintah Daerah meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan persampahan, tegas V.M Ambar Wahyuni.

Untuk Kabupaten Sleman sendiri Pemerintah bersama-sama dengan DPRD saling bersinergi dan bekerjasama dalam upaya menangani sampah didaerah Kabupaten Sleman. Penyediaan sarana pengumpulan sampah berupa TPS3R sebanyak 24 unit, Transfer Depo sebanyak 17 unit, serta TPS yang disediakan bersama dengan masyarakat sebanyak 309 unit yang tersebar di 17 kecamatan diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah yang timbul dari adanya sampah rumah tangga atau sam. . . . Selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

Setdprd.slemankab.go.id – TMMD Program TNI Manun

Setdprd.slemankab.go.id – TMMD Program TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III Tahun 2020 telah dibuka kembali. Penandatanganan naskah MOU TMMD ke-109 oleh Bupati Sleman Drs. H. Sripurnomo, M.Si. dan Dandim 0732/Sleman Letkol Inf Arief Wicaksana, S.H., M.Han. menjadi awal dibukanya TMMD tahun ini. Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta, Kajari Sleman, Perwakilan Polres Sleman serta Forkopimcam Kapanewon Minggir.

Bupati Sleman Sri Purnomo menyambut baik dibukanya kembali Program TMMD Sengkuyung Tahap III di masa Pandemi Covid19, menurutnya pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan di masa pandemic harus tetap berjalan karena sangat membantu roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Sleman serta akses masuk desa bisa lebih cepat. Diharapkan dengan adanya TMMD sengkuyung tahap III tahun 2020 pembangunan di kabupaten Sleman dapat dilakukan dengan leboh efektif dan efisien serta sesuai dengan Kebutuhan masyarakat. dengan kegiatan ini nantinya dapat meningkatkan kesetiakawanan sosial guna meningkatkan ketahanan sosial masyarakat, termasuk dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada di lingkungannya. Pencanangan TMMD Sengkuyung Tahap III tahun 2020 ini juga diharapkan mampu memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai daya dan upaya untuk lepas dari masalah kemiskinan sekaligus memberdayakan diri untuk berdikari, tambahnya.

Sementara Komandan Kodim (Dandim) 0732/Sleman Letkol Inf Arief Wicaksana S.H., M.Han., menjelaskan bahwa Di Desa Sendangsari, Kecamatan Minggir, kegiatan ini akan menyasar pada pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik, lanjutnya, terdiri dari pembangunan talud sepanjang 700 meter, pembangunan badan jalan sepanjang 700 meter dengan lebar 3 meter, rehab atap masjid, rehab lantai 2 rumah seluas 24 meter persegi dan pembuatan pos Kamling 3 x 3,5 meter. Non fisik sendiri meliputi penyuluhan terkait Kamtibmas, Napza, pertanian, kesehatan serta penanganan Covid-19 dan penyuluhan wawasan kebangsaan bela Negara, tambahnya.

Dandim menambahkan kegiatan ini memakai dana yang bersumber dari APBD DIY sebanyak Rp 75 juta dan dari APBD Sleman sebanyak Rp 200 ju... selengkapnya setdprd.slemankab.go.id

setdprd.slemankab.go.id – Rumah susun merupakan

setdprd.slemankab.go.id – Rumah susun merupakan hunian sementara bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori MRB (masyarakat berpenghasilan rendah). Pada umumnya di setiap Kabupaten terdapat rumah susun sebagai bentuk upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang belum memiliki hunian dan masuk dalam kriteria “layak” untuk tinggal di rumah susun (25/9).

Kabupaten Sleman sendiri memiliki 4 Rumah Susun dan salah satunya adalah Rusunawa Gemawang. Rusunawa Gemawang sendiri terletak di Sinduadi kecamatan Mlati kabupaten Sleman. Komisi C DPRD Kabupaten Sleman dipimpin oleh Ketua Komisi C Timbul Saptawa, S.T. mengunjungi Rusunawa Gemawang Mlati Sleman (25/9).

Ir. Abdul Kadir SH., M.H. menyampaikan bahwa kedatangan Komisi C untuk mengingatkan kembali kepada tujuan awal adanya Rusun yang memang diperuntukkan bagi MBR sehingga nantinya dampak dari program ini bisa dirasakan oleh mereka yang seharusnya merasakannya, dengan kata lain tepat sasaran dan sesuai positioning.

Komisi C mengajak terutama pengelola rusun, untuk selalu berpegang pada regulasi atau aturan baku diadakannya program rusunawa sendiri. Pasalnya, saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak bisa tinggal di rusun, padahal sebagian besar merupakan warga asli Sleman.

Ir. Abdul Kadir S.H., M.H. juga menegaskan bahwa Komisi C tentu saja memiliki target dari adanya program Rusun yaitu bertanggungjawab terhadap APBD yang digelontorkan dengan jumlah tidak sedikit. Untuk itu Komisi C meminta data penghuni Rusun kepada pengelola dalam rangka penyesuaian kembali apakah yang tinggal benar-benar mereka yang layak tinggal. Dengan langkah ini diharapkan kedepannya program Rumah susun menjadi tepat sasaran dan tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan tidak bisa tinggal di Rumah susun.

©Humas DPRD 2020, (lul,afp)

setdprd.slemankab.go.id – SMP Negeri 4 Pakem mer

setdprd.slemankab.go.id – SMP Negeri 4 Pakem merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) yang ada di Kabupaten Sleman, sekolah ini juga merupakan salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Sleman, dan sering mendapatkan juara dalam skala Nasional, akan tetapi sekolah ini juga tidak lepas dari berbagai permasalahan yang mungkin ada, karena di masa pandemic Covid-19 belajar tatap muka di tiadakan, untuk itu Komisi D hadir ke SMP Negeri 4 Pakem untuk mendengarkan permasalahan yang mungkin saja ada di sekolah tersebut. Rombongan Komisi D dipimpin langsung oleh ketua Komisi D, M. Arif Priyosusanto, S.Si.(27/8).

Kepala Sekolah SMP N 4 Pakem Ponidi, S.Pd. menerima langsung kedatangan Komisi D, Ponidi menyampaikan terimakasih atas kunjungan Komisi D. Beliau memaparkan untuk keberhasilan yang diperoleh dari SMP N 4 Pakem sendiri tidaklah bersumber dari Guru yang ada, namun dari merubah pola pikir dengan menggodok / mengasah kemampuan siswa dan guru yang mengajar untuk dapat dengan enjoi melaksanakan proses belajar mengajar yang menyenangkan, dan akhirnya ilmu yang diberikan dapat terserap dengan baik oleh para siswa. Tambahan jam belajar mengajar berupa les atau pendalaman materi juga perlu diberikan agar ilmu yang didapat semakin banyak. Disamping itu sekolah ini juga mendidik karakter juara. Pilihan ketrampilan juga ada berbagai macam yang disediakan Sekolah ini baik Seni Tari, Seni Musik, Bahasa Inggris, dan juga karya Ilmiah.sekolah ini juga menjadi pemasok terbesar untuk siswa Pradita Dirgantara yang berada di Surakarta.

Sejak tahun 1996 ada 40 ASN (35 Guru dan 5 Tata Usaha) namun seiring berjalannya waktu sekolah ini kini hanya meninggalkan 18 ASN, selain itu masih ada GTT dan PTT. Namun GTT dan PTT di Sekolah ini kesejahteraannya masih memprihatinkan dikarenakan hanya mendapatkan gaji 700.000 rupiah dari Daerah dan 750.000 rupiah dari sekolahan. Di masa Pandemi Covid-19 siswa baru diwajibkan mengikuti MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) secara Daring, adalah kegiatan pertama masuk Sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, ca..... selengkapnya di website

Komisi B Mendorong Pemkab Sleman Untuk Lebih Peka

Komisi B Mendorong Pemkab Sleman Untuk Lebih Peka Terkait Perekonomian Di Masa Pandemi Covid-19

setdprd.slemankab.go.id – Seperti kita tahu, wabah Covid-19 membuat kondisi perekonomian Indonesia lumpuh sejak awal Maret 2020. Pariwisata, Hotel, Restoran, Pusat Pendidikan, Pasar Tradisional, Perbankan yang menjadi sumber PAD Kabupaten Sleman dan menopang perekonomian DIY seketika terhenti sejak Covid-19 menyebar di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Indonesia bahkan dunia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, akibatnya banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK) (27/8).

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 7 April 2020, akibat pandemi Covid-19, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total lebih dari 1 juta pekerja yang terkena dampak pandemi Covid-19. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja. Mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan, hasil simulasi menunjukkan bahwa TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) meningkat dari 4,99 persen pada Februari 2020 (data BPS) menjadi sekitar 6,17 – 6,65 persen pada Maret 2020.

Persentase ini setara dengan peningkatan jumlah pengurangan penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar 1,6 juta hingga 2,3 juta orang. Dilihat dari sebaran sektornya, perdagangan adalah sektor yang paling banyak mengalami pengurangan penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini melatarbelakangi DPRD Sleman untuk turun ke tengah masyarakat, baik yang terdampak langsung atau tidak langsung Covid-19, guna melakukan kunjungan kerja dalam daerah mengawasi kerja eksekutif dan dampak kebijakan selama Covid-19.

Kabupaten Sleman harus terus menerus berbenah diri dan bergerak cepat dalam membenahi berbagai hal menjaga kondisi perekonomian tetap berjalan tanpa melupakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Komisi B mendorong pemerintah kabupaten untuk menyusun kebijakan terkait pemulihan ekonomi pasca pandemic Co.... selengkapnya link website di biodata

setdprd.slemankab.go.id – Komisi D DPRD Kabupate

setdprd.slemankab.go.id – Komisi D DPRD Kabupaten Sleman melakukan monitoring ke SMP N 2 Moyudan. Monitoring dipimpin langsung olah ketua Komisi D, M. Arif Priyosusanto, S.Si. diterima langsung oleh kepala sekolah SMP N 2 Moyudan RR. Amani Srimahaeni, M.Pd. Monitoring ini dilakukan guna mengevaluasi seluruh kegiatan belajar mengajar dan juga memantau perkembangan sistem belajar mengajar dengan sistem Daring.

Kepala sekolah SMP N 2 Moyudan menyambut baik kehadiran Komisi D, beliau menjelaskan kendala-kendala yang terjadi di masa pembelajaran sistem Daring, baik itu dari kendala internet, baik guru, siswa, dan orang tua siswa mengeluhkan jaringan internet yang kurang memadai untuk melakukan aktivitas belajar mengajar sistem Daring. Dari segi orang tua dan siswa mengeluhkan Kuota Internet yang boros. Selain dari segi Internet Siswa juga sering mengeluh kurang memahami apa yg diajarkan oleh guru.

Selain daring, keluhan SMP N 2 Moyudan adalah mengalami kesulitan air bersih khususnya pada musim kemarau. Dimana sekolah biasanya menggunakan air PDAM dusun sejati dukuh, namun kuota air tidak mencukupi, dan sering kekurangan air. Karena SMPN 2 Moyudan tidak memiliki sumber mata air, sumur, dan sebagainya kecuali dari PDAM.

Terkait berbagai permasalahan diatas, Ketua Komisi D, M. Arif Priyosusanto, S.Si menanggapi baik dan mengupayakan pembenahan dengan berkoordinasi dengan OPD terkait agar proses belajar mengajar berjalan lancar tidak ada kendala.

©Humas DPRD 2020, (pyp)

setdprd.slemankab.go.id – Puncak musim kemarau d

setdprd.slemankab.go.id – Puncak musim kemarau di Yogyakarta diprediksi mulai bulan Agustus 2020, Kabupaten Sleman telah mengantisipasi desa-desa yang menjadi langganan kekeringan, yaitu Desa Gayamharjo Prambanan. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, selatan berbatasan dengan Gunungkidul. Dengan kondisi alam yang berupa bukit atau tegalan dan sering terjadi kekeringan panjang maka, untuk membahas kekeringan yang terus berulang Komisi A DPRD Kabupaten Sleman yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A Ani Martanti didampingi kepala BPBD Sleman Joko Supriyanto mengunjungi desa Gayamharjo terkait pengelolaan air untuk persiapan menghadapi musim kemarau. Mengingat desa Gayamharjo, Prambanan tahun kemarin mengalami kekurangan air bersih (24/8).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PDAM Sleman menyiapkan langkah antisipasi, PDAM telah membangun jaringan pipa air ke rumah-rumah warga, PDAM sudah mendata jaringan pipa, kendala PDAM saat ini adalah banyak nya jaringan pipa yang sudah rusak kropos bahkan bocor perlu ada perbaikan ataupun penggantian pipa. Selanjutnya PDAM akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa Gayamhrjo terkait tata cara menjadi pelanggan dan terkait retribusi yang harus di bayarkan.

Secara teknis PDAM dan Dinas Terkait telah membuat jalur pipa transmisi dari IPA (instalasi Pengelolaan Air) Pendekan, Tirtomartani ke sumur Penampungan Grogol. Dengan pipa transmisi berdiameter 6 inchi air kapasitas 10 liter/detik mengalir masuk ke reservoir transfer ke Grogol Sumberharjo (114 mdpl), lalu di pompa lagi ke atas menuju ke Candisari Wukirharjo (193 mdpl). Kemudian, ke Losari II, Wukirharjo (266 mdpl), seteleh itu ke Gayamharjo (333 mdpl), untuk selanjutnya di pompa ke reservoir utama Mintorogo, Gayamharjo (421 mdpl). Dari titik tertinggi ini baru dapat mengalir secara gravitasi ke bawah untuk bisa digunakan masyarakat. Jadi, untuk menarik air dari Pendekan ke bukit Mintorogo PDAM Sleman menyiapkan sekitar 4 buah mesin pompa. Langkah ini masih dalam proses ujicoba, ujicoba dilakukan selama tiga bulan.

Ani berharap, saluran pipa sudah bisa digunakan untuk meme... selengkapnya link di biodata

Dirgahayu Indonesia ke 75. Indonesia Maju #indones

Dirgahayu Indonesia ke 75. Indonesia Maju #indonesiamaju #banggabuatanindonesia #dprdsleman #sleman @kabarsleman @humassleman

Komisi A menghimbau Desa agar Lebih Cermat Dalam P

Komisi A menghimbau Desa agar Lebih Cermat Dalam Pendataan terkait BLT Dana Desa

setdprd.slemankab.go.id – Komisi A DPRD Kabupaten Sleman dipimpin langsung oleh Ani Martanti, S.T bersama Kepala dinas PMD Drs Budiharjo, M.Si. melakukan monitoring mekanisme penyaluran bantuan dana desa di Kelurahan Trihanggo Gamping Sleman (6/7).

Menindak lanjuti dari berbagai kasus yang berkembang di kalangan masyarakat, tentang adanya sebagian warga yang terdampak covid-19 namun belum mendapatkan bantuan dana desa, ketua Komisi A menghimbau kepada Kepala Desa Trihanggo agar lebih cermat dalam mendata warganya yang layak mendapatkan bantuan tersebut, jangan sampai salah sasaran dan jangan sampai yang sudah mendapatkan bantuan lain dari pemerintah pusat entah itu dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hinga Kartu Prakerja.

Kepala Desa Trihanggo Herman Budi Prasetya, S.E. menjelaskan terkait Bantuan dana desa di Trihanggo ada 176 orang yang mendapat bantuan namun ada 1 orang yang mengundurkan diri dikarenakan sudah mendapatkan bantuan yang lain, sehingga total penerima bantuan dana desa 175 orang. Basis data didapat dari RT, RW, Dukuh dan langsung diberikan ke Dinas Sosial. Di desa Trihanggo sendiri hanya ada satu dua orang saja yang menanyakan belum mendapatkan bantuan dana desa tersebut, namun pihak Kelurahan akan lebih mencermati mana yang benar-benar membutuhkan bantuan atau hanya oknum yang tidak sadar diri dan sekedar mencari-cari keuntungan. Untuk mekanisme pengambilan dana bantuan sendiri wajib diambil yang bersangkutan langsung, apabila yang bersangkutan sedang sakit atau tidak bisa hadir wajib membawa Surat Kuasa bermaterai 6000, disamping itu mekanisme pengambilan dana bantuan tetap memperhatikan Social Distancing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

©️Humas DPRD 2020, (pint)

Selamat Hari Bhayangkara ke-74. Semoga Kamtibmas K

Selamat Hari Bhayangkara ke-74.
Semoga Kamtibmas Kondusif, Masyarakat Makin Produktif.

Selamat memperingati Hari Anti Narkotika Internasi

Selamat memperingati Hari Anti Narkotika Internasional 2020

#jauhinarkobadekatidia @infobnn_kab_sleman #sleman #dprdslemankab

Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta, Ketua

Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta, Ketua Komisi A Ani Martanti, S.T., Kepala Dinas PMD Drs Budiharjo, M.Si., Pimpinan Cabang BPD Sleman Efendi Sutopo Yuwono, Camat Tempel Wawan Widiantoro, S.IP, MPA. plt. kepala desa Banyurejo Sunarta, S.E., memantau jalannya penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2020 tahap 2 di aula balai desa Banyurejo. Penyaluran bantuan bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 ini masih berlangsung dengan jumlah yang sama pada tahap 1. Dalam penyaluran bantuan tahap kedua ini, sebanyak 167 KK.

Ramah tamah Kapolres Sleman AKBP Anton Firmanto, S

Ramah tamah Kapolres Sleman AKBP Anton Firmanto, S.H., S.I.K., M.Si. bersama jajaran dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman

#polressleman #dprdsleman

Di saat bangsa kita tengah mengarungi masa-masa su

Di saat bangsa kita tengah mengarungi masa-masa sulit karena pandemi global ini, kita patut bersyukur bahwa Indonesia memiliki dasar negara Pancasila yang menguatkan dan mempersatukan.

Dengan berpegang teguh pada Pancasila, kita bergotong-royong untuk bersama keluar dari berbagai tantangan dan kesulitan. @jokowi

Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman

Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman serta Sekretariat DPRD mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H mohon maaf lahir dan batin. Lebaran tahun ini berbeda dengan lebaran sebelumnya. Himbauan untuk lebaran di rumah aja harus di patuhi demi memutus rantai pandemi covid 19, hindari kerumunan dan tetap menggunakan masker. Untuk para tenaga medis relawan dan garda depan penanganan covid terimakasih atas perjuangan dan pengorbanannya🙏🏻 #lebarandirumahaja

setdprd.slemankab.go.id - Wabah Covid 19 merupakan

setdprd.slemankab.go.id - Wabah Covid 19 merupakan masalah kesehatan yang serius saat ini di tangani di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah Indonesia juga sudah mengatakan covid-19 sebagai bencana Nasional. Sejak diumumkan pertama kali ada di Indonesia, kasus covid-19 meningkat jumlahnya dari waktu ke waktu yang saat ini dari data per tanggal 17 Mei sejumlah 17.520 positif, 4.129 sembuh, 1,148 meninggal sehingga memerlukan perhatian. Pada prakteknya di masa pandemi tata laksana covid-19 diperlukan kerja sama semua stakeholder untuk menanganinya.

Di tengah merebaknya wabah covid 19 yang telah terjadi sejak sekitar dua bulan terakhir ini, DPRD Kabupaten Sleman menyampaikan keprihatinan dan merasa peduli untuk membantu meringankan beban masyarakat Sleman sebagai dampak / akibat dari pagebluk wabah ini.

DPRD Kabupaten Sleman menyerahkan bantuan berupa 5 (lima) ton beras untuk 17 Kecamatan, 200 (dua ratus) Pcs APD untuk PMI Sleman dan 1.000 (seribu) botol sabun tangan yang disalurkan melaui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan membantu meringankan beban masyarakat. ©️Humas DPRD 2020

Agenda Peringatan Hari Jadi Ke104 Kabupaten Sleman

Agenda Peringatan Hari Jadi Ke104 Kabupaten Sleman 15 Mei 2020 dimulai dengan Paripurna DPRD Peringatan Hari Jadi ke104 pukul 09.30 Wib, dilanjutkan dengan Sleman Menyapa. Di channel Youtube DPRD, Facebook Live dan Sleman TV

Hari Jadi Ke-104 Kabupaten Sleman 15 Mei 2020 dite

Hari Jadi Ke-104 Kabupaten Sleman 15 Mei 2020 ditengah Pandemi Covid-19. Sehingga Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sleman lebih disederhanakan tanpa banyak mengumpulkan masa dan menyisakan Rapat Paripurna DPRD. Jumlah peserta Rapat Paripurna yang hadir fisik juga dibatasi. Karena mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Rapat Paripurna DPRD akan dilaksanakan melalui video converence dan melalui live streaming youtube dan facebook. #sleman #harijadisleman104 @kabarsleman @humassleman @kominfo_sleman

Ditengah pandemi covid 19 mari kita mendukung ekon

Ditengah pandemi covid 19 mari kita mendukung ekonomi masyarakat khususnya para pelaku UMKM Seyegan..berbelanja melalui online pada gerakan SEYEGAN EXPO MINI sebagai implementasi pemberdayaan dan pengembangan pelaku UMKM di Kecamatan Seyegan. Untuk cegah penyebaran covid..UMKM menerima order melalui online no WA tertera pada brosur SEYEGAN EXPO MINI diatas

Rapat Paripurna DPRD terkait Penyampaian Rekomenda

Rapat Paripurna DPRD terkait Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Sleman Tahun anggaran 2019. Bisa disaksikan melalu channel youtube DPRD Kabupaten Sleman

Load More... Follow on Instagram

by dprdsleman 3 minggu ago
setdprd.slemankab.go.id – Rumah susun merupakan hunian sementara bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori MRB (masyarakat berpenghasilan rendah). Pada umumnya di setiap Kabupaten terdapat rumah susun sebagai bentuk upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang belum memiliki hunian dan masuk dalam kriteria “layak” untuk tinggal di rumah susun (25/9). Kabupaten Sleman sendiri memiliki 4 Rumah Susun dan salah satunya adalah Rusunawa Gemawang. Rusunawa Gemawang sendiri terletak di Sinduadi kecamatan Mlati kabupaten Sleman. Komisi C DPRD Kabupaten Sleman dipimpin oleh Ketua Komisi C Timbul Saptawa, S.T. mengunjungi Rusunawa Gemawang Mlati Sleman (25/9). Ir. Abdul Kadir SH., M.H. menyampaikan bahwa kedatangan Komisi C untuk
by dprdsleman 2 bulan ago
Komisi B Mendorong Pemkab Sleman Untuk Lebih Peka Terkait Perekonomian Di Masa Pandemi Covid-19 setdprd.slemankab.go.id – Seperti kita tahu, wabah Covid-19 membuat kondisi perekonomian Indonesia lumpuh sejak awal Maret 2020. Pariwisata, Hotel, Restoran, Pusat Pendidikan, Pasar Tradisional, Perbankan yang menjadi sumber PAD Kabupaten Sleman dan menopang perekonomian DIY seketika terhenti sejak Covid-19 menyebar di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Indonesia bahkan dunia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, akibatnya banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK) (27/8). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 7 April 2020, akibat pandemi Covid-19, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan
by dprdsleman 2 minggu ago
BPK Serahkan LHP Kinerja Efektivitas Penanganan Sampah Ke Pemerintah Kabupaten Sleman setdprd.slemankab.go.id – Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) Perwakilan DIY menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (KGPAA) Paku Alam X, Bupati Sleman H. Sri Purnomo, M.Si. dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Arif Kurniawan, S.Ag., M.H. (30/9). Serah terima LHP terkait dengan efektivitas penanganan sampah rumah tangga tahun anggaran 2019 sd semester I tahun 2020. Tidak hanya Kabupaten Sleman, BPK DIY juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke Pemerintah DIY, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan
by dprdsleman 1 bulan ago
setdprd.slemankab.go.id – SMP Negeri 4 Pakem merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) yang ada di Kabupaten Sleman, sekolah ini juga merupakan salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Sleman, dan sering mendapatkan juara dalam skala Nasional, akan tetapi sekolah ini juga tidak lepas dari berbagai permasalahan yang mungkin ada, karena di masa pandemic Covid-19 belajar tatap muka di tiadakan, untuk itu Komisi D hadir ke SMP Negeri 4 Pakem untuk mendengarkan permasalahan yang mungkin saja ada di sekolah tersebut. Rombongan Komisi D dipimpin langsung oleh ketua Komisi D, M. Arif Priyosusanto, S.Si.(27/8). Kepala Sekolah SMP
by dprdsleman 3 minggu ago
Setdprd.slemankab.go.id – TMMD Program TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III Tahun 2020 telah dibuka kembali. Penandatanganan naskah MOU TMMD ke-109 oleh Bupati Sleman Drs. H. Sripurnomo, M.Si. dan Dandim 0732/Sleman Letkol Inf Arief Wicaksana, S.H., M.Han. menjadi awal dibukanya TMMD tahun ini. Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta, Kajari Sleman, Perwakilan Polres Sleman serta Forkopimcam Kapanewon Minggir. Bupati Sleman Sri Purnomo menyambut baik dibukanya kembali Program TMMD Sengkuyung Tahap III di masa Pandemi Covid19, menurutnya pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan di masa pandemic harus tetap berjalan karena sangat membantu roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Sleman serta akses