Lompat ke konten
Jumat, September 17, 2021
DPRD KABUPATEN SLEMAN
DPRD KABUPATEN SLEMAN

DPRD KABUPATEN SLEMAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511 telp/fak 0274 868413

email : setwan@slemankab.go.id / slemandprd@gmail.com

Menu
  • Profil
    • Profil DPRD
      • Anggota DPRD 2019-2024
      • Sekilas DPRD
      • Visi dan Misi DPRD
      • Infografis DPRD Sleman
    • Profil Sekretariat
      • KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD
      • Visi dan Misi Sekretariat
      • Organisasi
      • Daftar Nama Pegawai
    • Info Sleman
  • Galeri Foto
  • Program Kerja
  • Layanan Publik
    • Form Permohonan Informasi
    • Informasi Publik
      • Informasi Wajib Serta Merta
      • Informasi Wajib Setiap Saat
      • Informasi Wajib Berkala
    • Alur Permohonan Informasi
    • Formulir
      • Formulir Permohonan Informasi
      • Formulir Pengajuan Keberatan
    • SOP Pelayanan Informasi
    • Saran & Kritik
    • E-PPID
  • Produk
    • JDIH DPRD
    • Produk Hukum
    • Publikasi
  • Events
  • Kelengkapan Dewan
    • Pimpinan DPRD
    • Badan
      • Badan Kehormatan
      • Badan Musyawarah
      • Badan Anggaran
      • Bapemperda
    • Komisi
      • Komisi A
      • Komisi B
      • Komisi C
      • Komisi D
    • Fraksi – Fraksi
    • Pansus – Pansus
  • Download
×
Berita Baru:
  • BPK RI Kantor Perwakilan DIY menyerahkan LHP Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan PT BPR Bank Sleman
  • Pembukaan Musorkab KONI Sleman Tahun 2021
  • Ir. H. Abdul Kadir, M.H. ajak eksekutif dan pengusaha siapkan strategi dan sinergi memulihkan perekonomian
  • Rapat Koordinasi Pimpinan Kapanewon Ngemplak, Jelang Gelaran Pilihan Lurah
  • Rapat Paripurna Penandatanganan MoU Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Alur Permohonan Informasi

  • Facebook
  • Twitter

DPRD KABUPATEN SLEMAN

https://setdprd.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2021/01/birunya-logo-sleman.mp4

DPRD SLEMAN

setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja. Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021). Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda). Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id @banksleman @trinugroho.se
setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja. Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021). Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda). Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id @banksleman @trinugroho.se
setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja. Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021). Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda). Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id @banksleman @trinugroho.se
setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja. Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021). Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda). Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id @banksleman @trinugroho.se
setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja. Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021). Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda). Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id @banksleman @trinugroho.se
setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja. Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021). Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda). Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id @banksleman @trinugroho.se
setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja. Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021). Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda). Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id @banksleman @trinugroho.se
setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja. Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021). Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda). Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id @banksleman @trinugroho.se
setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja. Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021). Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda). Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id @banksleman @trinugroho.se
setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja. Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021). Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda). Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id @banksleman @trinugroho.se
DPRD SLEMAN
dprdsleman
•
Follow

setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021).

Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

@banksleman
@trinugroho.se

2 hari lalu
View on Instagram |
1/9
setdprd.slemankab.go.id – Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) KONI Kabupaten Sleman dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, S.E. dan Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. serta dihadiri Ketua KONI DIY, Prof. Djoko Pekik Irianto. Musyawarah olahraga diselenggarakan di Hotel Prima SR dan diikuti oleh para pengurus cabang olahraga (Cabor) se Kabupaten Sleman dengan tema “Disiplin dan Tertib Organisasi Menuju Puncak Tertinggi”. Dalam pidato pembukaan Musorkab KONI Sleman, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, SE mengharapkan melalui Musorkab ini dapat memilih kepengurusan baru yang solid sehingga mampu memajukan kegiatan olahraga di Kabupaten Sleman supaya semakin bergairah. “ Dengan adanya Musorkab ini, kita berharap dapat meningkatkan atlet – atlet kita di Kabupaten Sleman ini supaya bersaing dengan daerah lain. Terkait dengan perbaikan stadion Tridadi Sleman yang rencananya akan direnovasi sebagai sarana untuk olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman akan mengalokasikan dana untuk kegiatan olahraga supaya berprestasi, “ Kata Danang Maharsa, SE saat menyampaikan pidatonya dalam pembukaan Musorkab KONI Sleman Tahun 2021, Sabtu (11/9/2021). Lanjutnya, beliau berharap ke depan KONI Sleman dalam membentuk kepengurusan dapat mengakomodir orang-orang yang benar-benar paham dengan olahraga. “Kepengurusan KONI Kabupaten Sleman ke depan tidak perlu terlalu gemuk. Lebih baik pengurus KONI Sleman sedikit tapi betul-betul merupakan personil pilihan yang mengerti dan peduli terhadap kemajuan olahraga,” tambanhnya. Plt. Ketua Umum KONI Sleman Hadiwijoyo menyatakan bahwa tujuan diselenggarakan acara ini bukan hanya memilih ketua dan memilih dua orang formatur untuk mendampingi Ketua Umum terpilih guna penyusunan kabinet kepengurusan (Masa Bhakti 2021-2025)”, tambahnya. Ketua KONI DIY Prof Djoko Pekik Irianto mengingatkan ada dua tugas besar dalam pembinaan prestasi KONI Kabupaten Sleman, yakni menyiapkan PON 2024 bersama KONI DIY dan mempersiapkan PORDA 2022. (justicia) 2021
setdprd.slemankab.go.id – Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) KONI Kabupaten Sleman dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, S.E. dan Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. serta dihadiri Ketua KONI DIY, Prof. Djoko Pekik Irianto. Musyawarah olahraga diselenggarakan di Hotel Prima SR dan diikuti oleh para pengurus cabang olahraga (Cabor) se Kabupaten Sleman dengan tema “Disiplin dan Tertib Organisasi Menuju Puncak Tertinggi”. Dalam pidato pembukaan Musorkab KONI Sleman, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, SE mengharapkan melalui Musorkab ini dapat memilih kepengurusan baru yang solid sehingga mampu memajukan kegiatan olahraga di Kabupaten Sleman supaya semakin bergairah. “ Dengan adanya Musorkab ini, kita berharap dapat meningkatkan atlet – atlet kita di Kabupaten Sleman ini supaya bersaing dengan daerah lain. Terkait dengan perbaikan stadion Tridadi Sleman yang rencananya akan direnovasi sebagai sarana untuk olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman akan mengalokasikan dana untuk kegiatan olahraga supaya berprestasi, “ Kata Danang Maharsa, SE saat menyampaikan pidatonya dalam pembukaan Musorkab KONI Sleman Tahun 2021, Sabtu (11/9/2021). Lanjutnya, beliau berharap ke depan KONI Sleman dalam membentuk kepengurusan dapat mengakomodir orang-orang yang benar-benar paham dengan olahraga. “Kepengurusan KONI Kabupaten Sleman ke depan tidak perlu terlalu gemuk. Lebih baik pengurus KONI Sleman sedikit tapi betul-betul merupakan personil pilihan yang mengerti dan peduli terhadap kemajuan olahraga,” tambanhnya. Plt. Ketua Umum KONI Sleman Hadiwijoyo menyatakan bahwa tujuan diselenggarakan acara ini bukan hanya memilih ketua dan memilih dua orang formatur untuk mendampingi Ketua Umum terpilih guna penyusunan kabinet kepengurusan (Masa Bhakti 2021-2025)”, tambahnya. Ketua KONI DIY Prof Djoko Pekik Irianto mengingatkan ada dua tugas besar dalam pembinaan prestasi KONI Kabupaten Sleman, yakni menyiapkan PON 2024 bersama KONI DIY dan mempersiapkan PORDA 2022. (justicia) 2021
setdprd.slemankab.go.id – Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) KONI Kabupaten Sleman dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, S.E. dan Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. serta dihadiri Ketua KONI DIY, Prof. Djoko Pekik Irianto. Musyawarah olahraga diselenggarakan di Hotel Prima SR dan diikuti oleh para pengurus cabang olahraga (Cabor) se Kabupaten Sleman dengan tema “Disiplin dan Tertib Organisasi Menuju Puncak Tertinggi”. Dalam pidato pembukaan Musorkab KONI Sleman, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, SE mengharapkan melalui Musorkab ini dapat memilih kepengurusan baru yang solid sehingga mampu memajukan kegiatan olahraga di Kabupaten Sleman supaya semakin bergairah. “ Dengan adanya Musorkab ini, kita berharap dapat meningkatkan atlet – atlet kita di Kabupaten Sleman ini supaya bersaing dengan daerah lain. Terkait dengan perbaikan stadion Tridadi Sleman yang rencananya akan direnovasi sebagai sarana untuk olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman akan mengalokasikan dana untuk kegiatan olahraga supaya berprestasi, “ Kata Danang Maharsa, SE saat menyampaikan pidatonya dalam pembukaan Musorkab KONI Sleman Tahun 2021, Sabtu (11/9/2021). Lanjutnya, beliau berharap ke depan KONI Sleman dalam membentuk kepengurusan dapat mengakomodir orang-orang yang benar-benar paham dengan olahraga. “Kepengurusan KONI Kabupaten Sleman ke depan tidak perlu terlalu gemuk. Lebih baik pengurus KONI Sleman sedikit tapi betul-betul merupakan personil pilihan yang mengerti dan peduli terhadap kemajuan olahraga,” tambanhnya. Plt. Ketua Umum KONI Sleman Hadiwijoyo menyatakan bahwa tujuan diselenggarakan acara ini bukan hanya memilih ketua dan memilih dua orang formatur untuk mendampingi Ketua Umum terpilih guna penyusunan kabinet kepengurusan (Masa Bhakti 2021-2025)”, tambahnya. Ketua KONI DIY Prof Djoko Pekik Irianto mengingatkan ada dua tugas besar dalam pembinaan prestasi KONI Kabupaten Sleman, yakni menyiapkan PON 2024 bersama KONI DIY dan mempersiapkan PORDA 2022. (justicia) 2021
setdprd.slemankab.go.id – Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) KONI Kabupaten Sleman dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, S.E. dan Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. serta dihadiri Ketua KONI DIY, Prof. Djoko Pekik Irianto. Musyawarah olahraga diselenggarakan di Hotel Prima SR dan diikuti oleh para pengurus cabang olahraga (Cabor) se Kabupaten Sleman dengan tema “Disiplin dan Tertib Organisasi Menuju Puncak Tertinggi”. Dalam pidato pembukaan Musorkab KONI Sleman, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, SE mengharapkan melalui Musorkab ini dapat memilih kepengurusan baru yang solid sehingga mampu memajukan kegiatan olahraga di Kabupaten Sleman supaya semakin bergairah. “ Dengan adanya Musorkab ini, kita berharap dapat meningkatkan atlet – atlet kita di Kabupaten Sleman ini supaya bersaing dengan daerah lain. Terkait dengan perbaikan stadion Tridadi Sleman yang rencananya akan direnovasi sebagai sarana untuk olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman akan mengalokasikan dana untuk kegiatan olahraga supaya berprestasi, “ Kata Danang Maharsa, SE saat menyampaikan pidatonya dalam pembukaan Musorkab KONI Sleman Tahun 2021, Sabtu (11/9/2021). Lanjutnya, beliau berharap ke depan KONI Sleman dalam membentuk kepengurusan dapat mengakomodir orang-orang yang benar-benar paham dengan olahraga. “Kepengurusan KONI Kabupaten Sleman ke depan tidak perlu terlalu gemuk. Lebih baik pengurus KONI Sleman sedikit tapi betul-betul merupakan personil pilihan yang mengerti dan peduli terhadap kemajuan olahraga,” tambanhnya. Plt. Ketua Umum KONI Sleman Hadiwijoyo menyatakan bahwa tujuan diselenggarakan acara ini bukan hanya memilih ketua dan memilih dua orang formatur untuk mendampingi Ketua Umum terpilih guna penyusunan kabinet kepengurusan (Masa Bhakti 2021-2025)”, tambahnya. Ketua KONI DIY Prof Djoko Pekik Irianto mengingatkan ada dua tugas besar dalam pembinaan prestasi KONI Kabupaten Sleman, yakni menyiapkan PON 2024 bersama KONI DIY dan mempersiapkan PORDA 2022. (justicia) 2021
DPRD SLEMAN
dprdsleman
•
Follow

setdprd.slemankab.go.id – Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) KONI Kabupaten Sleman dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, S.E. dan Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. serta dihadiri Ketua KONI DIY, Prof. Djoko Pekik Irianto. Musyawarah olahraga diselenggarakan di Hotel Prima SR dan diikuti oleh para pengurus cabang olahraga (Cabor) se Kabupaten Sleman dengan tema “Disiplin dan Tertib Organisasi Menuju Puncak Tertinggi”.

Dalam pidato pembukaan Musorkab KONI Sleman, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, SE mengharapkan melalui Musorkab ini dapat memilih kepengurusan baru yang solid sehingga mampu memajukan kegiatan olahraga di Kabupaten Sleman supaya semakin bergairah. “ Dengan adanya Musorkab ini, kita berharap dapat meningkatkan atlet – atlet kita di Kabupaten Sleman ini supaya bersaing dengan daerah lain.

Terkait dengan perbaikan stadion Tridadi Sleman yang rencananya akan direnovasi sebagai sarana untuk olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman akan mengalokasikan dana untuk kegiatan olahraga supaya berprestasi, “ Kata Danang Maharsa, SE saat menyampaikan pidatonya dalam pembukaan Musorkab KONI Sleman Tahun 2021, Sabtu (11/9/2021).

Lanjutnya, beliau berharap ke depan KONI Sleman dalam membentuk kepengurusan dapat mengakomodir orang-orang yang benar-benar paham dengan olahraga. “Kepengurusan KONI Kabupaten Sleman ke depan tidak perlu terlalu gemuk. Lebih baik pengurus KONI Sleman sedikit tapi betul-betul merupakan personil pilihan yang mengerti dan peduli terhadap kemajuan olahraga,” tambanhnya.

Plt. Ketua Umum KONI Sleman Hadiwijoyo menyatakan bahwa tujuan diselenggarakan acara ini bukan hanya memilih ketua dan memilih dua orang formatur untuk mendampingi Ketua Umum terpilih guna penyusunan kabinet kepengurusan (Masa Bhakti 2021-2025)”, tambahnya.

Ketua KONI DIY Prof Djoko Pekik Irianto mengingatkan ada dua tugas besar dalam pembinaan prestasi KONI Kabupaten Sleman, yakni menyiapkan PON 2024 bersama KONI DIY dan mempersiapkan PORDA 2022.

(justicia) 2021

2 hari lalu
View on Instagram |
2/9
*Ir. H. Abdul Kadir, MH ajak eksekutif dan pengusaha siapkan strategi dan sinergi memulihkan perekonomian* Vaksinasi Berbasis Kalurahan menjadi strategi baru Pemkab Sleman untuk mempercepat vaksinasi dari tingkat bawah, seperti di Kantor Kalurahan Sariharjo Ngaglik Sleman pada Selasa (14-9-2021) yang diselenggarakan Dinkes Sleman, Pemerintah Kalurahan Sariharjo, Satgas Covid 19 dan Fraksi PAN DPRD Sleman. Kuota vaksin disediakan untuk 1.500 peserta. Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mulai menjalankan perubahan strategi untuk mengejar target capaian vaksinasi 80% pada akhir Oktober 2021. “Percepatan vaksinasi tentunya tidak semata untuk mencapai target, melainkan bertujuan untuk membentuk herd immunity (kekebalan komunal).” ujar dr. Cahya Purnama, M.Kes, Kepala Dinkes Sleman. Cahya Purnama optimis target tersebut akan terealisasi karena capaian vaksinasi untuk dosis pertama di Sleman sudah mencapai 62%. Sedangkan masalah stok vaksin, Cahya mengatakan stok vaksin masih aman. Di Sleman terdapat empat jenis vaksin dengan rincian, untuk vaksin jenis Sinopharm tersedia 50 dosis, Moderna 29.834 dosis, AstraZaneca 22.220 dosis dan Sinovac 52.346 dosis berdasarkan data per 10 September 2021. Cahya Purnama menambahkan vaksinasi Covid-19 akan difokuskan di setiap kalurahan "Strategi yang akan kami lakukan adalah percepatan vaksinasi massal baik di sentra vaksin maupun reguler di fasilitas kesehatan bekerja sama dengan masing-masing kalurahan," Strategi ini akan mendekatkan dengan peserta vaksin disamping dilakukan strategi jemput bola dan door to door. Ir H. Abdul Kadir, MH Ketua Gugus Covid DPRD Sleman mendukung pelaksanaan vaksinasi berbasis kalurahan di Sariharjo. Langkah ini dilakukan agar sasaran vaksinasi Covid-19 dapat menyasar warga yang belum divaksin sehingga tarjet vaksinasi bisa segera terpenuhi dan merata “Vaksinasi menjadi senjata menurunkan level sekaligus mewujudkan herd immunity (kekebalan komunal), ditarjetkan akhir September 75% warga sudah di vaksin. Herd immunity akan menjadi kunci pemulihan perekonomian, prasyarat Pembelajaran Tatap Muka hingga mensukseskan pelaksanaan pilihan Lurah ser… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
*Ir. H. Abdul Kadir, MH ajak eksekutif dan pengusaha siapkan strategi dan sinergi memulihkan perekonomian* Vaksinasi Berbasis Kalurahan menjadi strategi baru Pemkab Sleman untuk mempercepat vaksinasi dari tingkat bawah, seperti di Kantor Kalurahan Sariharjo Ngaglik Sleman pada Selasa (14-9-2021) yang diselenggarakan Dinkes Sleman, Pemerintah Kalurahan Sariharjo, Satgas Covid 19 dan Fraksi PAN DPRD Sleman. Kuota vaksin disediakan untuk 1.500 peserta. Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mulai menjalankan perubahan strategi untuk mengejar target capaian vaksinasi 80% pada akhir Oktober 2021. “Percepatan vaksinasi tentunya tidak semata untuk mencapai target, melainkan bertujuan untuk membentuk herd immunity (kekebalan komunal).” ujar dr. Cahya Purnama, M.Kes, Kepala Dinkes Sleman. Cahya Purnama optimis target tersebut akan terealisasi karena capaian vaksinasi untuk dosis pertama di Sleman sudah mencapai 62%. Sedangkan masalah stok vaksin, Cahya mengatakan stok vaksin masih aman. Di Sleman terdapat empat jenis vaksin dengan rincian, untuk vaksin jenis Sinopharm tersedia 50 dosis, Moderna 29.834 dosis, AstraZaneca 22.220 dosis dan Sinovac 52.346 dosis berdasarkan data per 10 September 2021. Cahya Purnama menambahkan vaksinasi Covid-19 akan difokuskan di setiap kalurahan "Strategi yang akan kami lakukan adalah percepatan vaksinasi massal baik di sentra vaksin maupun reguler di fasilitas kesehatan bekerja sama dengan masing-masing kalurahan," Strategi ini akan mendekatkan dengan peserta vaksin disamping dilakukan strategi jemput bola dan door to door. Ir H. Abdul Kadir, MH Ketua Gugus Covid DPRD Sleman mendukung pelaksanaan vaksinasi berbasis kalurahan di Sariharjo. Langkah ini dilakukan agar sasaran vaksinasi Covid-19 dapat menyasar warga yang belum divaksin sehingga tarjet vaksinasi bisa segera terpenuhi dan merata “Vaksinasi menjadi senjata menurunkan level sekaligus mewujudkan herd immunity (kekebalan komunal), ditarjetkan akhir September 75% warga sudah di vaksin. Herd immunity akan menjadi kunci pemulihan perekonomian, prasyarat Pembelajaran Tatap Muka hingga mensukseskan pelaksanaan pilihan Lurah ser… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
*Ir. H. Abdul Kadir, MH ajak eksekutif dan pengusaha siapkan strategi dan sinergi memulihkan perekonomian* Vaksinasi Berbasis Kalurahan menjadi strategi baru Pemkab Sleman untuk mempercepat vaksinasi dari tingkat bawah, seperti di Kantor Kalurahan Sariharjo Ngaglik Sleman pada Selasa (14-9-2021) yang diselenggarakan Dinkes Sleman, Pemerintah Kalurahan Sariharjo, Satgas Covid 19 dan Fraksi PAN DPRD Sleman. Kuota vaksin disediakan untuk 1.500 peserta. Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mulai menjalankan perubahan strategi untuk mengejar target capaian vaksinasi 80% pada akhir Oktober 2021. “Percepatan vaksinasi tentunya tidak semata untuk mencapai target, melainkan bertujuan untuk membentuk herd immunity (kekebalan komunal).” ujar dr. Cahya Purnama, M.Kes, Kepala Dinkes Sleman. Cahya Purnama optimis target tersebut akan terealisasi karena capaian vaksinasi untuk dosis pertama di Sleman sudah mencapai 62%. Sedangkan masalah stok vaksin, Cahya mengatakan stok vaksin masih aman. Di Sleman terdapat empat jenis vaksin dengan rincian, untuk vaksin jenis Sinopharm tersedia 50 dosis, Moderna 29.834 dosis, AstraZaneca 22.220 dosis dan Sinovac 52.346 dosis berdasarkan data per 10 September 2021. Cahya Purnama menambahkan vaksinasi Covid-19 akan difokuskan di setiap kalurahan "Strategi yang akan kami lakukan adalah percepatan vaksinasi massal baik di sentra vaksin maupun reguler di fasilitas kesehatan bekerja sama dengan masing-masing kalurahan," Strategi ini akan mendekatkan dengan peserta vaksin disamping dilakukan strategi jemput bola dan door to door. Ir H. Abdul Kadir, MH Ketua Gugus Covid DPRD Sleman mendukung pelaksanaan vaksinasi berbasis kalurahan di Sariharjo. Langkah ini dilakukan agar sasaran vaksinasi Covid-19 dapat menyasar warga yang belum divaksin sehingga tarjet vaksinasi bisa segera terpenuhi dan merata “Vaksinasi menjadi senjata menurunkan level sekaligus mewujudkan herd immunity (kekebalan komunal), ditarjetkan akhir September 75% warga sudah di vaksin. Herd immunity akan menjadi kunci pemulihan perekonomian, prasyarat Pembelajaran Tatap Muka hingga mensukseskan pelaksanaan pilihan Lurah ser… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
*Ir. H. Abdul Kadir, MH ajak eksekutif dan pengusaha siapkan strategi dan sinergi memulihkan perekonomian* Vaksinasi Berbasis Kalurahan menjadi strategi baru Pemkab Sleman untuk mempercepat vaksinasi dari tingkat bawah, seperti di Kantor Kalurahan Sariharjo Ngaglik Sleman pada Selasa (14-9-2021) yang diselenggarakan Dinkes Sleman, Pemerintah Kalurahan Sariharjo, Satgas Covid 19 dan Fraksi PAN DPRD Sleman. Kuota vaksin disediakan untuk 1.500 peserta. Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mulai menjalankan perubahan strategi untuk mengejar target capaian vaksinasi 80% pada akhir Oktober 2021. “Percepatan vaksinasi tentunya tidak semata untuk mencapai target, melainkan bertujuan untuk membentuk herd immunity (kekebalan komunal).” ujar dr. Cahya Purnama, M.Kes, Kepala Dinkes Sleman. Cahya Purnama optimis target tersebut akan terealisasi karena capaian vaksinasi untuk dosis pertama di Sleman sudah mencapai 62%. Sedangkan masalah stok vaksin, Cahya mengatakan stok vaksin masih aman. Di Sleman terdapat empat jenis vaksin dengan rincian, untuk vaksin jenis Sinopharm tersedia 50 dosis, Moderna 29.834 dosis, AstraZaneca 22.220 dosis dan Sinovac 52.346 dosis berdasarkan data per 10 September 2021. Cahya Purnama menambahkan vaksinasi Covid-19 akan difokuskan di setiap kalurahan "Strategi yang akan kami lakukan adalah percepatan vaksinasi massal baik di sentra vaksin maupun reguler di fasilitas kesehatan bekerja sama dengan masing-masing kalurahan," Strategi ini akan mendekatkan dengan peserta vaksin disamping dilakukan strategi jemput bola dan door to door. Ir H. Abdul Kadir, MH Ketua Gugus Covid DPRD Sleman mendukung pelaksanaan vaksinasi berbasis kalurahan di Sariharjo. Langkah ini dilakukan agar sasaran vaksinasi Covid-19 dapat menyasar warga yang belum divaksin sehingga tarjet vaksinasi bisa segera terpenuhi dan merata “Vaksinasi menjadi senjata menurunkan level sekaligus mewujudkan herd immunity (kekebalan komunal), ditarjetkan akhir September 75% warga sudah di vaksin. Herd immunity akan menjadi kunci pemulihan perekonomian, prasyarat Pembelajaran Tatap Muka hingga mensukseskan pelaksanaan pilihan Lurah ser… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
DPRD SLEMAN
dprdsleman
•
Follow

*Ir. H. Abdul Kadir, MH ajak eksekutif dan pengusaha siapkan strategi dan sinergi memulihkan perekonomian*

Vaksinasi Berbasis Kalurahan menjadi strategi baru Pemkab Sleman untuk mempercepat vaksinasi dari tingkat bawah, seperti di Kantor Kalurahan Sariharjo Ngaglik Sleman pada Selasa (14-9-2021) yang diselenggarakan Dinkes Sleman, Pemerintah Kalurahan Sariharjo, Satgas Covid 19 dan Fraksi PAN DPRD Sleman. Kuota vaksin disediakan untuk 1.500 peserta.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mulai menjalankan perubahan strategi untuk mengejar target capaian vaksinasi 80% pada akhir Oktober 2021. “Percepatan vaksinasi tentunya tidak semata untuk mencapai target, melainkan bertujuan untuk membentuk herd immunity (kekebalan komunal).” ujar dr. Cahya Purnama, M.Kes, Kepala Dinkes Sleman. Cahya Purnama optimis target tersebut akan terealisasi karena capaian vaksinasi untuk dosis pertama di Sleman sudah mencapai 62%. Sedangkan masalah stok vaksin, Cahya mengatakan stok vaksin masih aman.

Di Sleman terdapat empat jenis vaksin dengan rincian, untuk vaksin jenis Sinopharm tersedia 50 dosis, Moderna 29.834 dosis, AstraZaneca 22.220 dosis dan Sinovac 52.346 dosis berdasarkan data per 10 September 2021. Cahya Purnama menambahkan vaksinasi Covid-19 akan difokuskan di setiap kalurahan "Strategi yang akan kami lakukan adalah percepatan vaksinasi massal baik di sentra vaksin maupun reguler di fasilitas kesehatan bekerja sama dengan masing-masing kalurahan," Strategi ini akan mendekatkan dengan peserta vaksin disamping dilakukan strategi jemput bola dan door to door.

Ir H. Abdul Kadir, MH Ketua Gugus Covid DPRD Sleman mendukung pelaksanaan vaksinasi berbasis kalurahan di Sariharjo. Langkah ini dilakukan agar sasaran vaksinasi Covid-19 dapat menyasar warga yang belum divaksin sehingga tarjet vaksinasi bisa segera terpenuhi dan merata “Vaksinasi menjadi senjata menurunkan level sekaligus mewujudkan herd immunity (kekebalan komunal), ditarjetkan akhir September 75% warga sudah di vaksin. Herd immunity akan menjadi kunci pemulihan perekonomian, prasyarat Pembelajaran Tatap Muka hingga mensukseskan pelaksanaan pilihan Lurah ser… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

2 hari lalu
View on Instagram |
3/9
Rapat Koordinasi Pimpinan Kapanewon Ngemplak, Jelang Gelaran Pilihan Lurah Pemkab Sleman telah memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan lurah serentak akan digelar pada 31 Oktober 2021, penundaan ini dikarenakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang. Agenda awal pada 22 Agustus ditunda lagi hingga 12 September sebagai akibat Mendagri kembali melakukan perpanjangan PPKM hingga 16 September. Panewu Ngemplak Dra. Siti Wahyu Purwaningsih dalam sambutannya, “ kami mengajak seluruh pihak untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilihan lurah serentak agar dapat terlaksana dengan baik dan tidak menyisakan berbagai permasalahan. Bagi kalurahan yang melaksanakan pilkades, Bupati meminta untuk segera mempersiapkan diri agar pemilihan lurah bisa dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Keberadaan lurah defenitif juga perlu kepastian hukum untuk menjalankan roda pemerintahan di kalurahan” . Hal ini mengemuka dalam acara Forum Komunikasi Kapanewon Ngemplak yang berlangsung pada Senin 13 September 2021 bertempat di Pendopo Kapanewon dengan menghadirkan anggota forum kapanewon, anggota dewan dan undangan. Acara Sambutan dari Panewu Ngemplak, Ketua dan anggotaa DPRD Sleman dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Hadir dalam kesempatan tersebtu Nila Rifianti, S.Pd., Hj. Sumaryatin S.Sos dan Nur Hidayat selaku anggota DPRD Sleman dari Dapil 3 Ngemplak, Kalasan Prambanan. Sementara itu Nur Hidayat A.Md selaku anggota Dewan dari Dapil menyampaikan bahwa , “ Beberapa regulasi baru telah diterbitkan guna mendukung pelaksanaan pemilihan lurah yang akan dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19. Regulasi baru itu yakni, Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Kemudian, Surat Edaran Mendagri Nomor 141/6698/sj tentang Jumlah Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Era Pandemi Covid-19”. Pemilihan lurah serentak di Kabupaten tetap akan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 5A Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun at….. selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
Rapat Koordinasi Pimpinan Kapanewon Ngemplak, Jelang Gelaran Pilihan Lurah Pemkab Sleman telah memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan lurah serentak akan digelar pada 31 Oktober 2021, penundaan ini dikarenakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang. Agenda awal pada 22 Agustus ditunda lagi hingga 12 September sebagai akibat Mendagri kembali melakukan perpanjangan PPKM hingga 16 September. Panewu Ngemplak Dra. Siti Wahyu Purwaningsih dalam sambutannya, “ kami mengajak seluruh pihak untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilihan lurah serentak agar dapat terlaksana dengan baik dan tidak menyisakan berbagai permasalahan. Bagi kalurahan yang melaksanakan pilkades, Bupati meminta untuk segera mempersiapkan diri agar pemilihan lurah bisa dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Keberadaan lurah defenitif juga perlu kepastian hukum untuk menjalankan roda pemerintahan di kalurahan” . Hal ini mengemuka dalam acara Forum Komunikasi Kapanewon Ngemplak yang berlangsung pada Senin 13 September 2021 bertempat di Pendopo Kapanewon dengan menghadirkan anggota forum kapanewon, anggota dewan dan undangan. Acara Sambutan dari Panewu Ngemplak, Ketua dan anggotaa DPRD Sleman dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Hadir dalam kesempatan tersebtu Nila Rifianti, S.Pd., Hj. Sumaryatin S.Sos dan Nur Hidayat selaku anggota DPRD Sleman dari Dapil 3 Ngemplak, Kalasan Prambanan. Sementara itu Nur Hidayat A.Md selaku anggota Dewan dari Dapil menyampaikan bahwa , “ Beberapa regulasi baru telah diterbitkan guna mendukung pelaksanaan pemilihan lurah yang akan dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19. Regulasi baru itu yakni, Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Kemudian, Surat Edaran Mendagri Nomor 141/6698/sj tentang Jumlah Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Era Pandemi Covid-19”. Pemilihan lurah serentak di Kabupaten tetap akan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 5A Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun at….. selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
Rapat Koordinasi Pimpinan Kapanewon Ngemplak, Jelang Gelaran Pilihan Lurah Pemkab Sleman telah memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan lurah serentak akan digelar pada 31 Oktober 2021, penundaan ini dikarenakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang. Agenda awal pada 22 Agustus ditunda lagi hingga 12 September sebagai akibat Mendagri kembali melakukan perpanjangan PPKM hingga 16 September. Panewu Ngemplak Dra. Siti Wahyu Purwaningsih dalam sambutannya, “ kami mengajak seluruh pihak untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilihan lurah serentak agar dapat terlaksana dengan baik dan tidak menyisakan berbagai permasalahan. Bagi kalurahan yang melaksanakan pilkades, Bupati meminta untuk segera mempersiapkan diri agar pemilihan lurah bisa dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Keberadaan lurah defenitif juga perlu kepastian hukum untuk menjalankan roda pemerintahan di kalurahan” . Hal ini mengemuka dalam acara Forum Komunikasi Kapanewon Ngemplak yang berlangsung pada Senin 13 September 2021 bertempat di Pendopo Kapanewon dengan menghadirkan anggota forum kapanewon, anggota dewan dan undangan. Acara Sambutan dari Panewu Ngemplak, Ketua dan anggotaa DPRD Sleman dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Hadir dalam kesempatan tersebtu Nila Rifianti, S.Pd., Hj. Sumaryatin S.Sos dan Nur Hidayat selaku anggota DPRD Sleman dari Dapil 3 Ngemplak, Kalasan Prambanan. Sementara itu Nur Hidayat A.Md selaku anggota Dewan dari Dapil menyampaikan bahwa , “ Beberapa regulasi baru telah diterbitkan guna mendukung pelaksanaan pemilihan lurah yang akan dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19. Regulasi baru itu yakni, Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Kemudian, Surat Edaran Mendagri Nomor 141/6698/sj tentang Jumlah Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Era Pandemi Covid-19”. Pemilihan lurah serentak di Kabupaten tetap akan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 5A Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun at….. selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
DPRD SLEMAN
dprdsleman
•
Follow

Rapat Koordinasi Pimpinan Kapanewon Ngemplak, Jelang Gelaran Pilihan Lurah

Pemkab Sleman telah memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan lurah serentak akan digelar pada 31 Oktober 2021, penundaan ini dikarenakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang. Agenda awal pada 22 Agustus ditunda lagi hingga 12 September sebagai akibat Mendagri kembali melakukan perpanjangan PPKM hingga 16 September.
Panewu Ngemplak Dra. Siti Wahyu Purwaningsih dalam sambutannya, “ kami mengajak seluruh pihak untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilihan lurah serentak agar dapat terlaksana dengan baik dan tidak menyisakan berbagai permasalahan. Bagi kalurahan yang melaksanakan pilkades, Bupati meminta untuk segera mempersiapkan diri agar pemilihan lurah bisa dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Keberadaan lurah defenitif juga perlu kepastian hukum untuk menjalankan roda pemerintahan di kalurahan” . Hal ini mengemuka dalam acara Forum Komunikasi Kapanewon Ngemplak yang berlangsung pada Senin 13 September 2021 bertempat di Pendopo Kapanewon dengan menghadirkan anggota forum kapanewon, anggota dewan dan undangan. Acara Sambutan dari Panewu Ngemplak, Ketua dan anggotaa DPRD Sleman dilanjutkan diskusi dan tanya jawab.
Hadir dalam kesempatan tersebtu Nila Rifianti, S.Pd., Hj. Sumaryatin S.Sos dan Nur Hidayat selaku anggota DPRD Sleman dari Dapil 3 Ngemplak, Kalasan Prambanan.
Sementara itu Nur Hidayat A.Md selaku anggota Dewan dari Dapil menyampaikan bahwa , “ Beberapa regulasi baru telah diterbitkan guna mendukung pelaksanaan pemilihan lurah yang akan dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19. Regulasi baru itu yakni, Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Kemudian, Surat Edaran Mendagri Nomor 141/6698/sj tentang Jumlah Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Era Pandemi Covid-19”. Pemilihan lurah serentak di Kabupaten tetap akan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 5A Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun at….. selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

4 hari lalu
View on Instagram |
4/9
setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah : 1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. 2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD. 3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan; 4. Pendapat Akhir Bupati. Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”. Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu 1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi. 2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat. 3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah : 1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. 2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD. 3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan; 4. Pendapat Akhir Bupati. Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”. Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu 1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi. 2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat. 3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah : 1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. 2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD. 3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan; 4. Pendapat Akhir Bupati. Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”. Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu 1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi. 2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat. 3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah : 1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. 2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD. 3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan; 4. Pendapat Akhir Bupati. Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”. Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu 1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi. 2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat. 3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah : 1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. 2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD. 3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan; 4. Pendapat Akhir Bupati. Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”. Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu 1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi. 2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat. 3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah : 1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. 2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD. 3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan; 4. Pendapat Akhir Bupati. Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”. Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu 1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi. 2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat. 3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah : 1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. 2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD. 3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan; 4. Pendapat Akhir Bupati. Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”. Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu 1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi. 2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat. 3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah : 1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. 2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD. 3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan; 4. Pendapat Akhir Bupati. Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”. Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu 1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi. 2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat. 3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah : 1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. 2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD. 3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan; 4. Pendapat Akhir Bupati. Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”. Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu 1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi. 2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat. 3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah : 1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. 2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD. 3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan; 4. Pendapat Akhir Bupati. Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”. Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu 1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi. 2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat. 3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
DPRD SLEMAN
dprdsleman
•
Follow

setdprd.slemankab.go.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah :
1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021.
2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD.
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan;
4. Pendapat Akhir Bupati.

Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap  Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”.
Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu
1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi.
2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat.
3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

3 minggu lalu
View on Instagram |
5/9
setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman kembali menggelar paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Turut menghadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi, serta Pimpinan OPD terkait. Rapat dilaksanakan melalui virtual, dihadiri sekitar 50 participant. Paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Banudoyo Manggolo, S.Kom.(23/8) Dalam Pidatonya Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. menyampaikan nota kesepakatan antara Bupati dengan ketua DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, selanjutnya terkait Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat kerja Komisi bersama mitra kerja, Badan Anggaran dan TAPD. Untuk selanjutnya Fraksi-Fraksi disilakan mencermati Nota Keuangan beserta Raperda dimaksud, untuk kemudian mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi, tambahnya. Bupati Sleman dalam Pidatonya menyampaikan harapannya, bahwa Raperda tentang perubahan APBD ini dapat kita bahas bersama dan segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Penyesuaian target pendapatan daerah. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Pemenuhan anggaran dari beberapa kegiatan prioritas. Adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 ”Alokasi tambahan belanja digunakan untuk menangani pandemi covid-19 baik untuk bidang kesehatan, pemulihan ekonomi maupun bantuan sosial. Selain itu juga tetap memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mencapai target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman kembali menggelar paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Turut menghadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi, serta Pimpinan OPD terkait. Rapat dilaksanakan melalui virtual, dihadiri sekitar 50 participant. Paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Banudoyo Manggolo, S.Kom.(23/8) Dalam Pidatonya Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. menyampaikan nota kesepakatan antara Bupati dengan ketua DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, selanjutnya terkait Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat kerja Komisi bersama mitra kerja, Badan Anggaran dan TAPD. Untuk selanjutnya Fraksi-Fraksi disilakan mencermati Nota Keuangan beserta Raperda dimaksud, untuk kemudian mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi, tambahnya. Bupati Sleman dalam Pidatonya menyampaikan harapannya, bahwa Raperda tentang perubahan APBD ini dapat kita bahas bersama dan segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Penyesuaian target pendapatan daerah. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Pemenuhan anggaran dari beberapa kegiatan prioritas. Adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 ”Alokasi tambahan belanja digunakan untuk menangani pandemi covid-19 baik untuk bidang kesehatan, pemulihan ekonomi maupun bantuan sosial. Selain itu juga tetap memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mencapai target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman kembali menggelar paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Turut menghadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi, serta Pimpinan OPD terkait. Rapat dilaksanakan melalui virtual, dihadiri sekitar 50 participant. Paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Banudoyo Manggolo, S.Kom.(23/8) Dalam Pidatonya Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. menyampaikan nota kesepakatan antara Bupati dengan ketua DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, selanjutnya terkait Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat kerja Komisi bersama mitra kerja, Badan Anggaran dan TAPD. Untuk selanjutnya Fraksi-Fraksi disilakan mencermati Nota Keuangan beserta Raperda dimaksud, untuk kemudian mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi, tambahnya. Bupati Sleman dalam Pidatonya menyampaikan harapannya, bahwa Raperda tentang perubahan APBD ini dapat kita bahas bersama dan segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Penyesuaian target pendapatan daerah. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Pemenuhan anggaran dari beberapa kegiatan prioritas. Adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 ”Alokasi tambahan belanja digunakan untuk menangani pandemi covid-19 baik untuk bidang kesehatan, pemulihan ekonomi maupun bantuan sosial. Selain itu juga tetap memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mencapai target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman kembali menggelar paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Turut menghadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi, serta Pimpinan OPD terkait. Rapat dilaksanakan melalui virtual, dihadiri sekitar 50 participant. Paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Banudoyo Manggolo, S.Kom.(23/8) Dalam Pidatonya Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. menyampaikan nota kesepakatan antara Bupati dengan ketua DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, selanjutnya terkait Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat kerja Komisi bersama mitra kerja, Badan Anggaran dan TAPD. Untuk selanjutnya Fraksi-Fraksi disilakan mencermati Nota Keuangan beserta Raperda dimaksud, untuk kemudian mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi, tambahnya. Bupati Sleman dalam Pidatonya menyampaikan harapannya, bahwa Raperda tentang perubahan APBD ini dapat kita bahas bersama dan segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Penyesuaian target pendapatan daerah. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Pemenuhan anggaran dari beberapa kegiatan prioritas. Adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 ”Alokasi tambahan belanja digunakan untuk menangani pandemi covid-19 baik untuk bidang kesehatan, pemulihan ekonomi maupun bantuan sosial. Selain itu juga tetap memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mencapai target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman kembali menggelar paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Turut menghadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi, serta Pimpinan OPD terkait. Rapat dilaksanakan melalui virtual, dihadiri sekitar 50 participant. Paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Banudoyo Manggolo, S.Kom.(23/8) Dalam Pidatonya Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. menyampaikan nota kesepakatan antara Bupati dengan ketua DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, selanjutnya terkait Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat kerja Komisi bersama mitra kerja, Badan Anggaran dan TAPD. Untuk selanjutnya Fraksi-Fraksi disilakan mencermati Nota Keuangan beserta Raperda dimaksud, untuk kemudian mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi, tambahnya. Bupati Sleman dalam Pidatonya menyampaikan harapannya, bahwa Raperda tentang perubahan APBD ini dapat kita bahas bersama dan segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Penyesuaian target pendapatan daerah. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Pemenuhan anggaran dari beberapa kegiatan prioritas. Adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 ”Alokasi tambahan belanja digunakan untuk menangani pandemi covid-19 baik untuk bidang kesehatan, pemulihan ekonomi maupun bantuan sosial. Selain itu juga tetap memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mencapai target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman kembali menggelar paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Turut menghadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi, serta Pimpinan OPD terkait. Rapat dilaksanakan melalui virtual, dihadiri sekitar 50 participant. Paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Banudoyo Manggolo, S.Kom.(23/8) Dalam Pidatonya Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. menyampaikan nota kesepakatan antara Bupati dengan ketua DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, selanjutnya terkait Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat kerja Komisi bersama mitra kerja, Badan Anggaran dan TAPD. Untuk selanjutnya Fraksi-Fraksi disilakan mencermati Nota Keuangan beserta Raperda dimaksud, untuk kemudian mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi, tambahnya. Bupati Sleman dalam Pidatonya menyampaikan harapannya, bahwa Raperda tentang perubahan APBD ini dapat kita bahas bersama dan segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Penyesuaian target pendapatan daerah. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Pemenuhan anggaran dari beberapa kegiatan prioritas. Adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 ”Alokasi tambahan belanja digunakan untuk menangani pandemi covid-19 baik untuk bidang kesehatan, pemulihan ekonomi maupun bantuan sosial. Selain itu juga tetap memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mencapai target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman kembali menggelar paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Turut menghadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi, serta Pimpinan OPD terkait. Rapat dilaksanakan melalui virtual, dihadiri sekitar 50 participant. Paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Banudoyo Manggolo, S.Kom.(23/8) Dalam Pidatonya Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. menyampaikan nota kesepakatan antara Bupati dengan ketua DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, selanjutnya terkait Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat kerja Komisi bersama mitra kerja, Badan Anggaran dan TAPD. Untuk selanjutnya Fraksi-Fraksi disilakan mencermati Nota Keuangan beserta Raperda dimaksud, untuk kemudian mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi, tambahnya. Bupati Sleman dalam Pidatonya menyampaikan harapannya, bahwa Raperda tentang perubahan APBD ini dapat kita bahas bersama dan segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Penyesuaian target pendapatan daerah. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Pemenuhan anggaran dari beberapa kegiatan prioritas. Adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 ”Alokasi tambahan belanja digunakan untuk menangani pandemi covid-19 baik untuk bidang kesehatan, pemulihan ekonomi maupun bantuan sosial. Selain itu juga tetap memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mencapai target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman kembali menggelar paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Turut menghadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi, serta Pimpinan OPD terkait. Rapat dilaksanakan melalui virtual, dihadiri sekitar 50 participant. Paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Banudoyo Manggolo, S.Kom.(23/8) Dalam Pidatonya Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. menyampaikan nota kesepakatan antara Bupati dengan ketua DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, selanjutnya terkait Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat kerja Komisi bersama mitra kerja, Badan Anggaran dan TAPD. Untuk selanjutnya Fraksi-Fraksi disilakan mencermati Nota Keuangan beserta Raperda dimaksud, untuk kemudian mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi, tambahnya. Bupati Sleman dalam Pidatonya menyampaikan harapannya, bahwa Raperda tentang perubahan APBD ini dapat kita bahas bersama dan segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Penyesuaian target pendapatan daerah. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Pemenuhan anggaran dari beberapa kegiatan prioritas. Adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 ”Alokasi tambahan belanja digunakan untuk menangani pandemi covid-19 baik untuk bidang kesehatan, pemulihan ekonomi maupun bantuan sosial. Selain itu juga tetap memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mencapai target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman kembali menggelar paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Turut menghadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi, serta Pimpinan OPD terkait. Rapat dilaksanakan melalui virtual, dihadiri sekitar 50 participant. Paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Banudoyo Manggolo, S.Kom.(23/8) Dalam Pidatonya Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. menyampaikan nota kesepakatan antara Bupati dengan ketua DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, selanjutnya terkait Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat kerja Komisi bersama mitra kerja, Badan Anggaran dan TAPD. Untuk selanjutnya Fraksi-Fraksi disilakan mencermati Nota Keuangan beserta Raperda dimaksud, untuk kemudian mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi, tambahnya. Bupati Sleman dalam Pidatonya menyampaikan harapannya, bahwa Raperda tentang perubahan APBD ini dapat kita bahas bersama dan segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Penyesuaian target pendapatan daerah. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Pemenuhan anggaran dari beberapa kegiatan prioritas. Adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 ”Alokasi tambahan belanja digunakan untuk menangani pandemi covid-19 baik untuk bidang kesehatan, pemulihan ekonomi maupun bantuan sosial. Selain itu juga tetap memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mencapai target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
DPRD SLEMAN
dprdsleman
•
Follow

setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman kembali menggelar paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Turut menghadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi, serta Pimpinan OPD terkait. Rapat dilaksanakan melalui virtual, dihadiri sekitar 50 participant. Paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Banudoyo Manggolo, S.Kom.(23/8)

Dalam Pidatonya Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. menyampaikan nota kesepakatan antara Bupati dengan ketua DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, selanjutnya terkait Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat kerja Komisi bersama mitra kerja, Badan Anggaran dan TAPD. Untuk selanjutnya Fraksi-Fraksi disilakan mencermati Nota Keuangan beserta Raperda dimaksud, untuk kemudian mempersiapkan Pandangan Umum Fraksi, tambahnya.

Bupati Sleman dalam Pidatonya menyampaikan harapannya, bahwa Raperda tentang perubahan APBD ini dapat kita bahas bersama dan segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran
Penyesuaian target pendapatan daerah.
Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
Pemenuhan anggaran dari beberapa kegiatan prioritas.
Adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020

”Alokasi tambahan belanja digunakan untuk menangani pandemi covid-19 baik untuk bidang kesehatan, pemulihan ekonomi maupun bantuan sosial. Selain itu juga tetap memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mencapai target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

4 minggu lalu
View on Instagram |
6/9
setdprd.slemankab.go.id – Sebanyak 134.430 narapidana dan anak binaan mendapatkan remisi pada peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengingatkan, jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), untuk semakin meningkatkan kewaspadaan dan bekerja lebih ekstra dalam upaya menangani penyebaran Covid-19, di lembaga pemasyarakatan dan rutan. Di Kabupaten Sleman sendiri ada 406 narapidana yang mendapatkan remisi, penyerahan secara simbolis dilaksanakan di lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada Hari Selasa, 17 Agustus 2021, dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda dan Kepala Unit Teknis Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta. Penyerahan Remisi Umum (17 Agustus) tahun 2021 bagi narapidana dan anak dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia secara simbolis akan disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sleman dengan diwakilkan oleh 4 narapidana. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo dalam pidatonya menyampaikan, ” Remisi merupakan reward, penghargaan bagi narapidana atas segala hal positif yang telah mereka lakukan selama menjalani masa pidana. Sebagai bentuk apresiasi atas perilaku mereka yang tidak melanggar peraturan, yang ikut dalam program pembinaan, tentunta remisi diberikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Harapannya agar  menunjukan sikap yang baik, taat hukum, sesuai dengan norma yang berlaku. Untuk mendapatkan remisi, seorang napi harus memenuhi syarat administratif dan subtantif. Sebab remisi bukan sekedar pengurangan masa pidana untuk memberikan keringanan kepada pelaku kejahatan. Jumlah usulan Remisi Umum (17 Agustus 2021) yang statusnya telah Disetujui bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman tertanggal 17 Agustus 2021 ada 156 orang dari 164 orang yang telah diusulkan. Hal tersebut karena ada beberapa WBP telah menjalani pelaksanaan Asimilasi Rumah Covid-19. Untuk Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Narkotika kelas II A Yogyakarta terdapat 250 warga binaan yang mendapat remisi Ke…. selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – Sebanyak 134.430 narapidana dan anak binaan mendapatkan remisi pada peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengingatkan, jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), untuk semakin meningkatkan kewaspadaan dan bekerja lebih ekstra dalam upaya menangani penyebaran Covid-19, di lembaga pemasyarakatan dan rutan. Di Kabupaten Sleman sendiri ada 406 narapidana yang mendapatkan remisi, penyerahan secara simbolis dilaksanakan di lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada Hari Selasa, 17 Agustus 2021, dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda dan Kepala Unit Teknis Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta. Penyerahan Remisi Umum (17 Agustus) tahun 2021 bagi narapidana dan anak dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia secara simbolis akan disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sleman dengan diwakilkan oleh 4 narapidana. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo dalam pidatonya menyampaikan, ” Remisi merupakan reward, penghargaan bagi narapidana atas segala hal positif yang telah mereka lakukan selama menjalani masa pidana. Sebagai bentuk apresiasi atas perilaku mereka yang tidak melanggar peraturan, yang ikut dalam program pembinaan, tentunta remisi diberikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Harapannya agar  menunjukan sikap yang baik, taat hukum, sesuai dengan norma yang berlaku. Untuk mendapatkan remisi, seorang napi harus memenuhi syarat administratif dan subtantif. Sebab remisi bukan sekedar pengurangan masa pidana untuk memberikan keringanan kepada pelaku kejahatan. Jumlah usulan Remisi Umum (17 Agustus 2021) yang statusnya telah Disetujui bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman tertanggal 17 Agustus 2021 ada 156 orang dari 164 orang yang telah diusulkan. Hal tersebut karena ada beberapa WBP telah menjalani pelaksanaan Asimilasi Rumah Covid-19. Untuk Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Narkotika kelas II A Yogyakarta terdapat 250 warga binaan yang mendapat remisi Ke…. selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – Sebanyak 134.430 narapidana dan anak binaan mendapatkan remisi pada peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengingatkan, jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), untuk semakin meningkatkan kewaspadaan dan bekerja lebih ekstra dalam upaya menangani penyebaran Covid-19, di lembaga pemasyarakatan dan rutan. Di Kabupaten Sleman sendiri ada 406 narapidana yang mendapatkan remisi, penyerahan secara simbolis dilaksanakan di lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada Hari Selasa, 17 Agustus 2021, dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda dan Kepala Unit Teknis Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta. Penyerahan Remisi Umum (17 Agustus) tahun 2021 bagi narapidana dan anak dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia secara simbolis akan disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sleman dengan diwakilkan oleh 4 narapidana. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo dalam pidatonya menyampaikan, ” Remisi merupakan reward, penghargaan bagi narapidana atas segala hal positif yang telah mereka lakukan selama menjalani masa pidana. Sebagai bentuk apresiasi atas perilaku mereka yang tidak melanggar peraturan, yang ikut dalam program pembinaan, tentunta remisi diberikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Harapannya agar  menunjukan sikap yang baik, taat hukum, sesuai dengan norma yang berlaku. Untuk mendapatkan remisi, seorang napi harus memenuhi syarat administratif dan subtantif. Sebab remisi bukan sekedar pengurangan masa pidana untuk memberikan keringanan kepada pelaku kejahatan. Jumlah usulan Remisi Umum (17 Agustus 2021) yang statusnya telah Disetujui bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman tertanggal 17 Agustus 2021 ada 156 orang dari 164 orang yang telah diusulkan. Hal tersebut karena ada beberapa WBP telah menjalani pelaksanaan Asimilasi Rumah Covid-19. Untuk Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Narkotika kelas II A Yogyakarta terdapat 250 warga binaan yang mendapat remisi Ke…. selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – Sebanyak 134.430 narapidana dan anak binaan mendapatkan remisi pada peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengingatkan, jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), untuk semakin meningkatkan kewaspadaan dan bekerja lebih ekstra dalam upaya menangani penyebaran Covid-19, di lembaga pemasyarakatan dan rutan. Di Kabupaten Sleman sendiri ada 406 narapidana yang mendapatkan remisi, penyerahan secara simbolis dilaksanakan di lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada Hari Selasa, 17 Agustus 2021, dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda dan Kepala Unit Teknis Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta. Penyerahan Remisi Umum (17 Agustus) tahun 2021 bagi narapidana dan anak dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia secara simbolis akan disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sleman dengan diwakilkan oleh 4 narapidana. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo dalam pidatonya menyampaikan, ” Remisi merupakan reward, penghargaan bagi narapidana atas segala hal positif yang telah mereka lakukan selama menjalani masa pidana. Sebagai bentuk apresiasi atas perilaku mereka yang tidak melanggar peraturan, yang ikut dalam program pembinaan, tentunta remisi diberikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Harapannya agar  menunjukan sikap yang baik, taat hukum, sesuai dengan norma yang berlaku. Untuk mendapatkan remisi, seorang napi harus memenuhi syarat administratif dan subtantif. Sebab remisi bukan sekedar pengurangan masa pidana untuk memberikan keringanan kepada pelaku kejahatan. Jumlah usulan Remisi Umum (17 Agustus 2021) yang statusnya telah Disetujui bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman tertanggal 17 Agustus 2021 ada 156 orang dari 164 orang yang telah diusulkan. Hal tersebut karena ada beberapa WBP telah menjalani pelaksanaan Asimilasi Rumah Covid-19. Untuk Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Narkotika kelas II A Yogyakarta terdapat 250 warga binaan yang mendapat remisi Ke…. selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – Sebanyak 134.430 narapidana dan anak binaan mendapatkan remisi pada peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengingatkan, jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), untuk semakin meningkatkan kewaspadaan dan bekerja lebih ekstra dalam upaya menangani penyebaran Covid-19, di lembaga pemasyarakatan dan rutan. Di Kabupaten Sleman sendiri ada 406 narapidana yang mendapatkan remisi, penyerahan secara simbolis dilaksanakan di lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada Hari Selasa, 17 Agustus 2021, dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda dan Kepala Unit Teknis Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta. Penyerahan Remisi Umum (17 Agustus) tahun 2021 bagi narapidana dan anak dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia secara simbolis akan disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sleman dengan diwakilkan oleh 4 narapidana. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo dalam pidatonya menyampaikan, ” Remisi merupakan reward, penghargaan bagi narapidana atas segala hal positif yang telah mereka lakukan selama menjalani masa pidana. Sebagai bentuk apresiasi atas perilaku mereka yang tidak melanggar peraturan, yang ikut dalam program pembinaan, tentunta remisi diberikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Harapannya agar  menunjukan sikap yang baik, taat hukum, sesuai dengan norma yang berlaku. Untuk mendapatkan remisi, seorang napi harus memenuhi syarat administratif dan subtantif. Sebab remisi bukan sekedar pengurangan masa pidana untuk memberikan keringanan kepada pelaku kejahatan. Jumlah usulan Remisi Umum (17 Agustus 2021) yang statusnya telah Disetujui bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman tertanggal 17 Agustus 2021 ada 156 orang dari 164 orang yang telah diusulkan. Hal tersebut karena ada beberapa WBP telah menjalani pelaksanaan Asimilasi Rumah Covid-19. Untuk Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Narkotika kelas II A Yogyakarta terdapat 250 warga binaan yang mendapat remisi Ke…. selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
DPRD SLEMAN
dprdsleman
•
Follow

setdprd.slemankab.go.id – Sebanyak 134.430 narapidana dan anak binaan mendapatkan remisi pada peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengingatkan, jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), untuk semakin meningkatkan kewaspadaan dan bekerja lebih ekstra dalam upaya menangani penyebaran Covid-19, di lembaga pemasyarakatan dan rutan. Di Kabupaten Sleman sendiri ada 406 narapidana yang mendapatkan remisi, penyerahan secara simbolis dilaksanakan di lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada Hari Selasa, 17 Agustus 2021, dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda dan Kepala Unit Teknis Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta.

Penyerahan Remisi Umum (17 Agustus) tahun 2021 bagi narapidana dan anak dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia secara simbolis akan disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sleman dengan diwakilkan oleh 4 narapidana.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo dalam pidatonya menyampaikan, ” Remisi merupakan reward, penghargaan bagi narapidana atas segala hal positif yang telah mereka lakukan selama menjalani masa pidana. Sebagai bentuk apresiasi atas perilaku mereka yang tidak melanggar peraturan, yang ikut dalam program pembinaan, tentunta remisi diberikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Harapannya agar  menunjukan sikap yang baik, taat hukum, sesuai dengan norma yang berlaku.

Untuk mendapatkan remisi, seorang napi harus memenuhi syarat administratif dan subtantif. Sebab remisi bukan sekedar pengurangan masa pidana untuk memberikan keringanan kepada pelaku kejahatan.

Jumlah usulan Remisi Umum (17 Agustus 2021) yang statusnya telah Disetujui bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman tertanggal 17 Agustus 2021 ada 156 orang dari 164 orang yang telah diusulkan. Hal tersebut karena ada beberapa WBP telah menjalani pelaksanaan Asimilasi Rumah Covid-19. Untuk Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Narkotika kelas II A Yogyakarta terdapat 250 warga binaan yang mendapat remisi Ke…. selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

4 minggu lalu
View on Instagram |
7/9
setdprd.slemankab.go.id - Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76, 17 Agustus 2021. HUT tahun ini digelar masih dalam suasana pandemi Covid-19. Tahun ini menjadi tahun ke dua perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka Peringatan HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan beberapa agenda, diawali dengan mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden, DPR RI, DPD RI, MPR RI yang diselenggarakan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Sleman 16 Agustus 2021, dan pada hari ini 17 Agustus 2021 digelar Upacara bendera di lapangan Pemerintah Kabupaten Sleman, dimulai pukul 07.00 WIB yang dihadiri oleh pimpinan DPRD, Bupati, Wakil bupati, Forkopimda, dan peserta upacara lainnya. Dalam pelaksanaan upacara ini, Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. membacakan teks Proklamasi. Upacara pengibaran bendera merah putih ini berlangsung secara kidmat. Upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah peserta yang terbatas. Pasukan pengibar bendera pun hanya terdiri dari 9 orang. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo juga menyampaikan amanat dalam pidatonya. Beliau menyampaikan dan mengajak masyarakat agar merayakan hari kemerdekaan ini dengan semangat para pahlawan, membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang merdeka dan menghimbau kita agar tidak menjadi penjajah-penjajah modern yang menindas bangsanya sendiri. “Marilah menjadi pribadi yang memiliki komitmen dan prinsip. Janganlah mengkhianati para pahlawan kita dengan melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan moral dan hati nurani” tambahnya saat menjadi Inspektur upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Pemkab Sleman. Usai pelaksanaan upacara bendera, seluruh pejabat dan jajarannya mengikuti rangkaian selanjutnya dengan agenda mengikuti jalannya upacara detik-detik Proklamasi…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id - Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76, 17 Agustus 2021. HUT tahun ini digelar masih dalam suasana pandemi Covid-19. Tahun ini menjadi tahun ke dua perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka Peringatan HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan beberapa agenda, diawali dengan mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden, DPR RI, DPD RI, MPR RI yang diselenggarakan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Sleman 16 Agustus 2021, dan pada hari ini 17 Agustus 2021 digelar Upacara bendera di lapangan Pemerintah Kabupaten Sleman, dimulai pukul 07.00 WIB yang dihadiri oleh pimpinan DPRD, Bupati, Wakil bupati, Forkopimda, dan peserta upacara lainnya. Dalam pelaksanaan upacara ini, Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. membacakan teks Proklamasi. Upacara pengibaran bendera merah putih ini berlangsung secara kidmat. Upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah peserta yang terbatas. Pasukan pengibar bendera pun hanya terdiri dari 9 orang. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo juga menyampaikan amanat dalam pidatonya. Beliau menyampaikan dan mengajak masyarakat agar merayakan hari kemerdekaan ini dengan semangat para pahlawan, membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang merdeka dan menghimbau kita agar tidak menjadi penjajah-penjajah modern yang menindas bangsanya sendiri. “Marilah menjadi pribadi yang memiliki komitmen dan prinsip. Janganlah mengkhianati para pahlawan kita dengan melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan moral dan hati nurani” tambahnya saat menjadi Inspektur upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Pemkab Sleman. Usai pelaksanaan upacara bendera, seluruh pejabat dan jajarannya mengikuti rangkaian selanjutnya dengan agenda mengikuti jalannya upacara detik-detik Proklamasi…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id - Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76, 17 Agustus 2021. HUT tahun ini digelar masih dalam suasana pandemi Covid-19. Tahun ini menjadi tahun ke dua perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka Peringatan HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan beberapa agenda, diawali dengan mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden, DPR RI, DPD RI, MPR RI yang diselenggarakan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Sleman 16 Agustus 2021, dan pada hari ini 17 Agustus 2021 digelar Upacara bendera di lapangan Pemerintah Kabupaten Sleman, dimulai pukul 07.00 WIB yang dihadiri oleh pimpinan DPRD, Bupati, Wakil bupati, Forkopimda, dan peserta upacara lainnya. Dalam pelaksanaan upacara ini, Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. membacakan teks Proklamasi. Upacara pengibaran bendera merah putih ini berlangsung secara kidmat. Upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah peserta yang terbatas. Pasukan pengibar bendera pun hanya terdiri dari 9 orang. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo juga menyampaikan amanat dalam pidatonya. Beliau menyampaikan dan mengajak masyarakat agar merayakan hari kemerdekaan ini dengan semangat para pahlawan, membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang merdeka dan menghimbau kita agar tidak menjadi penjajah-penjajah modern yang menindas bangsanya sendiri. “Marilah menjadi pribadi yang memiliki komitmen dan prinsip. Janganlah mengkhianati para pahlawan kita dengan melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan moral dan hati nurani” tambahnya saat menjadi Inspektur upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Pemkab Sleman. Usai pelaksanaan upacara bendera, seluruh pejabat dan jajarannya mengikuti rangkaian selanjutnya dengan agenda mengikuti jalannya upacara detik-detik Proklamasi…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id - Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76, 17 Agustus 2021. HUT tahun ini digelar masih dalam suasana pandemi Covid-19. Tahun ini menjadi tahun ke dua perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka Peringatan HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan beberapa agenda, diawali dengan mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden, DPR RI, DPD RI, MPR RI yang diselenggarakan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Sleman 16 Agustus 2021, dan pada hari ini 17 Agustus 2021 digelar Upacara bendera di lapangan Pemerintah Kabupaten Sleman, dimulai pukul 07.00 WIB yang dihadiri oleh pimpinan DPRD, Bupati, Wakil bupati, Forkopimda, dan peserta upacara lainnya. Dalam pelaksanaan upacara ini, Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. membacakan teks Proklamasi. Upacara pengibaran bendera merah putih ini berlangsung secara kidmat. Upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah peserta yang terbatas. Pasukan pengibar bendera pun hanya terdiri dari 9 orang. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo juga menyampaikan amanat dalam pidatonya. Beliau menyampaikan dan mengajak masyarakat agar merayakan hari kemerdekaan ini dengan semangat para pahlawan, membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang merdeka dan menghimbau kita agar tidak menjadi penjajah-penjajah modern yang menindas bangsanya sendiri. “Marilah menjadi pribadi yang memiliki komitmen dan prinsip. Janganlah mengkhianati para pahlawan kita dengan melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan moral dan hati nurani” tambahnya saat menjadi Inspektur upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Pemkab Sleman. Usai pelaksanaan upacara bendera, seluruh pejabat dan jajarannya mengikuti rangkaian selanjutnya dengan agenda mengikuti jalannya upacara detik-detik Proklamasi…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id - Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76, 17 Agustus 2021. HUT tahun ini digelar masih dalam suasana pandemi Covid-19. Tahun ini menjadi tahun ke dua perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka Peringatan HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan beberapa agenda, diawali dengan mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden, DPR RI, DPD RI, MPR RI yang diselenggarakan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Sleman 16 Agustus 2021, dan pada hari ini 17 Agustus 2021 digelar Upacara bendera di lapangan Pemerintah Kabupaten Sleman, dimulai pukul 07.00 WIB yang dihadiri oleh pimpinan DPRD, Bupati, Wakil bupati, Forkopimda, dan peserta upacara lainnya. Dalam pelaksanaan upacara ini, Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. membacakan teks Proklamasi. Upacara pengibaran bendera merah putih ini berlangsung secara kidmat. Upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah peserta yang terbatas. Pasukan pengibar bendera pun hanya terdiri dari 9 orang. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo juga menyampaikan amanat dalam pidatonya. Beliau menyampaikan dan mengajak masyarakat agar merayakan hari kemerdekaan ini dengan semangat para pahlawan, membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang merdeka dan menghimbau kita agar tidak menjadi penjajah-penjajah modern yang menindas bangsanya sendiri. “Marilah menjadi pribadi yang memiliki komitmen dan prinsip. Janganlah mengkhianati para pahlawan kita dengan melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan moral dan hati nurani” tambahnya saat menjadi Inspektur upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Pemkab Sleman. Usai pelaksanaan upacara bendera, seluruh pejabat dan jajarannya mengikuti rangkaian selanjutnya dengan agenda mengikuti jalannya upacara detik-detik Proklamasi…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id - Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76, 17 Agustus 2021. HUT tahun ini digelar masih dalam suasana pandemi Covid-19. Tahun ini menjadi tahun ke dua perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka Peringatan HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan beberapa agenda, diawali dengan mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden, DPR RI, DPD RI, MPR RI yang diselenggarakan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Sleman 16 Agustus 2021, dan pada hari ini 17 Agustus 2021 digelar Upacara bendera di lapangan Pemerintah Kabupaten Sleman, dimulai pukul 07.00 WIB yang dihadiri oleh pimpinan DPRD, Bupati, Wakil bupati, Forkopimda, dan peserta upacara lainnya. Dalam pelaksanaan upacara ini, Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. membacakan teks Proklamasi. Upacara pengibaran bendera merah putih ini berlangsung secara kidmat. Upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah peserta yang terbatas. Pasukan pengibar bendera pun hanya terdiri dari 9 orang. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo juga menyampaikan amanat dalam pidatonya. Beliau menyampaikan dan mengajak masyarakat agar merayakan hari kemerdekaan ini dengan semangat para pahlawan, membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang merdeka dan menghimbau kita agar tidak menjadi penjajah-penjajah modern yang menindas bangsanya sendiri. “Marilah menjadi pribadi yang memiliki komitmen dan prinsip. Janganlah mengkhianati para pahlawan kita dengan melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan moral dan hati nurani” tambahnya saat menjadi Inspektur upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Pemkab Sleman. Usai pelaksanaan upacara bendera, seluruh pejabat dan jajarannya mengikuti rangkaian selanjutnya dengan agenda mengikuti jalannya upacara detik-detik Proklamasi…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id - Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76, 17 Agustus 2021. HUT tahun ini digelar masih dalam suasana pandemi Covid-19. Tahun ini menjadi tahun ke dua perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka Peringatan HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan beberapa agenda, diawali dengan mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden, DPR RI, DPD RI, MPR RI yang diselenggarakan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Sleman 16 Agustus 2021, dan pada hari ini 17 Agustus 2021 digelar Upacara bendera di lapangan Pemerintah Kabupaten Sleman, dimulai pukul 07.00 WIB yang dihadiri oleh pimpinan DPRD, Bupati, Wakil bupati, Forkopimda, dan peserta upacara lainnya. Dalam pelaksanaan upacara ini, Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. membacakan teks Proklamasi. Upacara pengibaran bendera merah putih ini berlangsung secara kidmat. Upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah peserta yang terbatas. Pasukan pengibar bendera pun hanya terdiri dari 9 orang. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo juga menyampaikan amanat dalam pidatonya. Beliau menyampaikan dan mengajak masyarakat agar merayakan hari kemerdekaan ini dengan semangat para pahlawan, membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang merdeka dan menghimbau kita agar tidak menjadi penjajah-penjajah modern yang menindas bangsanya sendiri. “Marilah menjadi pribadi yang memiliki komitmen dan prinsip. Janganlah mengkhianati para pahlawan kita dengan melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan moral dan hati nurani” tambahnya saat menjadi Inspektur upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Pemkab Sleman. Usai pelaksanaan upacara bendera, seluruh pejabat dan jajarannya mengikuti rangkaian selanjutnya dengan agenda mengikuti jalannya upacara detik-detik Proklamasi…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id - Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76, 17 Agustus 2021. HUT tahun ini digelar masih dalam suasana pandemi Covid-19. Tahun ini menjadi tahun ke dua perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka Peringatan HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan beberapa agenda, diawali dengan mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden, DPR RI, DPD RI, MPR RI yang diselenggarakan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Sleman 16 Agustus 2021, dan pada hari ini 17 Agustus 2021 digelar Upacara bendera di lapangan Pemerintah Kabupaten Sleman, dimulai pukul 07.00 WIB yang dihadiri oleh pimpinan DPRD, Bupati, Wakil bupati, Forkopimda, dan peserta upacara lainnya. Dalam pelaksanaan upacara ini, Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. membacakan teks Proklamasi. Upacara pengibaran bendera merah putih ini berlangsung secara kidmat. Upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah peserta yang terbatas. Pasukan pengibar bendera pun hanya terdiri dari 9 orang. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo juga menyampaikan amanat dalam pidatonya. Beliau menyampaikan dan mengajak masyarakat agar merayakan hari kemerdekaan ini dengan semangat para pahlawan, membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang merdeka dan menghimbau kita agar tidak menjadi penjajah-penjajah modern yang menindas bangsanya sendiri. “Marilah menjadi pribadi yang memiliki komitmen dan prinsip. Janganlah mengkhianati para pahlawan kita dengan melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan moral dan hati nurani” tambahnya saat menjadi Inspektur upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Pemkab Sleman. Usai pelaksanaan upacara bendera, seluruh pejabat dan jajarannya mengikuti rangkaian selanjutnya dengan agenda mengikuti jalannya upacara detik-detik Proklamasi…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id - Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76, 17 Agustus 2021. HUT tahun ini digelar masih dalam suasana pandemi Covid-19. Tahun ini menjadi tahun ke dua perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka Peringatan HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan beberapa agenda, diawali dengan mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden, DPR RI, DPD RI, MPR RI yang diselenggarakan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Sleman 16 Agustus 2021, dan pada hari ini 17 Agustus 2021 digelar Upacara bendera di lapangan Pemerintah Kabupaten Sleman, dimulai pukul 07.00 WIB yang dihadiri oleh pimpinan DPRD, Bupati, Wakil bupati, Forkopimda, dan peserta upacara lainnya. Dalam pelaksanaan upacara ini, Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. membacakan teks Proklamasi. Upacara pengibaran bendera merah putih ini berlangsung secara kidmat. Upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah peserta yang terbatas. Pasukan pengibar bendera pun hanya terdiri dari 9 orang. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo juga menyampaikan amanat dalam pidatonya. Beliau menyampaikan dan mengajak masyarakat agar merayakan hari kemerdekaan ini dengan semangat para pahlawan, membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang merdeka dan menghimbau kita agar tidak menjadi penjajah-penjajah modern yang menindas bangsanya sendiri. “Marilah menjadi pribadi yang memiliki komitmen dan prinsip. Janganlah mengkhianati para pahlawan kita dengan melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan moral dan hati nurani” tambahnya saat menjadi Inspektur upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Pemkab Sleman. Usai pelaksanaan upacara bendera, seluruh pejabat dan jajarannya mengikuti rangkaian selanjutnya dengan agenda mengikuti jalannya upacara detik-detik Proklamasi…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id - Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76, 17 Agustus 2021. HUT tahun ini digelar masih dalam suasana pandemi Covid-19. Tahun ini menjadi tahun ke dua perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka Peringatan HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan beberapa agenda, diawali dengan mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden, DPR RI, DPD RI, MPR RI yang diselenggarakan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Sleman 16 Agustus 2021, dan pada hari ini 17 Agustus 2021 digelar Upacara bendera di lapangan Pemerintah Kabupaten Sleman, dimulai pukul 07.00 WIB yang dihadiri oleh pimpinan DPRD, Bupati, Wakil bupati, Forkopimda, dan peserta upacara lainnya. Dalam pelaksanaan upacara ini, Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. membacakan teks Proklamasi. Upacara pengibaran bendera merah putih ini berlangsung secara kidmat. Upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah peserta yang terbatas. Pasukan pengibar bendera pun hanya terdiri dari 9 orang. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo juga menyampaikan amanat dalam pidatonya. Beliau menyampaikan dan mengajak masyarakat agar merayakan hari kemerdekaan ini dengan semangat para pahlawan, membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang merdeka dan menghimbau kita agar tidak menjadi penjajah-penjajah modern yang menindas bangsanya sendiri. “Marilah menjadi pribadi yang memiliki komitmen dan prinsip. Janganlah mengkhianati para pahlawan kita dengan melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan moral dan hati nurani” tambahnya saat menjadi Inspektur upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Pemkab Sleman. Usai pelaksanaan upacara bendera, seluruh pejabat dan jajarannya mengikuti rangkaian selanjutnya dengan agenda mengikuti jalannya upacara detik-detik Proklamasi…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id
DPRD SLEMAN
dprdsleman
•
Follow

setdprd.slemankab.go.id – Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76, 17 Agustus 2021. HUT tahun ini digelar masih dalam suasana pandemi Covid-19. Tahun ini menjadi tahun ke dua perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka Peringatan HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sleman menyelenggarakan beberapa agenda, diawali dengan mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden, DPR RI, DPD RI, MPR RI yang diselenggarakan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Sleman 16 Agustus 2021, dan pada hari ini 17 Agustus 2021 digelar Upacara bendera di lapangan Pemerintah Kabupaten Sleman, dimulai pukul 07.00 WIB yang dihadiri oleh pimpinan DPRD, Bupati, Wakil bupati, Forkopimda, dan peserta upacara lainnya. Dalam pelaksanaan upacara ini, Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. membacakan teks Proklamasi. Upacara pengibaran bendera merah putih ini berlangsung secara kidmat. Upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah peserta yang terbatas. Pasukan pengibar bendera pun hanya terdiri dari 9 orang.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo juga menyampaikan amanat dalam pidatonya. Beliau menyampaikan dan mengajak masyarakat agar merayakan hari kemerdekaan ini dengan semangat para pahlawan, membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang merdeka dan menghimbau kita agar tidak menjadi penjajah-penjajah modern yang menindas bangsanya sendiri. “Marilah menjadi pribadi yang memiliki komitmen dan prinsip. Janganlah mengkhianati para pahlawan kita dengan melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan moral dan hati nurani” tambahnya saat menjadi Inspektur upacara HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Pemkab Sleman.

Usai pelaksanaan upacara bendera, seluruh pejabat dan jajarannya mengikuti rangkaian selanjutnya dengan agenda mengikuti jalannya upacara detik-detik Proklamasi…selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

1 bulan lalu
View on Instagram |
8/9
setdprd.slemankab.go.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka mengikuti jalannya Sidang Tahunan “Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan sidang RAPBN Tahun anggaran 2022, dengan sub agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden Dalam Rangka Hut Ke 76 Kemerdekaan RI dalam Sidang DPR RI, DPD RI, dilanjutkan dengan agenda Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022 dan Pidato Presiden RI dalam Rangka Penyampaian RUU Tentang APBN Tahun 2022 Disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya”, pada Senin pagi, 16 Agustus 2021 digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Sleman. Acara ini dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, dan diwakili oleh beberapa Anggota Dewan. Sidang Tahunan ini dilakukan secara live streaming dari pusat. Jalannya sidang paripurna tetap mentaati protokol kesehatan yang ketat. Hanya dihadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi dan Forkopimda, dan diikuti sekitar 200 participant meliputi Pejabat OPD, BUMD, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Sleman. Sebelum mengikuti Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan sidang RAPBN Tahun anggaran 2022 , acara dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta, S.IP. Haris menyampaikan bahwa peringatan tahun ini masih dalam suasana pandemi covid19 yang belum berakhir, namun demikian situasi ini tidak mengurangi esensi dari peringatan Hari Ulang Tahun ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam Pidatonya Haris menyampaikan “Kita berdoa agar situasi ini segera berakhir, agar diberikan kekuatan dan semangat, baik bagi para pejuang kesehatan, pemerintah, dan semua elemen masyarakat yang telah membantu menangani pandemi covid19, dan juga bagi masyarakat yang terkena maupun yang terdampak pandemi” pungkasnya. Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara, Presiden dengan Wakil Presiden disambut langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua D… selanjutnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka mengikuti jalannya Sidang Tahunan “Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan sidang RAPBN Tahun anggaran 2022, dengan sub agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden Dalam Rangka Hut Ke 76 Kemerdekaan RI dalam Sidang DPR RI, DPD RI, dilanjutkan dengan agenda Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022 dan Pidato Presiden RI dalam Rangka Penyampaian RUU Tentang APBN Tahun 2022 Disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya”, pada Senin pagi, 16 Agustus 2021 digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Sleman. Acara ini dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, dan diwakili oleh beberapa Anggota Dewan. Sidang Tahunan ini dilakukan secara live streaming dari pusat. Jalannya sidang paripurna tetap mentaati protokol kesehatan yang ketat. Hanya dihadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi dan Forkopimda, dan diikuti sekitar 200 participant meliputi Pejabat OPD, BUMD, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Sleman. Sebelum mengikuti Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan sidang RAPBN Tahun anggaran 2022 , acara dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta, S.IP. Haris menyampaikan bahwa peringatan tahun ini masih dalam suasana pandemi covid19 yang belum berakhir, namun demikian situasi ini tidak mengurangi esensi dari peringatan Hari Ulang Tahun ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam Pidatonya Haris menyampaikan “Kita berdoa agar situasi ini segera berakhir, agar diberikan kekuatan dan semangat, baik bagi para pejuang kesehatan, pemerintah, dan semua elemen masyarakat yang telah membantu menangani pandemi covid19, dan juga bagi masyarakat yang terkena maupun yang terdampak pandemi” pungkasnya. Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara, Presiden dengan Wakil Presiden disambut langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua D… selanjutnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka mengikuti jalannya Sidang Tahunan “Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan sidang RAPBN Tahun anggaran 2022, dengan sub agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden Dalam Rangka Hut Ke 76 Kemerdekaan RI dalam Sidang DPR RI, DPD RI, dilanjutkan dengan agenda Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022 dan Pidato Presiden RI dalam Rangka Penyampaian RUU Tentang APBN Tahun 2022 Disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya”, pada Senin pagi, 16 Agustus 2021 digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Sleman. Acara ini dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, dan diwakili oleh beberapa Anggota Dewan. Sidang Tahunan ini dilakukan secara live streaming dari pusat. Jalannya sidang paripurna tetap mentaati protokol kesehatan yang ketat. Hanya dihadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi dan Forkopimda, dan diikuti sekitar 200 participant meliputi Pejabat OPD, BUMD, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Sleman. Sebelum mengikuti Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan sidang RAPBN Tahun anggaran 2022 , acara dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta, S.IP. Haris menyampaikan bahwa peringatan tahun ini masih dalam suasana pandemi covid19 yang belum berakhir, namun demikian situasi ini tidak mengurangi esensi dari peringatan Hari Ulang Tahun ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam Pidatonya Haris menyampaikan “Kita berdoa agar situasi ini segera berakhir, agar diberikan kekuatan dan semangat, baik bagi para pejuang kesehatan, pemerintah, dan semua elemen masyarakat yang telah membantu menangani pandemi covid19, dan juga bagi masyarakat yang terkena maupun yang terdampak pandemi” pungkasnya. Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara, Presiden dengan Wakil Presiden disambut langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua D… selanjutnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka mengikuti jalannya Sidang Tahunan “Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan sidang RAPBN Tahun anggaran 2022, dengan sub agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden Dalam Rangka Hut Ke 76 Kemerdekaan RI dalam Sidang DPR RI, DPD RI, dilanjutkan dengan agenda Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022 dan Pidato Presiden RI dalam Rangka Penyampaian RUU Tentang APBN Tahun 2022 Disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya”, pada Senin pagi, 16 Agustus 2021 digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Sleman. Acara ini dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, dan diwakili oleh beberapa Anggota Dewan. Sidang Tahunan ini dilakukan secara live streaming dari pusat. Jalannya sidang paripurna tetap mentaati protokol kesehatan yang ketat. Hanya dihadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi dan Forkopimda, dan diikuti sekitar 200 participant meliputi Pejabat OPD, BUMD, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Sleman. Sebelum mengikuti Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan sidang RAPBN Tahun anggaran 2022 , acara dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta, S.IP. Haris menyampaikan bahwa peringatan tahun ini masih dalam suasana pandemi covid19 yang belum berakhir, namun demikian situasi ini tidak mengurangi esensi dari peringatan Hari Ulang Tahun ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam Pidatonya Haris menyampaikan “Kita berdoa agar situasi ini segera berakhir, agar diberikan kekuatan dan semangat, baik bagi para pejuang kesehatan, pemerintah, dan semua elemen masyarakat yang telah membantu menangani pandemi covid19, dan juga bagi masyarakat yang terkena maupun yang terdampak pandemi” pungkasnya. Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara, Presiden dengan Wakil Presiden disambut langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua D… selanjutnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka mengikuti jalannya Sidang Tahunan “Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan sidang RAPBN Tahun anggaran 2022, dengan sub agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden Dalam Rangka Hut Ke 76 Kemerdekaan RI dalam Sidang DPR RI, DPD RI, dilanjutkan dengan agenda Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022 dan Pidato Presiden RI dalam Rangka Penyampaian RUU Tentang APBN Tahun 2022 Disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya”, pada Senin pagi, 16 Agustus 2021 digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Sleman. Acara ini dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, dan diwakili oleh beberapa Anggota Dewan. Sidang Tahunan ini dilakukan secara live streaming dari pusat. Jalannya sidang paripurna tetap mentaati protokol kesehatan yang ketat. Hanya dihadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi dan Forkopimda, dan diikuti sekitar 200 participant meliputi Pejabat OPD, BUMD, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Sleman. Sebelum mengikuti Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan sidang RAPBN Tahun anggaran 2022 , acara dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta, S.IP. Haris menyampaikan bahwa peringatan tahun ini masih dalam suasana pandemi covid19 yang belum berakhir, namun demikian situasi ini tidak mengurangi esensi dari peringatan Hari Ulang Tahun ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam Pidatonya Haris menyampaikan “Kita berdoa agar situasi ini segera berakhir, agar diberikan kekuatan dan semangat, baik bagi para pejuang kesehatan, pemerintah, dan semua elemen masyarakat yang telah membantu menangani pandemi covid19, dan juga bagi masyarakat yang terkena maupun yang terdampak pandemi” pungkasnya. Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara, Presiden dengan Wakil Presiden disambut langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua D… selanjutnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka mengikuti jalannya Sidang Tahunan “Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan sidang RAPBN Tahun anggaran 2022, dengan sub agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden Dalam Rangka Hut Ke 76 Kemerdekaan RI dalam Sidang DPR RI, DPD RI, dilanjutkan dengan agenda Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022 dan Pidato Presiden RI dalam Rangka Penyampaian RUU Tentang APBN Tahun 2022 Disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya”, pada Senin pagi, 16 Agustus 2021 digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Sleman. Acara ini dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, dan diwakili oleh beberapa Anggota Dewan. Sidang Tahunan ini dilakukan secara live streaming dari pusat. Jalannya sidang paripurna tetap mentaati protokol kesehatan yang ketat. Hanya dihadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi dan Forkopimda, dan diikuti sekitar 200 participant meliputi Pejabat OPD, BUMD, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Sleman. Sebelum mengikuti Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan sidang RAPBN Tahun anggaran 2022 , acara dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta, S.IP. Haris menyampaikan bahwa peringatan tahun ini masih dalam suasana pandemi covid19 yang belum berakhir, namun demikian situasi ini tidak mengurangi esensi dari peringatan Hari Ulang Tahun ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam Pidatonya Haris menyampaikan “Kita berdoa agar situasi ini segera berakhir, agar diberikan kekuatan dan semangat, baik bagi para pejuang kesehatan, pemerintah, dan semua elemen masyarakat yang telah membantu menangani pandemi covid19, dan juga bagi masyarakat yang terkena maupun yang terdampak pandemi” pungkasnya. Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara, Presiden dengan Wakil Presiden disambut langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua D… selanjutnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka mengikuti jalannya Sidang Tahunan “Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan sidang RAPBN Tahun anggaran 2022, dengan sub agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden Dalam Rangka Hut Ke 76 Kemerdekaan RI dalam Sidang DPR RI, DPD RI, dilanjutkan dengan agenda Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022 dan Pidato Presiden RI dalam Rangka Penyampaian RUU Tentang APBN Tahun 2022 Disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya”, pada Senin pagi, 16 Agustus 2021 digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Sleman. Acara ini dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, dan diwakili oleh beberapa Anggota Dewan. Sidang Tahunan ini dilakukan secara live streaming dari pusat. Jalannya sidang paripurna tetap mentaati protokol kesehatan yang ketat. Hanya dihadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi dan Forkopimda, dan diikuti sekitar 200 participant meliputi Pejabat OPD, BUMD, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Sleman. Sebelum mengikuti Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan sidang RAPBN Tahun anggaran 2022 , acara dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta, S.IP. Haris menyampaikan bahwa peringatan tahun ini masih dalam suasana pandemi covid19 yang belum berakhir, namun demikian situasi ini tidak mengurangi esensi dari peringatan Hari Ulang Tahun ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam Pidatonya Haris menyampaikan “Kita berdoa agar situasi ini segera berakhir, agar diberikan kekuatan dan semangat, baik bagi para pejuang kesehatan, pemerintah, dan semua elemen masyarakat yang telah membantu menangani pandemi covid19, dan juga bagi masyarakat yang terkena maupun yang terdampak pandemi” pungkasnya. Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara, Presiden dengan Wakil Presiden disambut langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua D… selanjutnya di setdprd.slemankab.go.id
setdprd.slemankab.go.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka mengikuti jalannya Sidang Tahunan “Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan sidang RAPBN Tahun anggaran 2022, dengan sub agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden Dalam Rangka Hut Ke 76 Kemerdekaan RI dalam Sidang DPR RI, DPD RI, dilanjutkan dengan agenda Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022 dan Pidato Presiden RI dalam Rangka Penyampaian RUU Tentang APBN Tahun 2022 Disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya”, pada Senin pagi, 16 Agustus 2021 digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Sleman. Acara ini dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, dan diwakili oleh beberapa Anggota Dewan. Sidang Tahunan ini dilakukan secara live streaming dari pusat. Jalannya sidang paripurna tetap mentaati protokol kesehatan yang ketat. Hanya dihadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi dan Forkopimda, dan diikuti sekitar 200 participant meliputi Pejabat OPD, BUMD, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Sleman. Sebelum mengikuti Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan sidang RAPBN Tahun anggaran 2022 , acara dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta, S.IP. Haris menyampaikan bahwa peringatan tahun ini masih dalam suasana pandemi covid19 yang belum berakhir, namun demikian situasi ini tidak mengurangi esensi dari peringatan Hari Ulang Tahun ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam Pidatonya Haris menyampaikan “Kita berdoa agar situasi ini segera berakhir, agar diberikan kekuatan dan semangat, baik bagi para pejuang kesehatan, pemerintah, dan semua elemen masyarakat yang telah membantu menangani pandemi covid19, dan juga bagi masyarakat yang terkena maupun yang terdampak pandemi” pungkasnya. Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara, Presiden dengan Wakil Presiden disambut langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua D… selanjutnya di setdprd.slemankab.go.id
DPRD SLEMAN
dprdsleman
•
Follow

setdprd.slemankab.go.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka mengikuti jalannya Sidang Tahunan “Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan sidang RAPBN Tahun anggaran 2022, dengan sub agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden Dalam Rangka Hut Ke 76 Kemerdekaan RI dalam Sidang DPR RI, DPD RI, dilanjutkan dengan agenda Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022 dan Pidato Presiden RI dalam Rangka Penyampaian RUU Tentang APBN Tahun 2022 Disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya”, pada Senin pagi, 16 Agustus 2021 digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Sleman. Acara ini dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, dan diwakili oleh beberapa Anggota Dewan. Sidang Tahunan ini dilakukan secara live streaming dari pusat. Jalannya sidang paripurna tetap mentaati protokol kesehatan yang ketat. Hanya dihadiri Pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Fraksi dan Forkopimda, dan diikuti sekitar 200 participant meliputi Pejabat OPD, BUMD, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Sleman.

Sebelum mengikuti Pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan sidang RAPBN Tahun anggaran 2022 , acara dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta, S.IP. Haris menyampaikan bahwa peringatan tahun ini masih dalam suasana pandemi covid19 yang belum berakhir, namun demikian situasi ini tidak mengurangi esensi dari peringatan Hari Ulang Tahun ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam Pidatonya Haris menyampaikan “Kita berdoa agar situasi ini segera berakhir, agar diberikan kekuatan dan semangat, baik bagi para pejuang kesehatan, pemerintah, dan semua elemen masyarakat yang telah membantu menangani pandemi covid19, dan juga bagi masyarakat yang terkena maupun yang terdampak pandemi” pungkasnya.

Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara, Presiden dengan Wakil Presiden disambut langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua D… selanjutnya di setdprd.slemankab.go.id

1 bulan lalu
View on Instagram |
9/9
View on Instagram

InfoGrafis

Events

  • RAPAT PANSUS PEMBAHAS RAPERDA TTG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI on September 20, 2021 11:00 am
  • RAPAT BADAN on September 24, 2021 9:00 am
  • RAPAT BANMUS on September 24, 2021 9:00 am
  • RAKER BANGGAR on September 24, 2021 1:00 pm
  • RAPAT PARIPURNA on September 30, 2021 11:00 am

Kategori

DPRD Kab. Sleman

Pos-pos Terbaru

  • BPK RI Kantor Perwakilan DIY menyerahkan LHP Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan PT BPR Bank Sleman
  • Pembukaan Musorkab KONI Sleman Tahun 2021
  • Ir. H. Abdul Kadir, M.H. ajak eksekutif dan pengusaha siapkan strategi dan sinergi memulihkan perekonomian
  • Rapat Koordinasi Pimpinan Kapanewon Ngemplak, Jelang Gelaran Pilihan Lurah
  • Rapat Paripurna Penandatanganan MoU Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Facebook DPRD Kab. Sleman

Dprd Kabupaten Sleman

Count per Day

  • 84This post:
  • 52301Total reads:
  • 35Reads today:
  • 178Reads yesterday:
  • 1012Reads last week:
  • 1716Reads per month:
  • 27467Total visitors:
  • 32Visitors today:
  • 110Visitors yesterday:
  • 624Visitors last week:
  • 1066Visitors per month:
  • 85Visitors per day:
  • 1Visitors currently online:
  • Juni 18, 2019Counter starts on:
Audiensi Pansus 1 terkait Raperda Toko Modern

Audiensi Pansus 1 terkait Raperda Toko Modern

September 24, 2018 admin 2
Ketua DPRD dan Komisi B Kabupaten Sleman menghadiri Peresmian Pasar Prambanan

Ketua DPRD dan Komisi B Kabupaten Sleman menghadiri Peresmian Pasar Prambanan

Mei 11, 2018 admin 1
Dialog Radio Komisi B Membahas tentang Penataan dan Penertiban Pasar Tradisional

Dialog Radio Komisi B Membahas tentang Penataan dan Penertiban Pasar Tradisional

Januari 2, 2019 admin 1
Rapat Paripurna Penandatanganan MoU Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Rapat Paripurna Penandatanganan MoU Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Agustus 26, 2021 admin 1

DPRD Kabupaten Sleman

 
Copyright © 2021 DPRD KABUPATEN SLEMAN. All rights reserved. Tema: ColorNews oleh ThemeGrill. Dipersembahkan oleh WordPress.