Lompat ke konten

Minggu, Oktober 24, 2021

DPRD KABUPATEN SLEMAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511 telp/fak 0274 868413

email : setwan@slemankab.go.id / slemandprd@gmail.com

Menu

Profil
Galeri Foto
Program Kerja
Layanan Publik
Produk
Events
Kelengkapan Dewan
Download

×

Berita Baru:

Penyampaian Hasil Akhir dalam Sinkronisasi Jawaban Fraksi dengan Pendapat Bupati Terhadap Raperda Inisiatif DPRD
Rapat Konsultasi Rekomendasi Panitia Kerja Tata Tertib DPRD Kabupaten Sleman
Rapat Paripurna Penandatanganan Mou Raperda APBD tahun 2022
Penyampaian Pendapat Bupati atas Penjelasan DPRD terhadap 3 Raperda Bupati Inisiatif DPRD
Penyampaian Jawaban Bupati atas PUF terhadap Raperda tentang APBD TA 2022

Profil

Facebook
Twitter

Profil DPRD Kabupaten Sleman

Profil Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman

Informasi tentang Kabupaten Sleman

DPRD KABUPATEN SLEMAN

DPRD SLEMAN

setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Bupati atas Penjelasan DPRD terhadap 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD yang dilaksanakan di Ruang Paripurna, gedung DPRD Kabupaten Sleman (7/10) yang membahas tentang :
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran, dan;
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam penjelasannya, Bupati menyampaikan bahwa Regulasi yang telah disusun oleh DPRD memiliki satu tujuan utama yaitu dilakukan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sleman yang lebih baik dan sejahtera. Hal ini dapat diketahui dalam serangkaian proses pembahasan dan pencermatan bersama raperda inisiatif antara DPRD dan eksekutif, baik melalui panitia khusus, konsultasi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyempurnakan regulasi dan dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Ketua DPRD juga mengatakan dalam pidato nya bahwa berdasarkan hasil Rapat antara Bapemperda dengan Bagian Hukum pada tanggal 6 Oktober 2021, dan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf c Permendagri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan raperda diluar Propemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya, yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui, bersama alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda, dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah.

Plt. Sekretaris DPRD, Heru Saptono, S.TP.,MM juga telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2022 bahwa Propemperda tahun 2022 ada 15 raperda yang terdiri dari 11 berasal dari Bupati dan 4 raperda Prakarsa DPRD.

setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Bupati atas Penjelasan DPRD terhadap 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD yang dilaksanakan di Ruang Paripurna, gedung DPRD Kabupaten Sleman (7/10) yang membahas tentang :
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran, dan;
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam penjelasannya, Bupati menyampaikan bahwa Regulasi yang telah disusun oleh DPRD memiliki satu tujuan utama yaitu dilakukan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sleman yang lebih baik dan sejahtera. Hal ini dapat diketahui dalam serangkaian proses pembahasan dan pencermatan bersama raperda inisiatif antara DPRD dan eksekutif, baik melalui panitia khusus, konsultasi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyempurnakan regulasi dan dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Ketua DPRD juga mengatakan dalam pidato nya bahwa berdasarkan hasil Rapat antara Bapemperda dengan Bagian Hukum pada tanggal 6 Oktober 2021, dan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf c Permendagri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan raperda diluar Propemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya, yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui, bersama alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda, dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah.

Plt. Sekretaris DPRD, Heru Saptono, S.TP.,MM juga telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2022 bahwa Propemperda tahun 2022 ada 15 raperda yang terdiri dari 11 berasal dari Bupati dan 4 raperda Prakarsa DPRD.

setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Bupati atas Penjelasan DPRD terhadap 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD yang dilaksanakan di Ruang Paripurna, gedung DPRD Kabupaten Sleman (7/10) yang membahas tentang :
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran, dan;
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam penjelasannya, Bupati menyampaikan bahwa Regulasi yang telah disusun oleh DPRD memiliki satu tujuan utama yaitu dilakukan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sleman yang lebih baik dan sejahtera. Hal ini dapat diketahui dalam serangkaian proses pembahasan dan pencermatan bersama raperda inisiatif antara DPRD dan eksekutif, baik melalui panitia khusus, konsultasi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyempurnakan regulasi dan dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Ketua DPRD juga mengatakan dalam pidato nya bahwa berdasarkan hasil Rapat antara Bapemperda dengan Bagian Hukum pada tanggal 6 Oktober 2021, dan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf c Permendagri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan raperda diluar Propemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya, yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui, bersama alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda, dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah.

Plt. Sekretaris DPRD, Heru Saptono, S.TP.,MM juga telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2022 bahwa Propemperda tahun 2022 ada 15 raperda yang terdiri dari 11 berasal dari Bupati dan 4 raperda Prakarsa DPRD.

setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Bupati atas Penjelasan DPRD terhadap 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD yang dilaksanakan di Ruang Paripurna, gedung DPRD Kabupaten Sleman (7/10) yang membahas tentang :
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran, dan;
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam penjelasannya, Bupati menyampaikan bahwa Regulasi yang telah disusun oleh DPRD memiliki satu tujuan utama yaitu dilakukan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sleman yang lebih baik dan sejahtera. Hal ini dapat diketahui dalam serangkaian proses pembahasan dan pencermatan bersama raperda inisiatif antara DPRD dan eksekutif, baik melalui panitia khusus, konsultasi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyempurnakan regulasi dan dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Ketua DPRD juga mengatakan dalam pidato nya bahwa berdasarkan hasil Rapat antara Bapemperda dengan Bagian Hukum pada tanggal 6 Oktober 2021, dan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf c Permendagri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan raperda diluar Propemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya, yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui, bersama alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda, dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah.

Plt. Sekretaris DPRD, Heru Saptono, S.TP.,MM juga telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2022 bahwa Propemperda tahun 2022 ada 15 raperda yang terdiri dari 11 berasal dari Bupati dan 4 raperda Prakarsa DPRD.

setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Bupati atas Penjelasan DPRD terhadap 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD yang dilaksanakan di Ruang Paripurna, gedung DPRD Kabupaten Sleman (7/10) yang membahas tentang :
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran, dan;
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam penjelasannya, Bupati menyampaikan bahwa Regulasi yang telah disusun oleh DPRD memiliki satu tujuan utama yaitu dilakukan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sleman yang lebih baik dan sejahtera. Hal ini dapat diketahui dalam serangkaian proses pembahasan dan pencermatan bersama raperda inisiatif antara DPRD dan eksekutif, baik melalui panitia khusus, konsultasi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyempurnakan regulasi dan dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Ketua DPRD juga mengatakan dalam pidato nya bahwa berdasarkan hasil Rapat antara Bapemperda dengan Bagian Hukum pada tanggal 6 Oktober 2021, dan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf c Permendagri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan raperda diluar Propemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya, yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui, bersama alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda, dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah.

Plt. Sekretaris DPRD, Heru Saptono, S.TP.,MM juga telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2022 bahwa Propemperda tahun 2022 ada 15 raperda yang terdiri dari 11 berasal dari Bupati dan 4 raperda Prakarsa DPRD.

setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Bupati atas Penjelasan DPRD terhadap 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD yang dilaksanakan di Ruang Paripurna, gedung DPRD Kabupaten Sleman (7/10) yang membahas tentang :
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran, dan;
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam penjelasannya, Bupati menyampaikan bahwa Regulasi yang telah disusun oleh DPRD memiliki satu tujuan utama yaitu dilakukan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sleman yang lebih baik dan sejahtera. Hal ini dapat diketahui dalam serangkaian proses pembahasan dan pencermatan bersama raperda inisiatif antara DPRD dan eksekutif, baik melalui panitia khusus, konsultasi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyempurnakan regulasi dan dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Ketua DPRD juga mengatakan dalam pidato nya bahwa berdasarkan hasil Rapat antara Bapemperda dengan Bagian Hukum pada tanggal 6 Oktober 2021, dan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf c Permendagri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan raperda diluar Propemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya, yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui, bersama alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda, dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah.

Plt. Sekretaris DPRD, Heru Saptono, S.TP.,MM juga telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2022 bahwa Propemperda tahun 2022 ada 15 raperda yang terdiri dari 11 berasal dari Bupati dan 4 raperda Prakarsa DPRD.

setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Bupati atas Penjelasan DPRD terhadap 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD yang dilaksanakan di Ruang Paripurna, gedung DPRD Kabupaten Sleman (7/10) yang membahas tentang :
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran, dan;
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam penjelasannya, Bupati menyampaikan bahwa Regulasi yang telah disusun oleh DPRD memiliki satu tujuan utama yaitu dilakukan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sleman yang lebih baik dan sejahtera. Hal ini dapat diketahui dalam serangkaian proses pembahasan dan pencermatan bersama raperda inisiatif antara DPRD dan eksekutif, baik melalui panitia khusus, konsultasi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyempurnakan regulasi dan dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Ketua DPRD juga mengatakan dalam pidato nya bahwa berdasarkan hasil Rapat antara Bapemperda dengan Bagian Hukum pada tanggal 6 Oktober 2021, dan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf c Permendagri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan raperda diluar Propemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya, yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui, bersama alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda, dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah.

Plt. Sekretaris DPRD, Heru Saptono, S.TP.,MM juga telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2022 bahwa Propemperda tahun 2022 ada 15 raperda yang terdiri dari 11 berasal dari Bupati dan 4 raperda Prakarsa DPRD.

dprdsleman

•

setdprd.slemankab.go.id – Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Bupati atas Penjelasan DPRD terhadap 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD yang dilaksanakan di Ruang Paripurna, gedung DPRD Kabupaten Sleman (7/10) yang membahas tentang :
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran, dan;
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam penjelasannya, Bupati menyampaikan bahwa Regulasi yang telah disusun oleh DPRD memiliki satu tujuan utama yaitu dilakukan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sleman yang lebih baik dan sejahtera. Hal ini dapat diketahui dalam serangkaian proses pembahasan dan pencermatan bersama raperda inisiatif antara DPRD dan eksekutif, baik melalui panitia khusus, konsultasi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyempurnakan regulasi dan dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Ketua DPRD juga mengatakan dalam pidato nya bahwa berdasarkan hasil Rapat antara Bapemperda dengan Bagian Hukum pada tanggal 6 Oktober 2021, dan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf c Permendagri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan raperda diluar Propemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya, yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui, bersama alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda, dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah.

Plt. Sekretaris DPRD, Heru Saptono, S.TP.,MM juga telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2022 bahwa Propemperda tahun 2022 ada 15 raperda yang terdiri dari 11 berasal dari Bupati dan 4 raperda Prakarsa DPRD.

2 minggu lalu

View on Instagram |

1/9

setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman menggelar Rapat Paripurna DPRD ke-4 Masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 Propemperda 2022 Penyampaian Jawaban Bupati atas PUF terhadap Raperda tetang APBD TA 2022 di ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Sleman (7/10). Rapat Paripurna dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, OPD terkait serta kurang lebih 35 Anggota DPRD Sleman secara tatap muka.

Sesuai Pasal 9 ayat (3) huruf a.3, dan sebelum Bupati menyampaikan Jawabannya atas Pandangan Umum yang dimaksud, fraksi-fraksi telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 (1/10)

Dalam jawabannya Bupati Sleman, Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo menyampaikan bahwa Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama. Oleh karena itu perlu diupayakan antisipasi dan pemikiran tentang kemungkinan timbulnya persoalan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan sesuai kebutuhan. “Kami berharap agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah” pungkasnya.

Selanjutnya, Ketua DPRD sebagai pimpinan Rapat Paripurna mempersilahkan fraksi-fraksi untuk mencermati Jawaban Bupati tersebut, dan apabila masih ada hal-hal yang masih diperlukan penjelasan, agar disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Eksekutif dalam acara sinkronisasi, yang akan dilaksanakan setelah rapat paripurna ditutup.

setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman menggelar Rapat Paripurna DPRD ke-4 Masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 Propemperda 2022 Penyampaian Jawaban Bupati atas PUF terhadap Raperda tetang APBD TA 2022 di ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Sleman (7/10). Rapat Paripurna dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, OPD terkait serta kurang lebih 35 Anggota DPRD Sleman secara tatap muka.

Sesuai Pasal 9 ayat (3) huruf a.3, dan sebelum Bupati menyampaikan Jawabannya atas Pandangan Umum yang dimaksud, fraksi-fraksi telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 (1/10)

Dalam jawabannya Bupati Sleman, Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo menyampaikan bahwa Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama. Oleh karena itu perlu diupayakan antisipasi dan pemikiran tentang kemungkinan timbulnya persoalan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan sesuai kebutuhan. “Kami berharap agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah” pungkasnya.

Selanjutnya, Ketua DPRD sebagai pimpinan Rapat Paripurna mempersilahkan fraksi-fraksi untuk mencermati Jawaban Bupati tersebut, dan apabila masih ada hal-hal yang masih diperlukan penjelasan, agar disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Eksekutif dalam acara sinkronisasi, yang akan dilaksanakan setelah rapat paripurna ditutup.

setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman menggelar Rapat Paripurna DPRD ke-4 Masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 Propemperda 2022 Penyampaian Jawaban Bupati atas PUF terhadap Raperda tetang APBD TA 2022 di ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Sleman (7/10). Rapat Paripurna dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, OPD terkait serta kurang lebih 35 Anggota DPRD Sleman secara tatap muka.

Sesuai Pasal 9 ayat (3) huruf a.3, dan sebelum Bupati menyampaikan Jawabannya atas Pandangan Umum yang dimaksud, fraksi-fraksi telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 (1/10)

Dalam jawabannya Bupati Sleman, Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo menyampaikan bahwa Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama. Oleh karena itu perlu diupayakan antisipasi dan pemikiran tentang kemungkinan timbulnya persoalan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan sesuai kebutuhan. “Kami berharap agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah” pungkasnya.

Selanjutnya, Ketua DPRD sebagai pimpinan Rapat Paripurna mempersilahkan fraksi-fraksi untuk mencermati Jawaban Bupati tersebut, dan apabila masih ada hal-hal yang masih diperlukan penjelasan, agar disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Eksekutif dalam acara sinkronisasi, yang akan dilaksanakan setelah rapat paripurna ditutup.

setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman menggelar Rapat Paripurna DPRD ke-4 Masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 Propemperda 2022 Penyampaian Jawaban Bupati atas PUF terhadap Raperda tetang APBD TA 2022 di ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Sleman (7/10). Rapat Paripurna dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, OPD terkait serta kurang lebih 35 Anggota DPRD Sleman secara tatap muka.

Sesuai Pasal 9 ayat (3) huruf a.3, dan sebelum Bupati menyampaikan Jawabannya atas Pandangan Umum yang dimaksud, fraksi-fraksi telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 (1/10)

Dalam jawabannya Bupati Sleman, Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo menyampaikan bahwa Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama. Oleh karena itu perlu diupayakan antisipasi dan pemikiran tentang kemungkinan timbulnya persoalan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan sesuai kebutuhan. “Kami berharap agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah” pungkasnya.

Selanjutnya, Ketua DPRD sebagai pimpinan Rapat Paripurna mempersilahkan fraksi-fraksi untuk mencermati Jawaban Bupati tersebut, dan apabila masih ada hal-hal yang masih diperlukan penjelasan, agar disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Eksekutif dalam acara sinkronisasi, yang akan dilaksanakan setelah rapat paripurna ditutup.

setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman menggelar Rapat Paripurna DPRD ke-4 Masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 Propemperda 2022 Penyampaian Jawaban Bupati atas PUF terhadap Raperda tetang APBD TA 2022 di ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Sleman (7/10). Rapat Paripurna dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, OPD terkait serta kurang lebih 35 Anggota DPRD Sleman secara tatap muka.

Sesuai Pasal 9 ayat (3) huruf a.3, dan sebelum Bupati menyampaikan Jawabannya atas Pandangan Umum yang dimaksud, fraksi-fraksi telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 (1/10)

Dalam jawabannya Bupati Sleman, Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo menyampaikan bahwa Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama. Oleh karena itu perlu diupayakan antisipasi dan pemikiran tentang kemungkinan timbulnya persoalan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan sesuai kebutuhan. “Kami berharap agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah” pungkasnya.

Selanjutnya, Ketua DPRD sebagai pimpinan Rapat Paripurna mempersilahkan fraksi-fraksi untuk mencermati Jawaban Bupati tersebut, dan apabila masih ada hal-hal yang masih diperlukan penjelasan, agar disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Eksekutif dalam acara sinkronisasi, yang akan dilaksanakan setelah rapat paripurna ditutup.

setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman menggelar Rapat Paripurna DPRD ke-4 Masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 Propemperda 2022 Penyampaian Jawaban Bupati atas PUF terhadap Raperda tetang APBD TA 2022 di ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Sleman (7/10). Rapat Paripurna dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, OPD terkait serta kurang lebih 35 Anggota DPRD Sleman secara tatap muka.

Sesuai Pasal 9 ayat (3) huruf a.3, dan sebelum Bupati menyampaikan Jawabannya atas Pandangan Umum yang dimaksud, fraksi-fraksi telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 (1/10)

Dalam jawabannya Bupati Sleman, Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo menyampaikan bahwa Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama. Oleh karena itu perlu diupayakan antisipasi dan pemikiran tentang kemungkinan timbulnya persoalan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan sesuai kebutuhan. “Kami berharap agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah” pungkasnya.

Selanjutnya, Ketua DPRD sebagai pimpinan Rapat Paripurna mempersilahkan fraksi-fraksi untuk mencermati Jawaban Bupati tersebut, dan apabila masih ada hal-hal yang masih diperlukan penjelasan, agar disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Eksekutif dalam acara sinkronisasi, yang akan dilaksanakan setelah rapat paripurna ditutup.

setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman menggelar Rapat Paripurna DPRD ke-4 Masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 Propemperda 2022 Penyampaian Jawaban Bupati atas PUF terhadap Raperda tetang APBD TA 2022 di ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Sleman (7/10). Rapat Paripurna dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, OPD terkait serta kurang lebih 35 Anggota DPRD Sleman secara tatap muka.

Sesuai Pasal 9 ayat (3) huruf a.3, dan sebelum Bupati menyampaikan Jawabannya atas Pandangan Umum yang dimaksud, fraksi-fraksi telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 (1/10)

Dalam jawabannya Bupati Sleman, Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo menyampaikan bahwa Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama. Oleh karena itu perlu diupayakan antisipasi dan pemikiran tentang kemungkinan timbulnya persoalan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan sesuai kebutuhan. “Kami berharap agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah” pungkasnya.

Selanjutnya, Ketua DPRD sebagai pimpinan Rapat Paripurna mempersilahkan fraksi-fraksi untuk mencermati Jawaban Bupati tersebut, dan apabila masih ada hal-hal yang masih diperlukan penjelasan, agar disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Eksekutif dalam acara sinkronisasi, yang akan dilaksanakan setelah rapat paripurna ditutup.

dprdsleman

•

setdprd.slemankab.go.id – DPRD Kabupaten Sleman menggelar Rapat Paripurna DPRD ke-4 Masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 Propemperda 2022 Penyampaian Jawaban Bupati atas PUF terhadap Raperda tetang APBD TA 2022 di ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Sleman (7/10). Rapat Paripurna dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Bupati, OPD terkait serta kurang lebih 35 Anggota DPRD Sleman secara tatap muka.

Sesuai Pasal 9 ayat (3) huruf a.3, dan sebelum Bupati menyampaikan Jawabannya atas Pandangan Umum yang dimaksud, fraksi-fraksi telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 (1/10)

Dalam jawabannya Bupati Sleman, Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo menyampaikan bahwa Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama. Oleh karena itu perlu diupayakan antisipasi dan pemikiran tentang kemungkinan timbulnya persoalan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan sesuai kebutuhan. “Kami berharap agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah” pungkasnya.

Selanjutnya, Ketua DPRD sebagai pimpinan Rapat Paripurna mempersilahkan fraksi-fraksi untuk mencermati Jawaban Bupati tersebut, dan apabila masih ada hal-hal yang masih diperlukan penjelasan, agar disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Eksekutif dalam acara sinkronisasi, yang akan dilaksanakan setelah rapat paripurna ditutup.

2 minggu lalu

View on Instagram |

2/9

Ketua DPRD Pantau Gelar vaksinasi Dosis 2 di Banyurejo
Setelah 1100 dosis vaksin pertama rampung di laksanakan di Kalurahan Banyurejo, kini Vaksinasi dosis ke-2 yang dilaksanakan di Banyurejo juga rampung digelar. Vaksinasi yang di adakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman semakin mendekati angka 100% terealisasi. Hal ini sejalan lurus dengan himbauan Pemerintah Pusat supaya seluruh masyarakat Indonesia mau melakukan Vaksinasi agar covid agar terlindungi dari wabah. Proses vaksinasi juga berjalan dengan tertib dan lancar dikarenakan sudah di planing dari segi kedatangan masyarakat, yaitu dengan mengelompokkan tiap pedusunan, sehingga proses vaksinasi tidak menimbulkan kerumunan yang banyak.
Kegiatan Vaksinasi ini turut di pantau Ketua DPRD Kab. Sleman. Haris Sugiharta, SIP menyaksikan sendiri dari awal hingga akhir pelaksanaan vaksinasi di Kalurahan Banyurejo. Pihaknya berterimakasih atas antusias warga masyarakat Banyurejo yang sadar untuk melakukan Vaksinasi. Vaksinasi sendiri sangat penting bagi meningkatkan daya imun, selain menambah daya imun vaksinasi juga dapat melindungi diri sendiri, lingkungan dan keluarga. Pihaknya juga menambahkan semoga dengan adanya vaksinasi ini pandemi segera berakhir dan jangan lupa tetap selalu patuh dengan protokol kesehatan meskipun sudah melakukan vaksinasi.

Ketua DPRD Pantau Gelar vaksinasi Dosis 2 di Banyurejo
Setelah 1100 dosis vaksin pertama rampung di laksanakan di Kalurahan Banyurejo, kini Vaksinasi dosis ke-2 yang dilaksanakan di Banyurejo juga rampung digelar. Vaksinasi yang di adakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman semakin mendekati angka 100% terealisasi. Hal ini sejalan lurus dengan himbauan Pemerintah Pusat supaya seluruh masyarakat Indonesia mau melakukan Vaksinasi agar covid agar terlindungi dari wabah. Proses vaksinasi juga berjalan dengan tertib dan lancar dikarenakan sudah di planing dari segi kedatangan masyarakat, yaitu dengan mengelompokkan tiap pedusunan, sehingga proses vaksinasi tidak menimbulkan kerumunan yang banyak.
Kegiatan Vaksinasi ini turut di pantau Ketua DPRD Kab. Sleman. Haris Sugiharta, SIP menyaksikan sendiri dari awal hingga akhir pelaksanaan vaksinasi di Kalurahan Banyurejo. Pihaknya berterimakasih atas antusias warga masyarakat Banyurejo yang sadar untuk melakukan Vaksinasi. Vaksinasi sendiri sangat penting bagi meningkatkan daya imun, selain menambah daya imun vaksinasi juga dapat melindungi diri sendiri, lingkungan dan keluarga. Pihaknya juga menambahkan semoga dengan adanya vaksinasi ini pandemi segera berakhir dan jangan lupa tetap selalu patuh dengan protokol kesehatan meskipun sudah melakukan vaksinasi.

Ketua DPRD Pantau Gelar vaksinasi Dosis 2 di Banyurejo
Setelah 1100 dosis vaksin pertama rampung di laksanakan di Kalurahan Banyurejo, kini Vaksinasi dosis ke-2 yang dilaksanakan di Banyurejo juga rampung digelar. Vaksinasi yang di adakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman semakin mendekati angka 100% terealisasi. Hal ini sejalan lurus dengan himbauan Pemerintah Pusat supaya seluruh masyarakat Indonesia mau melakukan Vaksinasi agar covid agar terlindungi dari wabah. Proses vaksinasi juga berjalan dengan tertib dan lancar dikarenakan sudah di planing dari segi kedatangan masyarakat, yaitu dengan mengelompokkan tiap pedusunan, sehingga proses vaksinasi tidak menimbulkan kerumunan yang banyak.
Kegiatan Vaksinasi ini turut di pantau Ketua DPRD Kab. Sleman. Haris Sugiharta, SIP menyaksikan sendiri dari awal hingga akhir pelaksanaan vaksinasi di Kalurahan Banyurejo. Pihaknya berterimakasih atas antusias warga masyarakat Banyurejo yang sadar untuk melakukan Vaksinasi. Vaksinasi sendiri sangat penting bagi meningkatkan daya imun, selain menambah daya imun vaksinasi juga dapat melindungi diri sendiri, lingkungan dan keluarga. Pihaknya juga menambahkan semoga dengan adanya vaksinasi ini pandemi segera berakhir dan jangan lupa tetap selalu patuh dengan protokol kesehatan meskipun sudah melakukan vaksinasi.

Ketua DPRD Pantau Gelar vaksinasi Dosis 2 di Banyurejo
Setelah 1100 dosis vaksin pertama rampung di laksanakan di Kalurahan Banyurejo, kini Vaksinasi dosis ke-2 yang dilaksanakan di Banyurejo juga rampung digelar. Vaksinasi yang di adakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman semakin mendekati angka 100% terealisasi. Hal ini sejalan lurus dengan himbauan Pemerintah Pusat supaya seluruh masyarakat Indonesia mau melakukan Vaksinasi agar covid agar terlindungi dari wabah. Proses vaksinasi juga berjalan dengan tertib dan lancar dikarenakan sudah di planing dari segi kedatangan masyarakat, yaitu dengan mengelompokkan tiap pedusunan, sehingga proses vaksinasi tidak menimbulkan kerumunan yang banyak.
Kegiatan Vaksinasi ini turut di pantau Ketua DPRD Kab. Sleman. Haris Sugiharta, SIP menyaksikan sendiri dari awal hingga akhir pelaksanaan vaksinasi di Kalurahan Banyurejo. Pihaknya berterimakasih atas antusias warga masyarakat Banyurejo yang sadar untuk melakukan Vaksinasi. Vaksinasi sendiri sangat penting bagi meningkatkan daya imun, selain menambah daya imun vaksinasi juga dapat melindungi diri sendiri, lingkungan dan keluarga. Pihaknya juga menambahkan semoga dengan adanya vaksinasi ini pandemi segera berakhir dan jangan lupa tetap selalu patuh dengan protokol kesehatan meskipun sudah melakukan vaksinasi.

Ketua DPRD Pantau Gelar vaksinasi Dosis 2 di Banyurejo
Setelah 1100 dosis vaksin pertama rampung di laksanakan di Kalurahan Banyurejo, kini Vaksinasi dosis ke-2 yang dilaksanakan di Banyurejo juga rampung digelar. Vaksinasi yang di adakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman semakin mendekati angka 100% terealisasi. Hal ini sejalan lurus dengan himbauan Pemerintah Pusat supaya seluruh masyarakat Indonesia mau melakukan Vaksinasi agar covid agar terlindungi dari wabah. Proses vaksinasi juga berjalan dengan tertib dan lancar dikarenakan sudah di planing dari segi kedatangan masyarakat, yaitu dengan mengelompokkan tiap pedusunan, sehingga proses vaksinasi tidak menimbulkan kerumunan yang banyak.
Kegiatan Vaksinasi ini turut di pantau Ketua DPRD Kab. Sleman. Haris Sugiharta, SIP menyaksikan sendiri dari awal hingga akhir pelaksanaan vaksinasi di Kalurahan Banyurejo. Pihaknya berterimakasih atas antusias warga masyarakat Banyurejo yang sadar untuk melakukan Vaksinasi. Vaksinasi sendiri sangat penting bagi meningkatkan daya imun, selain menambah daya imun vaksinasi juga dapat melindungi diri sendiri, lingkungan dan keluarga. Pihaknya juga menambahkan semoga dengan adanya vaksinasi ini pandemi segera berakhir dan jangan lupa tetap selalu patuh dengan protokol kesehatan meskipun sudah melakukan vaksinasi.

dprdsleman

•

Ketua DPRD Pantau Gelar vaksinasi Dosis 2 di Banyurejo
Setelah 1100 dosis vaksin pertama rampung di laksanakan di Kalurahan Banyurejo, kini Vaksinasi dosis ke-2 yang dilaksanakan di Banyurejo juga rampung digelar. Vaksinasi yang di adakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman semakin mendekati angka 100% terealisasi. Hal ini sejalan lurus dengan himbauan Pemerintah Pusat supaya seluruh masyarakat Indonesia mau melakukan Vaksinasi agar covid agar terlindungi dari wabah. Proses vaksinasi juga berjalan dengan tertib dan lancar dikarenakan sudah di planing dari segi kedatangan masyarakat, yaitu dengan mengelompokkan tiap pedusunan, sehingga proses vaksinasi tidak menimbulkan kerumunan yang banyak.
Kegiatan Vaksinasi ini turut di pantau Ketua DPRD Kab. Sleman. Haris Sugiharta, SIP menyaksikan sendiri dari awal hingga akhir pelaksanaan vaksinasi di Kalurahan Banyurejo. Pihaknya berterimakasih atas antusias warga masyarakat Banyurejo yang sadar untuk melakukan Vaksinasi. Vaksinasi sendiri sangat penting bagi meningkatkan daya imun, selain menambah daya imun vaksinasi juga dapat melindungi diri sendiri, lingkungan dan keluarga. Pihaknya juga menambahkan semoga dengan adanya vaksinasi ini pandemi segera berakhir dan jangan lupa tetap selalu patuh dengan protokol kesehatan meskipun sudah melakukan vaksinasi.

2 minggu lalu

View on Instagram |

3/9

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Paksi Katon terus berupaya untuk meningkatkan Kemitraanya baik dengan DPRD, ataupun dengan Pemkab Sleman. FKPM Paksi Katon juga melakukan audiensi di DPRD Kabupaten Sleman diterima lansung oleh Pimpinan DPRD Haris Sugiharta, S.IP., HR Sukaptana, S.H., dan Tri Nugroho, S.E. di ruang rapat lantai III Gedung DPRD Kabupaten Sleman.
Paksi Katon berdiri sejak tahun 2005 silam, merupakan organisasi kemasyarakatan yang sifatnya independen. Kiprah positif yang sudah dilakukan di tengah masyarakat menjadikan banyak warga yang tertarik dan bergabung dengan FKPM Paksi Katon. Anggota FKPM-Paksi Katon digembleng dengan karakter yang berbudaya dan sewaktu-waktu siap menjalankan tugas kemitraan bersama Pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat.
Ketua Faksi Katon Catur Gus Budianto menyampaikan selama ini paksi katon selalu hadir di tengah masyarakat, baik pengamanan event seni-kebudayaan atau masyarakat yang mebutuhkan tenaga pengamanan, bukan hanya itu paksi katon selalu mengawal Kebudayaan Yogyakarta supaya Keistimewaan DIY tetap terangkat dan tidak tergerus oleh budaya asing. “kami berharap Paksi Katon bisa dilibatkan dalam segala acara oleh Pemkab Sleman, karena selama ini kami menilai belum maksimal, kami siap bersinergi untuk mengawal Keistimewaan DIY dan siap satu visi misi di bidang kebudayaan” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut Pimpinan DPRD menyampaikan terimakasih atas pengabdian Paksi Katon yang telah membantu masyarakat, kami menanggapi positif hadirnya FKPM Paksi Katon ke DPRD kabupaten Sleman, kami berharap audiensi ini jangan hanya sekedar perkenalan, tapi bisa terus silaturahmi kami juga berharap kedepan juga bisa mengundang eksekutif. “Tetap pertahankan dan budaya serta kearifan lokal Yogyakarta, hindari terjadinya perselisihan dengan ormas lain. Koordinasi dengan aparat setempat dan selalu patuh hukum yang berlaku”, tambahnya.

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Paksi Katon terus berupaya untuk meningkatkan Kemitraanya baik dengan DPRD, ataupun dengan Pemkab Sleman. FKPM Paksi Katon juga melakukan audiensi di DPRD Kabupaten Sleman diterima lansung oleh Pimpinan DPRD Haris Sugiharta, S.IP., HR Sukaptana, S.H., dan Tri Nugroho, S.E. di ruang rapat lantai III Gedung DPRD Kabupaten Sleman.
Paksi Katon berdiri sejak tahun 2005 silam, merupakan organisasi kemasyarakatan yang sifatnya independen. Kiprah positif yang sudah dilakukan di tengah masyarakat menjadikan banyak warga yang tertarik dan bergabung dengan FKPM Paksi Katon. Anggota FKPM-Paksi Katon digembleng dengan karakter yang berbudaya dan sewaktu-waktu siap menjalankan tugas kemitraan bersama Pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat.
Ketua Faksi Katon Catur Gus Budianto menyampaikan selama ini paksi katon selalu hadir di tengah masyarakat, baik pengamanan event seni-kebudayaan atau masyarakat yang mebutuhkan tenaga pengamanan, bukan hanya itu paksi katon selalu mengawal Kebudayaan Yogyakarta supaya Keistimewaan DIY tetap terangkat dan tidak tergerus oleh budaya asing. “kami berharap Paksi Katon bisa dilibatkan dalam segala acara oleh Pemkab Sleman, karena selama ini kami menilai belum maksimal, kami siap bersinergi untuk mengawal Keistimewaan DIY dan siap satu visi misi di bidang kebudayaan” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut Pimpinan DPRD menyampaikan terimakasih atas pengabdian Paksi Katon yang telah membantu masyarakat, kami menanggapi positif hadirnya FKPM Paksi Katon ke DPRD kabupaten Sleman, kami berharap audiensi ini jangan hanya sekedar perkenalan, tapi bisa terus silaturahmi kami juga berharap kedepan juga bisa mengundang eksekutif. “Tetap pertahankan dan budaya serta kearifan lokal Yogyakarta, hindari terjadinya perselisihan dengan ormas lain. Koordinasi dengan aparat setempat dan selalu patuh hukum yang berlaku”, tambahnya.

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Paksi Katon terus berupaya untuk meningkatkan Kemitraanya baik dengan DPRD, ataupun dengan Pemkab Sleman. FKPM Paksi Katon juga melakukan audiensi di DPRD Kabupaten Sleman diterima lansung oleh Pimpinan DPRD Haris Sugiharta, S.IP., HR Sukaptana, S.H., dan Tri Nugroho, S.E. di ruang rapat lantai III Gedung DPRD Kabupaten Sleman.
Paksi Katon berdiri sejak tahun 2005 silam, merupakan organisasi kemasyarakatan yang sifatnya independen. Kiprah positif yang sudah dilakukan di tengah masyarakat menjadikan banyak warga yang tertarik dan bergabung dengan FKPM Paksi Katon. Anggota FKPM-Paksi Katon digembleng dengan karakter yang berbudaya dan sewaktu-waktu siap menjalankan tugas kemitraan bersama Pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat.
Ketua Faksi Katon Catur Gus Budianto menyampaikan selama ini paksi katon selalu hadir di tengah masyarakat, baik pengamanan event seni-kebudayaan atau masyarakat yang mebutuhkan tenaga pengamanan, bukan hanya itu paksi katon selalu mengawal Kebudayaan Yogyakarta supaya Keistimewaan DIY tetap terangkat dan tidak tergerus oleh budaya asing. “kami berharap Paksi Katon bisa dilibatkan dalam segala acara oleh Pemkab Sleman, karena selama ini kami menilai belum maksimal, kami siap bersinergi untuk mengawal Keistimewaan DIY dan siap satu visi misi di bidang kebudayaan” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut Pimpinan DPRD menyampaikan terimakasih atas pengabdian Paksi Katon yang telah membantu masyarakat, kami menanggapi positif hadirnya FKPM Paksi Katon ke DPRD kabupaten Sleman, kami berharap audiensi ini jangan hanya sekedar perkenalan, tapi bisa terus silaturahmi kami juga berharap kedepan juga bisa mengundang eksekutif. “Tetap pertahankan dan budaya serta kearifan lokal Yogyakarta, hindari terjadinya perselisihan dengan ormas lain. Koordinasi dengan aparat setempat dan selalu patuh hukum yang berlaku”, tambahnya.

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Paksi Katon terus berupaya untuk meningkatkan Kemitraanya baik dengan DPRD, ataupun dengan Pemkab Sleman. FKPM Paksi Katon juga melakukan audiensi di DPRD Kabupaten Sleman diterima lansung oleh Pimpinan DPRD Haris Sugiharta, S.IP., HR Sukaptana, S.H., dan Tri Nugroho, S.E. di ruang rapat lantai III Gedung DPRD Kabupaten Sleman.
Paksi Katon berdiri sejak tahun 2005 silam, merupakan organisasi kemasyarakatan yang sifatnya independen. Kiprah positif yang sudah dilakukan di tengah masyarakat menjadikan banyak warga yang tertarik dan bergabung dengan FKPM Paksi Katon. Anggota FKPM-Paksi Katon digembleng dengan karakter yang berbudaya dan sewaktu-waktu siap menjalankan tugas kemitraan bersama Pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat.
Ketua Faksi Katon Catur Gus Budianto menyampaikan selama ini paksi katon selalu hadir di tengah masyarakat, baik pengamanan event seni-kebudayaan atau masyarakat yang mebutuhkan tenaga pengamanan, bukan hanya itu paksi katon selalu mengawal Kebudayaan Yogyakarta supaya Keistimewaan DIY tetap terangkat dan tidak tergerus oleh budaya asing. “kami berharap Paksi Katon bisa dilibatkan dalam segala acara oleh Pemkab Sleman, karena selama ini kami menilai belum maksimal, kami siap bersinergi untuk mengawal Keistimewaan DIY dan siap satu visi misi di bidang kebudayaan” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut Pimpinan DPRD menyampaikan terimakasih atas pengabdian Paksi Katon yang telah membantu masyarakat, kami menanggapi positif hadirnya FKPM Paksi Katon ke DPRD kabupaten Sleman, kami berharap audiensi ini jangan hanya sekedar perkenalan, tapi bisa terus silaturahmi kami juga berharap kedepan juga bisa mengundang eksekutif. “Tetap pertahankan dan budaya serta kearifan lokal Yogyakarta, hindari terjadinya perselisihan dengan ormas lain. Koordinasi dengan aparat setempat dan selalu patuh hukum yang berlaku”, tambahnya.

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Paksi Katon terus berupaya untuk meningkatkan Kemitraanya baik dengan DPRD, ataupun dengan Pemkab Sleman. FKPM Paksi Katon juga melakukan audiensi di DPRD Kabupaten Sleman diterima lansung oleh Pimpinan DPRD Haris Sugiharta, S.IP., HR Sukaptana, S.H., dan Tri Nugroho, S.E. di ruang rapat lantai III Gedung DPRD Kabupaten Sleman.
Paksi Katon berdiri sejak tahun 2005 silam, merupakan organisasi kemasyarakatan yang sifatnya independen. Kiprah positif yang sudah dilakukan di tengah masyarakat menjadikan banyak warga yang tertarik dan bergabung dengan FKPM Paksi Katon. Anggota FKPM-Paksi Katon digembleng dengan karakter yang berbudaya dan sewaktu-waktu siap menjalankan tugas kemitraan bersama Pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat.
Ketua Faksi Katon Catur Gus Budianto menyampaikan selama ini paksi katon selalu hadir di tengah masyarakat, baik pengamanan event seni-kebudayaan atau masyarakat yang mebutuhkan tenaga pengamanan, bukan hanya itu paksi katon selalu mengawal Kebudayaan Yogyakarta supaya Keistimewaan DIY tetap terangkat dan tidak tergerus oleh budaya asing. “kami berharap Paksi Katon bisa dilibatkan dalam segala acara oleh Pemkab Sleman, karena selama ini kami menilai belum maksimal, kami siap bersinergi untuk mengawal Keistimewaan DIY dan siap satu visi misi di bidang kebudayaan” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut Pimpinan DPRD menyampaikan terimakasih atas pengabdian Paksi Katon yang telah membantu masyarakat, kami menanggapi positif hadirnya FKPM Paksi Katon ke DPRD kabupaten Sleman, kami berharap audiensi ini jangan hanya sekedar perkenalan, tapi bisa terus silaturahmi kami juga berharap kedepan juga bisa mengundang eksekutif. “Tetap pertahankan dan budaya serta kearifan lokal Yogyakarta, hindari terjadinya perselisihan dengan ormas lain. Koordinasi dengan aparat setempat dan selalu patuh hukum yang berlaku”, tambahnya.

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Paksi Katon terus berupaya untuk meningkatkan Kemitraanya baik dengan DPRD, ataupun dengan Pemkab Sleman. FKPM Paksi Katon juga melakukan audiensi di DPRD Kabupaten Sleman diterima lansung oleh Pimpinan DPRD Haris Sugiharta, S.IP., HR Sukaptana, S.H., dan Tri Nugroho, S.E. di ruang rapat lantai III Gedung DPRD Kabupaten Sleman.
Paksi Katon berdiri sejak tahun 2005 silam, merupakan organisasi kemasyarakatan yang sifatnya independen. Kiprah positif yang sudah dilakukan di tengah masyarakat menjadikan banyak warga yang tertarik dan bergabung dengan FKPM Paksi Katon. Anggota FKPM-Paksi Katon digembleng dengan karakter yang berbudaya dan sewaktu-waktu siap menjalankan tugas kemitraan bersama Pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat.
Ketua Faksi Katon Catur Gus Budianto menyampaikan selama ini paksi katon selalu hadir di tengah masyarakat, baik pengamanan event seni-kebudayaan atau masyarakat yang mebutuhkan tenaga pengamanan, bukan hanya itu paksi katon selalu mengawal Kebudayaan Yogyakarta supaya Keistimewaan DIY tetap terangkat dan tidak tergerus oleh budaya asing. “kami berharap Paksi Katon bisa dilibatkan dalam segala acara oleh Pemkab Sleman, karena selama ini kami menilai belum maksimal, kami siap bersinergi untuk mengawal Keistimewaan DIY dan siap satu visi misi di bidang kebudayaan” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut Pimpinan DPRD menyampaikan terimakasih atas pengabdian Paksi Katon yang telah membantu masyarakat, kami menanggapi positif hadirnya FKPM Paksi Katon ke DPRD kabupaten Sleman, kami berharap audiensi ini jangan hanya sekedar perkenalan, tapi bisa terus silaturahmi kami juga berharap kedepan juga bisa mengundang eksekutif. “Tetap pertahankan dan budaya serta kearifan lokal Yogyakarta, hindari terjadinya perselisihan dengan ormas lain. Koordinasi dengan aparat setempat dan selalu patuh hukum yang berlaku”, tambahnya.

dprdsleman

•

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Paksi Katon terus berupaya untuk meningkatkan Kemitraanya baik dengan DPRD, ataupun dengan Pemkab Sleman. FKPM Paksi Katon juga melakukan audiensi di DPRD Kabupaten Sleman diterima lansung oleh Pimpinan DPRD Haris Sugiharta, S.IP., HR Sukaptana, S.H., dan Tri Nugroho, S.E. di ruang rapat lantai III Gedung DPRD Kabupaten Sleman.
Paksi Katon berdiri sejak tahun 2005 silam, merupakan organisasi kemasyarakatan yang sifatnya independen. Kiprah positif yang sudah dilakukan di tengah masyarakat menjadikan banyak warga yang tertarik dan bergabung dengan FKPM Paksi Katon. Anggota FKPM-Paksi Katon digembleng dengan karakter yang berbudaya dan sewaktu-waktu siap menjalankan tugas kemitraan bersama Pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat.
Ketua Faksi Katon Catur Gus Budianto menyampaikan selama ini paksi katon selalu hadir di tengah masyarakat, baik pengamanan event seni-kebudayaan atau masyarakat yang mebutuhkan tenaga pengamanan, bukan hanya itu paksi katon selalu mengawal Kebudayaan Yogyakarta supaya Keistimewaan DIY tetap terangkat dan tidak tergerus oleh budaya asing. “kami berharap Paksi Katon bisa dilibatkan dalam segala acara oleh Pemkab Sleman, karena selama ini kami menilai belum maksimal, kami siap bersinergi untuk mengawal Keistimewaan DIY dan siap satu visi misi di bidang kebudayaan” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut Pimpinan DPRD menyampaikan terimakasih atas pengabdian Paksi Katon yang telah membantu masyarakat, kami menanggapi positif hadirnya FKPM Paksi Katon ke DPRD kabupaten Sleman, kami berharap audiensi ini jangan hanya sekedar perkenalan, tapi bisa terus silaturahmi kami juga berharap kedepan juga bisa mengundang eksekutif. “Tetap pertahankan dan budaya serta kearifan lokal Yogyakarta, hindari terjadinya perselisihan dengan ormas lain. Koordinasi dengan aparat setempat dan selalu patuh hukum yang berlaku”, tambahnya.

2 minggu lalu

View on Instagram |

4/9

setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021).

Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

@banksleman
@trinugroho.se

setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021).

Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

@banksleman
@trinugroho.se

setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021).

Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

@banksleman
@trinugroho.se

setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021).

Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

@banksleman
@trinugroho.se

setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021).

Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

@banksleman
@trinugroho.se

setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021).

Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

@banksleman
@trinugroho.se

setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021).

Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

@banksleman
@trinugroho.se

setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021).

Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

@banksleman
@trinugroho.se

setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021).

Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

@banksleman
@trinugroho.se

setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021).

Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

@banksleman
@trinugroho.se

dprdsleman

•

setdprd.slemankab.go.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Tri Nugroho, S.E. menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan kegiatan Perkreditan pada BUKP dan BPR Wilayah Provinsi DIY oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (14/9). Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Dirut Perumda BPR Bank Jogja, Dirut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) Muhammad Sigit, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Dirut PT BPR Bank Bantul (Perseroda), Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Dirut Perumda BPR Bank Kulon Progo, Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Dirut PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda). Acara dimulai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima, dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan Perkreditan pada PT BPR Bank Sleman (perseroda) tahun buku 2020-2021 semester 1 (sd Agustus 2021).

Dalam sambutannya Jariyatna Kepala BPK RI Kantor perwakilan DIY menyampaikan kondisi perekonomian di masa pandemi covid-19 debitur berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kegiatan perkreditan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai organisasi yang memiliki core bussiness dalam penyaluran kredit. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat/debitur untuk membayar kewajiban perkreditannya kepada Bank Sleman. Jariyatna juga menyampaikan beberapa kriteria Pemeriksaan, Upaya dan capaian, temuan dan simpulan pemeriksaan serta Rekomendasi BPK kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Selanjutnya, Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan Pidato nya terkait Laporan Hasil pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting, hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat m…..selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

@banksleman
@trinugroho.se

1 bulan lalu

View on Instagram |

5/9

setdprd.slemankab.go.id – Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) KONI Kabupaten Sleman dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, S.E. dan Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. serta dihadiri Ketua KONI DIY, Prof. Djoko Pekik Irianto. Musyawarah olahraga diselenggarakan di Hotel Prima SR dan diikuti oleh para pengurus cabang olahraga (Cabor) se Kabupaten Sleman dengan tema “Disiplin dan Tertib Organisasi Menuju Puncak Tertinggi”.

Dalam pidato pembukaan Musorkab KONI Sleman, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, SE mengharapkan melalui Musorkab ini dapat memilih kepengurusan baru yang solid sehingga mampu memajukan kegiatan olahraga di Kabupaten Sleman supaya semakin bergairah. “ Dengan adanya Musorkab ini, kita berharap dapat meningkatkan atlet – atlet kita di Kabupaten Sleman ini supaya bersaing dengan daerah lain.

Terkait dengan perbaikan stadion Tridadi Sleman yang rencananya akan direnovasi sebagai sarana untuk olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman akan mengalokasikan dana untuk kegiatan olahraga supaya berprestasi, “ Kata Danang Maharsa, SE saat menyampaikan pidatonya dalam pembukaan Musorkab KONI Sleman Tahun 2021, Sabtu (11/9/2021).

Lanjutnya, beliau berharap ke depan KONI Sleman dalam membentuk kepengurusan dapat mengakomodir orang-orang yang benar-benar paham dengan olahraga. “Kepengurusan KONI Kabupaten Sleman ke depan tidak perlu terlalu gemuk. Lebih baik pengurus KONI Sleman sedikit tapi betul-betul merupakan personil pilihan yang mengerti dan peduli terhadap kemajuan olahraga,” tambanhnya.

Plt. Ketua Umum KONI Sleman Hadiwijoyo menyatakan bahwa tujuan diselenggarakan acara ini bukan hanya memilih ketua dan memilih dua orang formatur untuk mendampingi Ketua Umum terpilih guna penyusunan kabinet kepengurusan (Masa Bhakti 2021-2025)”, tambahnya.

Ketua KONI DIY Prof Djoko Pekik Irianto mengingatkan ada dua tugas besar dalam pembinaan prestasi KONI Kabupaten Sleman, yakni menyiapkan PON 2024 bersama KONI DIY dan mempersiapkan PORDA 2022.

(justicia) 2021

setdprd.slemankab.go.id – Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) KONI Kabupaten Sleman dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, S.E. dan Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. serta dihadiri Ketua KONI DIY, Prof. Djoko Pekik Irianto. Musyawarah olahraga diselenggarakan di Hotel Prima SR dan diikuti oleh para pengurus cabang olahraga (Cabor) se Kabupaten Sleman dengan tema “Disiplin dan Tertib Organisasi Menuju Puncak Tertinggi”.

Dalam pidato pembukaan Musorkab KONI Sleman, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, SE mengharapkan melalui Musorkab ini dapat memilih kepengurusan baru yang solid sehingga mampu memajukan kegiatan olahraga di Kabupaten Sleman supaya semakin bergairah. “ Dengan adanya Musorkab ini, kita berharap dapat meningkatkan atlet – atlet kita di Kabupaten Sleman ini supaya bersaing dengan daerah lain.

Terkait dengan perbaikan stadion Tridadi Sleman yang rencananya akan direnovasi sebagai sarana untuk olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman akan mengalokasikan dana untuk kegiatan olahraga supaya berprestasi, “ Kata Danang Maharsa, SE saat menyampaikan pidatonya dalam pembukaan Musorkab KONI Sleman Tahun 2021, Sabtu (11/9/2021).

Lanjutnya, beliau berharap ke depan KONI Sleman dalam membentuk kepengurusan dapat mengakomodir orang-orang yang benar-benar paham dengan olahraga. “Kepengurusan KONI Kabupaten Sleman ke depan tidak perlu terlalu gemuk. Lebih baik pengurus KONI Sleman sedikit tapi betul-betul merupakan personil pilihan yang mengerti dan peduli terhadap kemajuan olahraga,” tambanhnya.

Plt. Ketua Umum KONI Sleman Hadiwijoyo menyatakan bahwa tujuan diselenggarakan acara ini bukan hanya memilih ketua dan memilih dua orang formatur untuk mendampingi Ketua Umum terpilih guna penyusunan kabinet kepengurusan (Masa Bhakti 2021-2025)”, tambahnya.

Ketua KONI DIY Prof Djoko Pekik Irianto mengingatkan ada dua tugas besar dalam pembinaan prestasi KONI Kabupaten Sleman, yakni menyiapkan PON 2024 bersama KONI DIY dan mempersiapkan PORDA 2022.

(justicia) 2021

setdprd.slemankab.go.id – Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) KONI Kabupaten Sleman dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, S.E. dan Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. serta dihadiri Ketua KONI DIY, Prof. Djoko Pekik Irianto. Musyawarah olahraga diselenggarakan di Hotel Prima SR dan diikuti oleh para pengurus cabang olahraga (Cabor) se Kabupaten Sleman dengan tema “Disiplin dan Tertib Organisasi Menuju Puncak Tertinggi”.

Dalam pidato pembukaan Musorkab KONI Sleman, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, SE mengharapkan melalui Musorkab ini dapat memilih kepengurusan baru yang solid sehingga mampu memajukan kegiatan olahraga di Kabupaten Sleman supaya semakin bergairah. “ Dengan adanya Musorkab ini, kita berharap dapat meningkatkan atlet – atlet kita di Kabupaten Sleman ini supaya bersaing dengan daerah lain.

Terkait dengan perbaikan stadion Tridadi Sleman yang rencananya akan direnovasi sebagai sarana untuk olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman akan mengalokasikan dana untuk kegiatan olahraga supaya berprestasi, “ Kata Danang Maharsa, SE saat menyampaikan pidatonya dalam pembukaan Musorkab KONI Sleman Tahun 2021, Sabtu (11/9/2021).

Lanjutnya, beliau berharap ke depan KONI Sleman dalam membentuk kepengurusan dapat mengakomodir orang-orang yang benar-benar paham dengan olahraga. “Kepengurusan KONI Kabupaten Sleman ke depan tidak perlu terlalu gemuk. Lebih baik pengurus KONI Sleman sedikit tapi betul-betul merupakan personil pilihan yang mengerti dan peduli terhadap kemajuan olahraga,” tambanhnya.

Plt. Ketua Umum KONI Sleman Hadiwijoyo menyatakan bahwa tujuan diselenggarakan acara ini bukan hanya memilih ketua dan memilih dua orang formatur untuk mendampingi Ketua Umum terpilih guna penyusunan kabinet kepengurusan (Masa Bhakti 2021-2025)”, tambahnya.

Ketua KONI DIY Prof Djoko Pekik Irianto mengingatkan ada dua tugas besar dalam pembinaan prestasi KONI Kabupaten Sleman, yakni menyiapkan PON 2024 bersama KONI DIY dan mempersiapkan PORDA 2022.

(justicia) 2021

setdprd.slemankab.go.id – Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) KONI Kabupaten Sleman dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, S.E. dan Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. serta dihadiri Ketua KONI DIY, Prof. Djoko Pekik Irianto. Musyawarah olahraga diselenggarakan di Hotel Prima SR dan diikuti oleh para pengurus cabang olahraga (Cabor) se Kabupaten Sleman dengan tema “Disiplin dan Tertib Organisasi Menuju Puncak Tertinggi”.

Dalam pidato pembukaan Musorkab KONI Sleman, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, SE mengharapkan melalui Musorkab ini dapat memilih kepengurusan baru yang solid sehingga mampu memajukan kegiatan olahraga di Kabupaten Sleman supaya semakin bergairah. “ Dengan adanya Musorkab ini, kita berharap dapat meningkatkan atlet – atlet kita di Kabupaten Sleman ini supaya bersaing dengan daerah lain.

Terkait dengan perbaikan stadion Tridadi Sleman yang rencananya akan direnovasi sebagai sarana untuk olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman akan mengalokasikan dana untuk kegiatan olahraga supaya berprestasi, “ Kata Danang Maharsa, SE saat menyampaikan pidatonya dalam pembukaan Musorkab KONI Sleman Tahun 2021, Sabtu (11/9/2021).

Lanjutnya, beliau berharap ke depan KONI Sleman dalam membentuk kepengurusan dapat mengakomodir orang-orang yang benar-benar paham dengan olahraga. “Kepengurusan KONI Kabupaten Sleman ke depan tidak perlu terlalu gemuk. Lebih baik pengurus KONI Sleman sedikit tapi betul-betul merupakan personil pilihan yang mengerti dan peduli terhadap kemajuan olahraga,” tambanhnya.

Plt. Ketua Umum KONI Sleman Hadiwijoyo menyatakan bahwa tujuan diselenggarakan acara ini bukan hanya memilih ketua dan memilih dua orang formatur untuk mendampingi Ketua Umum terpilih guna penyusunan kabinet kepengurusan (Masa Bhakti 2021-2025)”, tambahnya.

Ketua KONI DIY Prof Djoko Pekik Irianto mengingatkan ada dua tugas besar dalam pembinaan prestasi KONI Kabupaten Sleman, yakni menyiapkan PON 2024 bersama KONI DIY dan mempersiapkan PORDA 2022.

(justicia) 2021

dprdsleman

•

setdprd.slemankab.go.id – Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) KONI Kabupaten Sleman dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, S.E. dan Ketua DPRD Haris Sugiharta, S.IP. serta dihadiri Ketua KONI DIY, Prof. Djoko Pekik Irianto. Musyawarah olahraga diselenggarakan di Hotel Prima SR dan diikuti oleh para pengurus cabang olahraga (Cabor) se Kabupaten Sleman dengan tema “Disiplin dan Tertib Organisasi Menuju Puncak Tertinggi”.

Dalam pidato pembukaan Musorkab KONI Sleman, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, SE mengharapkan melalui Musorkab ini dapat memilih kepengurusan baru yang solid sehingga mampu memajukan kegiatan olahraga di Kabupaten Sleman supaya semakin bergairah. “ Dengan adanya Musorkab ini, kita berharap dapat meningkatkan atlet – atlet kita di Kabupaten Sleman ini supaya bersaing dengan daerah lain.

Terkait dengan perbaikan stadion Tridadi Sleman yang rencananya akan direnovasi sebagai sarana untuk olahraga, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman akan mengalokasikan dana untuk kegiatan olahraga supaya berprestasi, “ Kata Danang Maharsa, SE saat menyampaikan pidatonya dalam pembukaan Musorkab KONI Sleman Tahun 2021, Sabtu (11/9/2021).

Lanjutnya, beliau berharap ke depan KONI Sleman dalam membentuk kepengurusan dapat mengakomodir orang-orang yang benar-benar paham dengan olahraga. “Kepengurusan KONI Kabupaten Sleman ke depan tidak perlu terlalu gemuk. Lebih baik pengurus KONI Sleman sedikit tapi betul-betul merupakan personil pilihan yang mengerti dan peduli terhadap kemajuan olahraga,” tambanhnya.

Plt. Ketua Umum KONI Sleman Hadiwijoyo menyatakan bahwa tujuan diselenggarakan acara ini bukan hanya memilih ketua dan memilih dua orang formatur untuk mendampingi Ketua Umum terpilih guna penyusunan kabinet kepengurusan (Masa Bhakti 2021-2025)”, tambahnya.

Ketua KONI DIY Prof Djoko Pekik Irianto mengingatkan ada dua tugas besar dalam pembinaan prestasi KONI Kabupaten Sleman, yakni menyiapkan PON 2024 bersama KONI DIY dan mempersiapkan PORDA 2022.

(justicia) 2021

1 bulan lalu

View on Instagram |

6/9

*Ir. H. Abdul Kadir, MH ajak eksekutif dan pengusaha siapkan strategi dan sinergi memulihkan perekonomian*

Vaksinasi Berbasis Kalurahan menjadi strategi baru Pemkab Sleman untuk mempercepat vaksinasi dari tingkat bawah, seperti di Kantor Kalurahan Sariharjo Ngaglik Sleman pada Selasa (14-9-2021) yang diselenggarakan Dinkes Sleman, Pemerintah Kalurahan Sariharjo, Satgas Covid 19 dan Fraksi PAN DPRD Sleman. Kuota vaksin disediakan untuk 1.500 peserta.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mulai menjalankan perubahan strategi untuk mengejar target capaian vaksinasi 80% pada akhir Oktober 2021. “Percepatan vaksinasi tentunya tidak semata untuk mencapai target, melainkan bertujuan untuk membentuk herd immunity (kekebalan komunal).” ujar dr. Cahya Purnama, M.Kes, Kepala Dinkes Sleman. Cahya Purnama optimis target tersebut akan terealisasi karena capaian vaksinasi untuk dosis pertama di Sleman sudah mencapai 62%. Sedangkan masalah stok vaksin, Cahya mengatakan stok vaksin masih aman.

Di Sleman terdapat empat jenis vaksin dengan rincian, untuk vaksin jenis Sinopharm tersedia 50 dosis, Moderna 29.834 dosis, AstraZaneca 22.220 dosis dan Sinovac 52.346 dosis berdasarkan data per 10 September 2021. Cahya Purnama menambahkan vaksinasi Covid-19 akan difokuskan di setiap kalurahan "Strategi yang akan kami lakukan adalah percepatan vaksinasi massal baik di sentra vaksin maupun reguler di fasilitas kesehatan bekerja sama dengan masing-masing kalurahan," Strategi ini akan mendekatkan dengan peserta vaksin disamping dilakukan strategi jemput bola dan door to door.

Ir H. Abdul Kadir, MH Ketua Gugus Covid DPRD Sleman mendukung pelaksanaan vaksinasi berbasis kalurahan di Sariharjo. Langkah ini dilakukan agar sasaran vaksinasi Covid-19 dapat menyasar warga yang belum divaksin sehingga tarjet vaksinasi bisa segera terpenuhi dan merata “Vaksinasi menjadi senjata menurunkan level sekaligus mewujudkan herd immunity (kekebalan komunal), ditarjetkan akhir September 75% warga sudah di vaksin. Herd immunity akan menjadi kunci pemulihan perekonomian, prasyarat Pembelajaran Tatap Muka hingga mensukseskan pelaksanaan pilihan Lurah ser… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

*Ir. H. Abdul Kadir, MH ajak eksekutif dan pengusaha siapkan strategi dan sinergi memulihkan perekonomian*

Vaksinasi Berbasis Kalurahan menjadi strategi baru Pemkab Sleman untuk mempercepat vaksinasi dari tingkat bawah, seperti di Kantor Kalurahan Sariharjo Ngaglik Sleman pada Selasa (14-9-2021) yang diselenggarakan Dinkes Sleman, Pemerintah Kalurahan Sariharjo, Satgas Covid 19 dan Fraksi PAN DPRD Sleman. Kuota vaksin disediakan untuk 1.500 peserta.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mulai menjalankan perubahan strategi untuk mengejar target capaian vaksinasi 80% pada akhir Oktober 2021. “Percepatan vaksinasi tentunya tidak semata untuk mencapai target, melainkan bertujuan untuk membentuk herd immunity (kekebalan komunal).” ujar dr. Cahya Purnama, M.Kes, Kepala Dinkes Sleman. Cahya Purnama optimis target tersebut akan terealisasi karena capaian vaksinasi untuk dosis pertama di Sleman sudah mencapai 62%. Sedangkan masalah stok vaksin, Cahya mengatakan stok vaksin masih aman.

Di Sleman terdapat empat jenis vaksin dengan rincian, untuk vaksin jenis Sinopharm tersedia 50 dosis, Moderna 29.834 dosis, AstraZaneca 22.220 dosis dan Sinovac 52.346 dosis berdasarkan data per 10 September 2021. Cahya Purnama menambahkan vaksinasi Covid-19 akan difokuskan di setiap kalurahan "Strategi yang akan kami lakukan adalah percepatan vaksinasi massal baik di sentra vaksin maupun reguler di fasilitas kesehatan bekerja sama dengan masing-masing kalurahan," Strategi ini akan mendekatkan dengan peserta vaksin disamping dilakukan strategi jemput bola dan door to door.

Ir H. Abdul Kadir, MH Ketua Gugus Covid DPRD Sleman mendukung pelaksanaan vaksinasi berbasis kalurahan di Sariharjo. Langkah ini dilakukan agar sasaran vaksinasi Covid-19 dapat menyasar warga yang belum divaksin sehingga tarjet vaksinasi bisa segera terpenuhi dan merata “Vaksinasi menjadi senjata menurunkan level sekaligus mewujudkan herd immunity (kekebalan komunal), ditarjetkan akhir September 75% warga sudah di vaksin. Herd immunity akan menjadi kunci pemulihan perekonomian, prasyarat Pembelajaran Tatap Muka hingga mensukseskan pelaksanaan pilihan Lurah ser… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

*Ir. H. Abdul Kadir, MH ajak eksekutif dan pengusaha siapkan strategi dan sinergi memulihkan perekonomian*

Vaksinasi Berbasis Kalurahan menjadi strategi baru Pemkab Sleman untuk mempercepat vaksinasi dari tingkat bawah, seperti di Kantor Kalurahan Sariharjo Ngaglik Sleman pada Selasa (14-9-2021) yang diselenggarakan Dinkes Sleman, Pemerintah Kalurahan Sariharjo, Satgas Covid 19 dan Fraksi PAN DPRD Sleman. Kuota vaksin disediakan untuk 1.500 peserta.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mulai menjalankan perubahan strategi untuk mengejar target capaian vaksinasi 80% pada akhir Oktober 2021. “Percepatan vaksinasi tentunya tidak semata untuk mencapai target, melainkan bertujuan untuk membentuk herd immunity (kekebalan komunal).” ujar dr. Cahya Purnama, M.Kes, Kepala Dinkes Sleman. Cahya Purnama optimis target tersebut akan terealisasi karena capaian vaksinasi untuk dosis pertama di Sleman sudah mencapai 62%. Sedangkan masalah stok vaksin, Cahya mengatakan stok vaksin masih aman.

Di Sleman terdapat empat jenis vaksin dengan rincian, untuk vaksin jenis Sinopharm tersedia 50 dosis, Moderna 29.834 dosis, AstraZaneca 22.220 dosis dan Sinovac 52.346 dosis berdasarkan data per 10 September 2021. Cahya Purnama menambahkan vaksinasi Covid-19 akan difokuskan di setiap kalurahan "Strategi yang akan kami lakukan adalah percepatan vaksinasi massal baik di sentra vaksin maupun reguler di fasilitas kesehatan bekerja sama dengan masing-masing kalurahan," Strategi ini akan mendekatkan dengan peserta vaksin disamping dilakukan strategi jemput bola dan door to door.

Ir H. Abdul Kadir, MH Ketua Gugus Covid DPRD Sleman mendukung pelaksanaan vaksinasi berbasis kalurahan di Sariharjo. Langkah ini dilakukan agar sasaran vaksinasi Covid-19 dapat menyasar warga yang belum divaksin sehingga tarjet vaksinasi bisa segera terpenuhi dan merata “Vaksinasi menjadi senjata menurunkan level sekaligus mewujudkan herd immunity (kekebalan komunal), ditarjetkan akhir September 75% warga sudah di vaksin. Herd immunity akan menjadi kunci pemulihan perekonomian, prasyarat Pembelajaran Tatap Muka hingga mensukseskan pelaksanaan pilihan Lurah ser… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

*Ir. H. Abdul Kadir, MH ajak eksekutif dan pengusaha siapkan strategi dan sinergi memulihkan perekonomian*

Vaksinasi Berbasis Kalurahan menjadi strategi baru Pemkab Sleman untuk mempercepat vaksinasi dari tingkat bawah, seperti di Kantor Kalurahan Sariharjo Ngaglik Sleman pada Selasa (14-9-2021) yang diselenggarakan Dinkes Sleman, Pemerintah Kalurahan Sariharjo, Satgas Covid 19 dan Fraksi PAN DPRD Sleman. Kuota vaksin disediakan untuk 1.500 peserta.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mulai menjalankan perubahan strategi untuk mengejar target capaian vaksinasi 80% pada akhir Oktober 2021. “Percepatan vaksinasi tentunya tidak semata untuk mencapai target, melainkan bertujuan untuk membentuk herd immunity (kekebalan komunal).” ujar dr. Cahya Purnama, M.Kes, Kepala Dinkes Sleman. Cahya Purnama optimis target tersebut akan terealisasi karena capaian vaksinasi untuk dosis pertama di Sleman sudah mencapai 62%. Sedangkan masalah stok vaksin, Cahya mengatakan stok vaksin masih aman.

Di Sleman terdapat empat jenis vaksin dengan rincian, untuk vaksin jenis Sinopharm tersedia 50 dosis, Moderna 29.834 dosis, AstraZaneca 22.220 dosis dan Sinovac 52.346 dosis berdasarkan data per 10 September 2021. Cahya Purnama menambahkan vaksinasi Covid-19 akan difokuskan di setiap kalurahan "Strategi yang akan kami lakukan adalah percepatan vaksinasi massal baik di sentra vaksin maupun reguler di fasilitas kesehatan bekerja sama dengan masing-masing kalurahan," Strategi ini akan mendekatkan dengan peserta vaksin disamping dilakukan strategi jemput bola dan door to door.

Ir H. Abdul Kadir, MH Ketua Gugus Covid DPRD Sleman mendukung pelaksanaan vaksinasi berbasis kalurahan di Sariharjo. Langkah ini dilakukan agar sasaran vaksinasi Covid-19 dapat menyasar warga yang belum divaksin sehingga tarjet vaksinasi bisa segera terpenuhi dan merata “Vaksinasi menjadi senjata menurunkan level sekaligus mewujudkan herd immunity (kekebalan komunal), ditarjetkan akhir September 75% warga sudah di vaksin. Herd immunity akan menjadi kunci pemulihan perekonomian, prasyarat Pembelajaran Tatap Muka hingga mensukseskan pelaksanaan pilihan Lurah ser… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

dprdsleman

•

*Ir. H. Abdul Kadir, MH ajak eksekutif dan pengusaha siapkan strategi dan sinergi memulihkan perekonomian*

Vaksinasi Berbasis Kalurahan menjadi strategi baru Pemkab Sleman untuk mempercepat vaksinasi dari tingkat bawah, seperti di Kantor Kalurahan Sariharjo Ngaglik Sleman pada Selasa (14-9-2021) yang diselenggarakan Dinkes Sleman, Pemerintah Kalurahan Sariharjo, Satgas Covid 19 dan Fraksi PAN DPRD Sleman. Kuota vaksin disediakan untuk 1.500 peserta.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mulai menjalankan perubahan strategi untuk mengejar target capaian vaksinasi 80% pada akhir Oktober 2021. “Percepatan vaksinasi tentunya tidak semata untuk mencapai target, melainkan bertujuan untuk membentuk herd immunity (kekebalan komunal).” ujar dr. Cahya Purnama, M.Kes, Kepala Dinkes Sleman. Cahya Purnama optimis target tersebut akan terealisasi karena capaian vaksinasi untuk dosis pertama di Sleman sudah mencapai 62%. Sedangkan masalah stok vaksin, Cahya mengatakan stok vaksin masih aman.

Di Sleman terdapat empat jenis vaksin dengan rincian, untuk vaksin jenis Sinopharm tersedia 50 dosis, Moderna 29.834 dosis, AstraZaneca 22.220 dosis dan Sinovac 52.346 dosis berdasarkan data per 10 September 2021. Cahya Purnama menambahkan vaksinasi Covid-19 akan difokuskan di setiap kalurahan "Strategi yang akan kami lakukan adalah percepatan vaksinasi massal baik di sentra vaksin maupun reguler di fasilitas kesehatan bekerja sama dengan masing-masing kalurahan," Strategi ini akan mendekatkan dengan peserta vaksin disamping dilakukan strategi jemput bola dan door to door.

Ir H. Abdul Kadir, MH Ketua Gugus Covid DPRD Sleman mendukung pelaksanaan vaksinasi berbasis kalurahan di Sariharjo. Langkah ini dilakukan agar sasaran vaksinasi Covid-19 dapat menyasar warga yang belum divaksin sehingga tarjet vaksinasi bisa segera terpenuhi dan merata “Vaksinasi menjadi senjata menurunkan level sekaligus mewujudkan herd immunity (kekebalan komunal), ditarjetkan akhir September 75% warga sudah di vaksin. Herd immunity akan menjadi kunci pemulihan perekonomian, prasyarat Pembelajaran Tatap Muka hingga mensukseskan pelaksanaan pilihan Lurah ser… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

1 bulan lalu

View on Instagram |

7/9

Rapat Koordinasi Pimpinan Kapanewon Ngemplak, Jelang Gelaran Pilihan Lurah

Pemkab Sleman telah memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan lurah serentak akan digelar pada 31 Oktober 2021, penundaan ini dikarenakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang. Agenda awal pada 22 Agustus ditunda lagi hingga 12 September sebagai akibat Mendagri kembali melakukan perpanjangan PPKM hingga 16 September.
Panewu Ngemplak Dra. Siti Wahyu Purwaningsih dalam sambutannya, “ kami mengajak seluruh pihak untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilihan lurah serentak agar dapat terlaksana dengan baik dan tidak menyisakan berbagai permasalahan. Bagi kalurahan yang melaksanakan pilkades, Bupati meminta untuk segera mempersiapkan diri agar pemilihan lurah bisa dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Keberadaan lurah defenitif juga perlu kepastian hukum untuk menjalankan roda pemerintahan di kalurahan” . Hal ini mengemuka dalam acara Forum Komunikasi Kapanewon Ngemplak yang berlangsung pada Senin 13 September 2021 bertempat di Pendopo Kapanewon dengan menghadirkan anggota forum kapanewon, anggota dewan dan undangan. Acara Sambutan dari Panewu Ngemplak, Ketua dan anggotaa DPRD Sleman dilanjutkan diskusi dan tanya jawab.
Hadir dalam kesempatan tersebtu Nila Rifianti, S.Pd., Hj. Sumaryatin S.Sos dan Nur Hidayat selaku anggota DPRD Sleman dari Dapil 3 Ngemplak, Kalasan Prambanan.
Sementara itu Nur Hidayat A.Md selaku anggota Dewan dari Dapil menyampaikan bahwa , “ Beberapa regulasi baru telah diterbitkan guna mendukung pelaksanaan pemilihan lurah yang akan dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19. Regulasi baru itu yakni, Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Kemudian, Surat Edaran Mendagri Nomor 141/6698/sj tentang Jumlah Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Era Pandemi Covid-19”. Pemilihan lurah serentak di Kabupaten tetap akan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 5A Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun at….. selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

Rapat Koordinasi Pimpinan Kapanewon Ngemplak, Jelang Gelaran Pilihan Lurah

Pemkab Sleman telah memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan lurah serentak akan digelar pada 31 Oktober 2021, penundaan ini dikarenakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang. Agenda awal pada 22 Agustus ditunda lagi hingga 12 September sebagai akibat Mendagri kembali melakukan perpanjangan PPKM hingga 16 September.
Panewu Ngemplak Dra. Siti Wahyu Purwaningsih dalam sambutannya, “ kami mengajak seluruh pihak untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilihan lurah serentak agar dapat terlaksana dengan baik dan tidak menyisakan berbagai permasalahan. Bagi kalurahan yang melaksanakan pilkades, Bupati meminta untuk segera mempersiapkan diri agar pemilihan lurah bisa dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Keberadaan lurah defenitif juga perlu kepastian hukum untuk menjalankan roda pemerintahan di kalurahan” . Hal ini mengemuka dalam acara Forum Komunikasi Kapanewon Ngemplak yang berlangsung pada Senin 13 September 2021 bertempat di Pendopo Kapanewon dengan menghadirkan anggota forum kapanewon, anggota dewan dan undangan. Acara Sambutan dari Panewu Ngemplak, Ketua dan anggotaa DPRD Sleman dilanjutkan diskusi dan tanya jawab.
Hadir dalam kesempatan tersebtu Nila Rifianti, S.Pd., Hj. Sumaryatin S.Sos dan Nur Hidayat selaku anggota DPRD Sleman dari Dapil 3 Ngemplak, Kalasan Prambanan.
Sementara itu Nur Hidayat A.Md selaku anggota Dewan dari Dapil menyampaikan bahwa , “ Beberapa regulasi baru telah diterbitkan guna mendukung pelaksanaan pemilihan lurah yang akan dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19. Regulasi baru itu yakni, Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Kemudian, Surat Edaran Mendagri Nomor 141/6698/sj tentang Jumlah Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Era Pandemi Covid-19”. Pemilihan lurah serentak di Kabupaten tetap akan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 5A Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun at….. selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

Rapat Koordinasi Pimpinan Kapanewon Ngemplak, Jelang Gelaran Pilihan Lurah

Pemkab Sleman telah memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan lurah serentak akan digelar pada 31 Oktober 2021, penundaan ini dikarenakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang. Agenda awal pada 22 Agustus ditunda lagi hingga 12 September sebagai akibat Mendagri kembali melakukan perpanjangan PPKM hingga 16 September.
Panewu Ngemplak Dra. Siti Wahyu Purwaningsih dalam sambutannya, “ kami mengajak seluruh pihak untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilihan lurah serentak agar dapat terlaksana dengan baik dan tidak menyisakan berbagai permasalahan. Bagi kalurahan yang melaksanakan pilkades, Bupati meminta untuk segera mempersiapkan diri agar pemilihan lurah bisa dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Keberadaan lurah defenitif juga perlu kepastian hukum untuk menjalankan roda pemerintahan di kalurahan” . Hal ini mengemuka dalam acara Forum Komunikasi Kapanewon Ngemplak yang berlangsung pada Senin 13 September 2021 bertempat di Pendopo Kapanewon dengan menghadirkan anggota forum kapanewon, anggota dewan dan undangan. Acara Sambutan dari Panewu Ngemplak, Ketua dan anggotaa DPRD Sleman dilanjutkan diskusi dan tanya jawab.
Hadir dalam kesempatan tersebtu Nila Rifianti, S.Pd., Hj. Sumaryatin S.Sos dan Nur Hidayat selaku anggota DPRD Sleman dari Dapil 3 Ngemplak, Kalasan Prambanan.
Sementara itu Nur Hidayat A.Md selaku anggota Dewan dari Dapil menyampaikan bahwa , “ Beberapa regulasi baru telah diterbitkan guna mendukung pelaksanaan pemilihan lurah yang akan dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19. Regulasi baru itu yakni, Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Kemudian, Surat Edaran Mendagri Nomor 141/6698/sj tentang Jumlah Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Era Pandemi Covid-19”. Pemilihan lurah serentak di Kabupaten tetap akan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 5A Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun at….. selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

dprdsleman

•

Rapat Koordinasi Pimpinan Kapanewon Ngemplak, Jelang Gelaran Pilihan Lurah

Pemkab Sleman telah memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan lurah serentak akan digelar pada 31 Oktober 2021, penundaan ini dikarenakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang. Agenda awal pada 22 Agustus ditunda lagi hingga 12 September sebagai akibat Mendagri kembali melakukan perpanjangan PPKM hingga 16 September.
Panewu Ngemplak Dra. Siti Wahyu Purwaningsih dalam sambutannya, “ kami mengajak seluruh pihak untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilihan lurah serentak agar dapat terlaksana dengan baik dan tidak menyisakan berbagai permasalahan. Bagi kalurahan yang melaksanakan pilkades, Bupati meminta untuk segera mempersiapkan diri agar pemilihan lurah bisa dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Keberadaan lurah defenitif juga perlu kepastian hukum untuk menjalankan roda pemerintahan di kalurahan” . Hal ini mengemuka dalam acara Forum Komunikasi Kapanewon Ngemplak yang berlangsung pada Senin 13 September 2021 bertempat di Pendopo Kapanewon dengan menghadirkan anggota forum kapanewon, anggota dewan dan undangan. Acara Sambutan dari Panewu Ngemplak, Ketua dan anggotaa DPRD Sleman dilanjutkan diskusi dan tanya jawab.
Hadir dalam kesempatan tersebtu Nila Rifianti, S.Pd., Hj. Sumaryatin S.Sos dan Nur Hidayat selaku anggota DPRD Sleman dari Dapil 3 Ngemplak, Kalasan Prambanan.
Sementara itu Nur Hidayat A.Md selaku anggota Dewan dari Dapil menyampaikan bahwa , “ Beberapa regulasi baru telah diterbitkan guna mendukung pelaksanaan pemilihan lurah yang akan dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19. Regulasi baru itu yakni, Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Kemudian, Surat Edaran Mendagri Nomor 141/6698/sj tentang Jumlah Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Era Pandemi Covid-19”. Pemilihan lurah serentak di Kabupaten tetap akan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 5A Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun at….. selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

1 bulan lalu

View on Instagram |

8/9

setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah :
1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021.
2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD.
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan;
4. Pendapat Akhir Bupati.

Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”.
Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu
1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi.
2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat.
3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah :
1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021.
2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD.
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan;
4. Pendapat Akhir Bupati.

Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”.
Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu
1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi.
2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat.
3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah :
1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021.
2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD.
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan;
4. Pendapat Akhir Bupati.

Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”.
Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu
1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi.
2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat.
3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah :
1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021.
2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD.
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan;
4. Pendapat Akhir Bupati.

Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”.
Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu
1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi.
2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat.
3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah :
1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021.
2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD.
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan;
4. Pendapat Akhir Bupati.

Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”.
Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu
1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi.
2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat.
3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah :
1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021.
2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD.
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan;
4. Pendapat Akhir Bupati.

Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”.
Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu
1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi.
2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat.
3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah :
1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021.
2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD.
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan;
4. Pendapat Akhir Bupati.

Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”.
Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu
1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi.
2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat.
3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah :
1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021.
2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD.
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan;
4. Pendapat Akhir Bupati.

Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”.
Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu
1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi.
2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat.
3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah :
1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021.
2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD.
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan;
4. Pendapat Akhir Bupati.

Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”.
Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu
1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi.
2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat.
3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

setdprd.slemankab.go.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah :
1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021.
2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD.
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan;
4. Pendapat Akhir Bupati.

Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”.
Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu
1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi.
2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat.
3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

dprdsleman

•

setdprd.slemankab.go.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-14, masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021 secara resmi telah dibuka oleh Haris Sugiharta, SIP pimpinan Rapat Paripurna pada hari ini.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) huruf ã Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah :
1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021.
2. Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD.
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama dan;
4. Pendapat Akhir Bupati.

Selanjutnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H sebagai Juru bicara DPRD menyampaikan Laporan Hasil Rapat Kerja dalam rangka Sinkronisasi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dengan Jawaban Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021. Arif Kurniawan mengatakan dalam laporannya “Rapat kerja tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti serta menyamakan persepsi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dengan Jawaban Bupati, sehingga memperjelas atas Jawaban Bupati. Adapun hasil rapat kerja dalam rangka sinkronasi tersebut, bahwa semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sepakat terhadap jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan”.
Beliau juga menambahkan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu
1. Dalam rangka percepatan kegiatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat terselesaikan bulan September – Oktober 2021 dan mencapai angka 70%, baik dengan sentra-vaksin maupun dengan vaksin regular. Kegiatan vaksinasi dibarengi dengan kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan, prosedur dan manfaat vaksinasi.
2. Perlu peningkatan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait peta irigasi di wilayah Sleman dan Pemanfaatan lahan berstatus LP2B khususnya Sleman Barat.
3. Terkait pendaftaran peserta BPJS Pen..… selengkapnya di setdprd.slemankab.go.id

2 bulan lalu

View on Instagram |

9/9

View on Instagram

InfoGrafis

Events

Masa Reses / Penjaringan Aspirasi Oktober 2021 on Oktober 25, 2021

Kategori

Kategori

DPRD Kab. Sleman

Pos-pos Terbaru

Penyampaian Hasil Akhir dalam Sinkronisasi Jawaban Fraksi dengan Pendapat Bupati Terhadap Raperda Inisiatif DPRD
Rapat Konsultasi Rekomendasi Panitia Kerja Tata Tertib DPRD Kabupaten Sleman
Rapat Paripurna Penandatanganan Mou Raperda APBD tahun 2022
Penyampaian Pendapat Bupati atas Penjelasan DPRD terhadap 3 Raperda Bupati Inisiatif DPRD
Penyampaian Jawaban Bupati atas PUF terhadap Raperda tentang APBD TA 2022

Facebook DPRD Kab. Sleman

Dprd Kabupaten Sleman

Count per Day

504This post:
57250Total reads:
62Reads today:
70Reads yesterday:
898Reads last week:
3357Reads per month:
29893Total visitors:
26Visitors today:
42Visitors yesterday:
414Visitors last week:
1570Visitors per month:
55Visitors per day:
1Visitors currently online:
Juni 18, 2019Counter starts on:

Audiensi Pansus 1 terkait Raperda Toko Modern

Audiensi Pansus 1 terkait Raperda Toko Modern

September 24, 2018 admin 2

Ketua DPRD dan Komisi B Kabupaten Sleman menghadiri Peresmian Pasar Prambanan

Ketua DPRD dan Komisi B Kabupaten Sleman menghadiri Peresmian Pasar Prambanan

Mei 11, 2018 admin 1

Dialog Radio Komisi B Membahas tentang Penataan dan Penertiban Pasar Tradisional

Dialog Radio Komisi B Membahas tentang Penataan dan Penertiban Pasar Tradisional

Januari 2, 2019 admin 1

Rapat Paripurna Penandatanganan MoU Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Rapat Paripurna Penandatanganan MoU Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Agustus 26, 2021 admin 1

Copyright © 2021 DPRD KABUPATEN SLEMAN. All rights reserved. Tema: ColorNews oleh ThemeGrill. Dipersembahkan oleh WordPress.